KCB Mulai Syuting di Kairo

Jakarta, 24 Oktober 2008 09:58
Para pemain dan kru film Ketika Cinta Bertasbih mulai menjalani pengambilan gambar di Kairo, Mesir. Menurut Habiburahman el-Shirazy, film yang diangkat dari novelnya tersebut merupakan sejarah bagi dunia perfilman Indonesia.

"Ini adalah peristiwa yang membahagiakan bagi saya pribadi. Ini adalah sejarah dalam dunia perfilman indonesia, untuk kali pertama, kita akan syuting di universitas tertua di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar," ungkap pria yang biasa disapa Kang Abik ini, kepada wartawan menjelang keberangkatannya ke Mesir, beberapa waktu lalu di Jakarta.

"Setahu saya, tidak mudah untuk kita syuting di Al-Azhar. Tapi alhamdulillah, izin sudah kita dapat. Dan kita juga akan berkesempatan syuting di tempat-tempat bersejarah di Mesir," tambah penulis novel laris Ayat-Ayat Cinta itu.

SinemArt, selaku rumah produksi KCB, memboyong para tokoh utama dalam film ini, seperti aktor pendatang baru M Cholidi Asadil Alam (pemeran Azzam), Andi Arsyil (Furqon), Alice Norin (Eliana), dan Oki Setiana (Anna). Selain itu, Meyda Sefira (Anna), meski tak punya satu adegan pun di Mesir, turut diboyong ke negeri piramida itu.

Menurut Chaerul Umam, sutradara film ini, selain para pemain utama, pihaknya juga telah melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan di Kairo dalam penyediaan kru produksi, seperti asisten sutradara maupun beberapa asisten juru kamera. Termasuk juga aktor-aktor figuran yang bakal digunakan secara masal.

Chaerul juga menyatakan, pihak rumah produksi juga memutuskan untuk memberangkatkan delapan pemain film yang pernah diaudisi untuk KCB, guna membantu kelangsungan pengambilan sejumlah adegan di Mesir. "Ditambah juga dengan teman-teman di Kairo, yang sudah kita latih di sana. Dan kebetulan kami sempat melakukan beberapa audisi di Kairo, dimana nanti mereka akan kita sertakan dalam film ini," ujar sutradara yang pernah menggarap film Kejarlah Daku Kau Kutangkap itu.

Menurut rencana, proses syuting KCB di Mesir bakal berlangsung hingga 23 November 2008. (gatra.com)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

MUI Pertahankan Camat Parongpong

Senin, 27 Oktober 2008 | sumber Galamedia, 24/10/2008


Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Parongpong, K.H. Syarief Hidayat dan tokoh masyarakat setempat, meminta Bupati Bandung Barat untuk tidak memutasi Camat Parongpong, Rasnyah Moch. Ilyas. Warga keberatan jika Rasnyah yang baru satu tahun menjadi Camat Parongpong dimutasi ke tempat lain.
Pernyataan secara terbuka itu disampaikan Ketua MUI Parongpong di hadapan ratusan masyarakat Parongpong, Pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tauhid K.H. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), anggota DPRD Kab. Bandung Barat serta sejumlah pejabat. Bupati Abubakar yang juga hadir dalam acara halalbihalal tingkat Kec. Parongpong, terlambat datang sehingga tidak mengetahui adanya aspirasi tokoh agama dan masyarakat tersebut.

"Aspirasi ini bukan tanpa dasar, tapi berdasarkan bukti dan kenyataan yang ada. Tengok saja pembangunan Masjid Agung Parongpong sudah enam kali ganti camat, baru oleh Camat Ransyah diselesaikan. Masjid Agung pertama kali dibangun 1994 tapi sampai awal 2007 pembangunannya terkatung-katung, akibat kesulitan pendanaan. Ketika itu baru beres sekitar 60 persen," kata Syarief.

Syarif khawatir jika Ransyah sampai dimutasi ke tempat lain, bisa mengganggu pelaksanaan pembangunan masjid dan program pembangunan lain. "Biaya pembangunan Masjid Agung bukan dari anggaran pemerintah, tapi berkat lobi Pak Camat dan dermawan yang prihatin dengan kondisi Masjid Agung Parongpong. Jadi kami tidak rela, bila bupati memutasinya," tegas Syarief.

Pernyataan senada disampaikan Pimpinan Pondok Pesantren Al Amin Parongpong, K.H. Nazbudin. Menurutnya, sejak dipimpin Camat Ransyah, pembangunan di Parongpong meningkat pesat dibandingkan sebelumnya.

Meski saat aspirasi itu disampaikan tidak ada bupati, namun para tokoh masyarakat Parongpong ini akan menyampaikan langsung kepada bupati. Mereka berharap bupati dapat mendengar aspirasi warga agar pembangunan yang sekarang sedang berjalan bisa berkesinambungan.

Sementara itu Camat Parongpong, Ransyah Moch. Ilyar membenarkan bahwa penyelesaian pembangunan Masjid Parongpong berkat bantuan hamba Allah yang peduli terhadap peningkatan keimanan dan ketakwaan. Secara sukarela, dermawan ini siap menggelontorkan uang sampai bangunan Masjid Parongpong berdiri.

"Pada awalnya, ia akan membantu dalam bentuk uang, tapi saya tolak. Saya mengusulkan lebih baik dalam bentuk materialnya saja. Saya khawatir jika diberikan dalam bentuk uang bisa menimbulkan prasangka buruk. Maklum, ini menyangkut uang," kata Ransyah.

Masjid Agung Parongpong berdiri di atas lahan seluas 2.520 m2. Bangunannya terdiri atas dua lantai. Lantai dasar digunakan sebagai ruangan MUI, aula, perpustakaan, Sekretariat Remaja Masjid, dsb., dengan luas 460 m2. Lantai dua sebagai masjid dengan luas bangunan 480 m2. Masjid Besar Parongpong bisa menampung sekitar 400 jemaah. (Sumber : Galamedia)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Obama Sejengkal dari Gedung Putih

Demam Barack Obama merasuki sebagian besar pemilih Amerika Serikat. Ia diperkirakan menang mutlak. Hampir semua hasil jajak pendapat itu menyimpulkan, popularitas Obama melebihi McCain. Obama meraih 50,6%, sedangkan lawannya hanya dipercayai 49,4% warga Amerika Serikat. Di kalangan warga kulit hitam Amerika Serikat, Obama sudah pasti menjadi pilihan paling kuat. Demikian pula di kalangan orang-orang keturunan Asia (antara lain keturunan Jepang, Korea, Cina, Filipina, dan Vietnam) yang telah memiliki hak pilih. Masyarakat rupanya lebih suka pada konsep yang ditawarkan Obama. Presiden yang kuat dan mampu membawa Amerika Serikat keluar dari jebakan krisis ekonomi inilah yang didambakan rakyat negeri itu. Mereka berharap, ada sosok yang kuat seperti Franklin D. Roosevelt, yang mampu membawa AS keluar dari Great Depression. Siapkah Amerika menerima presiden kulit hitam pertamanya? Berikut laporan wartawan Gatra Dwitri Waluyo dari California, yang disunting dan diperkaya oleh Carry Nadeak. Sumber (www.gatra.com)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Danny Setiawan kembalikan Rp.225 Juta

Jakarta, 30 Oktober 2008 14:28
Mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan mengembalikan uang Rp 225 juta ke negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Benar, yang bersangkutan mengembalikan Rp 225 juta," kata Juru Bicara KPK Johan Budi ketika dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (30/10). Menurut Johan, Danny mengembalikan uang itu pada 29 Oktober 2008 melalui ajudannya bernama Dharmawan.

Sementara itu pada Kamis (30/10) Danny Setiawan, kembali menjalani pemeriksaan di KPK. Danny tiba di gedung KPK sekira pukul 10.30 WIB. Setelah turun dari mobil, Danny yang mengenakan kemeja putih langsung memasuki gedung KPK.

Danny telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat berat dan mobil pemadam kebakaran di Provinsi Jawa Barat. Dalam kasus itu, Danny menjalani pemeriksaan selama enam hari berturut-turut.

KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus itu. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Dany Setiawan, mantan Kepala Biro Pengendalian Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ijudin Budhyana, Direktur PT Setiajaya Mobilindo Yusuf Setiawan, dan mantan Kepala Biro Perlengkapan Pemprov Jawa Barat Wahyu Kurnia.

Berdasar informasi, uang Rp225 juta yang dikembalikan ke negara adalah uang yang diterima Danny dari Yusuf Setiawan.

KPK menduga telah terjadi tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan yang menggunakan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2003-2004 itu.

Untuk keperluan penyidikan, KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, antara lain di ruang pamer PT Setiajaya Mobilindo Depok dan Kantor Gubernur Jawa Barat. [TMA, Ant] sumber.www.gatra.com

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Agar Produktif, Jangan Blokir Akses Situs Jejaring Sosial!

London - Perusahaan sebaiknya tidak melarang-larang karyawannya menggunakan situs jejaring sosial. Pasalnya situs ini bisa menguntungkan perusahaan.

Menurut laporan lembaga riset independen Demos, dengan memanfaatkan situs jejaring sosial karyawan dapat membangun jaringan pertemanan (networking) dan lebih dekat dengan kolega dan pelanggan. Ini bisa membantu perusahaan.

Peter Bradwell, salah satu peneliti di Demos mengatakan, ketika perusahaan menggunakan sistem tertentu untuk menshare informasi, situs jejaring sosial juga bisa memainkan peran seperti dalam hal membantu meningkatkan produktivitas, inovasi dan bekerja secara demokratis.

Namun, lanjutnya, sebaiknya memang harus ada pedoman praktis untuk membatasi penggunaan situs tersebut untuk keperluan diluar kepentingan pekerjaan.

"Melarang Facebook atau YouTube dalam kasus apapun hampir mustahil untuk diterapkan, perusahaan barangkali lebih baik mencoba membatasi waktunya saja setiap hari untuk memakai situs itu, bukan menutup akses ke situs itu," tulisnya yang dikutip detikINET dari Reuters, Kamis (30/10/2008).

Perusahaan yang 'pintar' harusnya mengakui bahwa networking tidak bisa dipisahkan dengan mudah dari hubungan kerja profesional.

"Dengan membolehkan karyawan mempunyai lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas, maka stabilitas perusahaan lebih terjaga," paparnya lagi. ( dwn / fyk )

Selanjutnya..... Selanjutnya...

7 Caleg Kota Bandung Mundur

Bandung - Sebanyak tujuh calon legislatif (caleg) mengundurkan diri dari daftar calon sementara (DCS) pemilihan legislatif DPRD Bandung. Sehingga jumlah caleg yang masuk daftar calon tetap (DCT) hanya 885 orang.

Duet Sultan-JK Dimungkinkan
Jakarta - Kabar akan majunya JK mendampingi SBY dalam Pilpres 2009 makin santer terdengar. Namun bukan berarti itu satu-satunya opsi bagi Golkar. Duet JK-Sultan juga dimungkinkan.

"JK-Sultan dimungkinkan," kata Ketua FPG Priyo Budi Santoso saat ditemui usai rapat paripurna RUU Pilpres di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2008).

Menurut Priyo, ada empat skenario yang teredia bagi Golkar. Pertama, meneruskan duet SBY-JK.

"Suara ini yang paling menguat sekarang," kata Priyo.

Opsi kedua, JK berduet dengan Sultan. Ketiga, Golkar berkoalisi dengan partai Islam. Keempat, Golkar berkoalisi dengan PDIP.

Menurut Priyo, baik JK maupun Sultan merupakan tokoh tingkat tinggi di Golkar. JK merupakan tokoh paling utama dari luar Jawa, sedang Sultan merupakan tokoh dari Jawa.

"Coba siapa tokoh di luar Jawa yang lebih hebat dari JK? Kalau di Timur ada JK, di Jawa ada Sultan," ucap priyo.

Namun lagi-lagi Priyo menegaskan, masalah koalisi dan pengajuan capres baru akan ditentukan setelah pemilu legislatif diselenggarakan.

Menanggapi Sultan yang bersedia dicalonkan sebagai presiden oleh Partai Republikan, Priyo mengatakan itu adalah hak pribadi Sultan. Dan FPDIP menghormatinya.

"Kita hormati lah hak pribadi Sultan," ucapnya.

Sedangkan menanggapi RUU Pilpres yang baru saja disahkan, Priyo memperkirakan dengan syarat dukungan 20 persen kursi atau 25 persen suara, nantinya hanya akan muncul 3-4 capres.

"Saya kira dengan angka itu kemungkinan 3, paling banyak 4. Tapi 4 susah," lanjutnya.

Dengan jumlah capres hanya 3, kata Priyo, maka sangat mungkin pemilihan presiden hanya dilangsungkan 1 kali putaran. Dan itulah yang diinginkan Golkar.

"Golkar menginginkan 1 putaran saja. Itu akan efisien karena akan menyelamatkan uang
negara Rp 1 triliun," terangnya

Ketua KPU Bandung Benny Moestofa mengatakan dari 1.009 orang, yang memenuhi syarat hanya 992 caleg. "Nah kemarin ada yang mengundurkan diri enam orang, trus barusan saya dapat kabar ada satu orang lagi yang mengundurkan diri," katanya saat dihubungi detikbandung, Kamis (30/10/2008).

Caleg yang mengundurkan diri yaitu Aat Kholisah (partai Golkar), Kusmaya (Gerindra), Dudu Abdulkarim (PPP), Atep Rahmat (PPP), Atep Komarudin (Pelopor, dan Rosfita Malinda (Pelopor). "Hari ini yang mengundurkan diri namanya Jajang, tapi saya lupa dari partai apa," kata Benny.

Benny mengatakan alasan pengunduran diri para caleg bermacam-macam, diantaranya karena kesibukan pekerjaan para caleg dan juga caleg perempuan yang mementingkan mengurus anaknya.

Maish menurut Benny, saat ini KPU masih menunggu verifikasi dari Dinas Pendidikan Bandung mengenai ijazah caleg Hanura yang masih bermasalah. "Calegnya atas nama Hendra Gunawan. Kita masih tunggu dari Disdik, mudah-mudahan hari ini keluar," katanya.

Rencananya, pengumuman DCT akan dilakukan pada, Jumat 31 Oktober 2008. "Kami masih menunggu hingga pukul 00.00 untuk kelengkapan para caleg serta tanggapan dari masyarakat," katanya. (detik)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Ketinggian Air Capai 80 Cm

Wednesday, 29 October 2008
BANDUNG(SINDO) – Akibat hujan deras yang mengguyur Bandung selatan sejak Selasa malam (28/10), luapan air Sungai Citarum mulai menggenangi ruas-ruas jalan di Kecamatan Majalaya dan Baleendah, Kabupaten Bandung.

Ruas jalan di Kampung Cieunteung, Kecamatan Baleendah sepanjang 600 meter terendam air dengan ketinggian 30- 50 cm.Sementara di ruas Jalan Raya Majalaya-Ciparay tepatnya di Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, arus lalu lintas terputuskarenaketinggian air mencapai 50-80 cm.

Warga di bantaran Sungai Citarum pun mulai bersiap “menyambut”banjir tahunan. Hingga sore kemarin, air memang belum merendam perumahan penduduk meski air sudah meluber ke ruas-ruas jalan. Genangan air setinggi30-50 cm sudah tampak sejak pukul 07.00 WIB di Kampung Cieunteung, Desa Mekarsari, Kecamatan Baleendah. Jalan Cieunteung yang menghubungkan Kecamatan Baleendah dengan Kecamatan Bojongsoang ini sempat terputus pagi hingga sore kemarin.

Kendati demikian, jalan yang dekat dengan bantaran Citarum tersebut masih bisa dilalui kendaraan. SDN Mekarsari yang terletak di jalan itu terpaksa diliburkan karena halaman sekolah dan sejumlah ruang kelas tergenang air sejak pagi.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bandung, Sutarno Yono menyatakan, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bandung sudah menyiagakan sejumlah personel, lima perahu karet dan lima perahu kayu untuk Kelurahan Andir dan Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah. (sindo)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Dana Bencana KBB Rp7 M

Wednesday, 29 October 2008
BANDUNG BARAT (SINDO) – Bupati Bandung Barat Abubakar mengakui pemerintahannya belum siap mengerahkan alatalat penanggulangan bencana alam termasuk armada alat-alat berat.

“Kami akui saat ini fasilitas bantuan alat-alat untuk membantu penanganan bila terjadi bencana alam masih minim. Tapi,kami akan berusaha keras mendatangkan peralatan berat seperti loaderdan truk untuk upaya evakuasi,” ujar Abubakar di sela meninjau kawasan longsor di Kampung Cinangsi RT 2/RW 4 Desa/Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), kemarin.

Longsor di sana terjadi akibat hujan sangat lebat yang turun sepanjang Selasa (28/10) malam hingga kemarin pagi. Akibatnya, akses jalan desa yang menghubungkan Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Cipeundey tertutup lima jam dan baru bisa dibuka kembali menjelang siang kemarin setelah aparat Pemkab KBB dan personel Komando Rayon Militer (Koramil) setempat membersihkan tanah longsoran tanpa alat berat sama sekali.

Mereka menggunakan pacul, linggis, singkup, dan peralatan kecil lainnya. Menurut Abubakar, meski tak punya alat-alat berat,KBB memiliki dana taktis untuk bantuan penanggulangan bencana sebesar Rp7 miliar yang belum terpakai sama sekali. Anggarannya masuk di APBD 2008.“Dana ini bisa digunakan sewaktu-waktu terjadi bencana,”katanya.

Abubakar juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadaicurahhujanyangsaatini intensitasnya semakin tinggi. Selain di Kampung Cinangsi, bencana longsor kemarin juga terjadi di Kampung Cinanggeuh RT 1/RW 18 Desa Tagog Apu,Kecamatan Padalarang. Tidak ada korban jiwa dalam kedua peristiwa ini. Radi Rohyadi, 41, warga Kampung Kebonkalapa RT 1/3 Desa/Kecamatan Cipatat mengatakan, longsor terjadi sekitar pukul 03.00 WIB kemarin.

Saat itu hujan sedang derasderasnya. Tanah longsor dari ketinggian 15 meter diiringi suara gemuruh yang cukup keras hingga terdengar ke rumahwargayangjauhdarilokasi kejadian.“Untung saja longsor terjadi dinihari saat jalan sedang sepi. Kalau siang, bisa ada korban jiwa," terangnya.

Kepala Desa Cipatat Darya Sugangga mengatakan,tanah tebing di sisi jalan sepanjang 1,5 km memang rawan longsor. Di lokasi yang sama juga pernah terjadi longsor pada pekan lalu hingga sempat menimbun badan jalan meski skalanya lebih kecil dari longsor kemarin. Kepala Urusan Kesra Desa Cipatat Amin Suherman menjelaskan, aliran air hujan menggerus langsung dinding tanah yang miring karena tidak ada saluran air di pinggir jalan.

“Kami berharap Dinas Pekerjaan Umum membuat saluran air di jalan kabupaten yang dibangun pada tahun 2005 ini,”katanya. Kepala Dinas PU KBB Asep Sodikin menerangkan,kontur tanah di wilayah Cipatat tidak serawan daerah di Bandung Barat bagian selatan seperti Gununghalu,Rongga,atau Cipongkor.

Dia menyatakan,Pemerintah KBB sudah mengedarkan peta rawan longsor untuk masyarakat melalui kantor camat atau desa. Sementara itu, longsor di Kampung Cinanggeuh mengakibatkan badan jalan penghubung antara Kecamatan Padalarang dan Cisarua tertutup timbunan tanah. Akibatnya, aktivitaswargadansiswa sekolah yang melewati jalan ini terhambat. Terlebih, tak ada alat berat untuk menyingkirkan tanah secara cepat. (sindo)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Hujan Lebat,Longsor di Mana-Mana

Thursday, 30 October 2008
GARUT (SINDO) – Tanah longsor terus terjadi dalam dua hari terakhir di berbagai daerah di Jawa Barat. Antara lain di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat,Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Tasikmalaya.

Tidak ada korban jiwa dalam semua peristiwa,namun total puluhan rumah rusak, ratusan jiwa mengungsi dan tertimbun serta akses jalan antarkecamatan terputus. Bencana longsor melanda Kabupaten Garut menyusul hujan deras yang mengguyur sejak dua hari lalu. Setelah sebelumnya terjadi di Kecamatan Banjarwangi dan Cilawu,Kecamatan Singajaya juga tak luput tertimpa bencana longsor,Selasa (28/10) malam.

Selain menimbun puluhan rumah, longsor juga memutuskan jalan yang menghubungkan Singajaya dengan Garut Kota. Selain di Singajaya, pada hari yang sama longsor juga terjadi di Kampung Cikawung,Desa Mekarjaya,Kecamatan Bungbulang. Dua rumah rata dengan tanah akibat tertimbun longsor, sementara 20 lainnya rusak berat. Ratusan penduduk yang berada di lokasi longsor terpaksa diungsikan karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan.

Longsor di Kecamatan Singajaya terjadi sekitar pukul 21.00 WIB. Sedikitnya 10 rumah di Kampung Pemeungpeuk RT 01,02,dan 03 RW 02, Desa/Kecamatan Singajaya rusak berat tertimbun tanah.Selain itu,sebanyak 35 rumah juga rusak ringan, sementara 8 lainnya terancam longsor susulan.

“Karena khawatir terjadi longsor, seluruh warga yang rumahnya berada di bawah tebing langsung mengungsi ke rumah kerabat mereka yang lebih aman.Di Kampung Pameungpeuk, hampir seluruh rumah rawan tertimbun longsor karena dikelilingi bukit,”kata Camat Singajaya Sardiman Tanjung,kemarin. Menurut Sardiman, di Kampung Pameungpeuk, sedikitnya ada 51 kepala keluarga dengan total jumlah penghuni sebanyak 204 jiwa.

Saat ini, baik warga yang rumahnya hancur tertimbun longsor maupun tidak,mengungsi ke rumah kerabat terdekat mereka. Sekarang Kampung Pameungpeuk sudah dikosongkan. Selain menimbun puluhan rumah,longsor juga mengakibatkan terputusnya jalur jalan yang menghubungkan Kecamatan Singajaya dengan Garut Kota di Kampung Ciaremas, Desa Ciudian.

Seluruh jalan tertutup longsoran tanah sepanjang 5 meter dengan ketinggian sekitar 3 meter.Hingga kemarin siang, material tanah di jalan tersebut masih belum dibersihkan karena menunggu alat berat tiba. Jarak dari Garut Kota menuju Kecamatan Singajaya sekitar 60 km. Jalan tersebut merupakan satu-satunya jalan yang menghubungkan Kecamatan Singajaya.

Camat Bungbulang, Aah Anwar, mengatakan, pihaknya sudah mengevakuasi 35 kepala keluarga (KK) ke lokasi yang lebih aman.Anwar menambahkan, longsor di Kampung Cikawung, Desa Mekarjaya, terjadi sekitar pukul 20.30 WIB.Sejak hujan mengguyur wilayah Bungbulang pada Selasa (28/10) siang, pihaknya sudah meminta warga yang tinggal di bawah bukit segera mengungsi.

Garut-Pameungpeuk Terputus

Jalur Kabupaten Garut dengan Kecamatan Pameungpeuk di wilayah selatan sempat lumpuh akibat tertimbun tanah longsor kemarin pagi sekitar pukul 10.00 WIB. Lokasi longsor di Kampung Cipangramatan, Desa Cipangramatan,Kecamatan Pakenjeng.

Longsor terjadi karena hingga kemarin hujan yang terus mengguyur tebing di sepanjang Jalan Raya Pakenjeng longsor sepanjang 50 meter dengan ketinggian 6 meter. Warga yang akan menuju Garut dengan menaiki angkot dari arah Pameungpeuk ataupun sebaliknya terpaksa ganti kendaraan di sekitar lokasi longsor untuk sampai ke tempat tujuan.

Kepala Bagian Humas Pemkab Garut Dikdik Hendrajaya yang meninjau langsung lokasi longsor, kemarin pagi, mengatakan, terdapat 10 titik longsor yang menutup badan jalan di jalur Garut- Pameungpeuk.

Jabar Selatan

Empat belas titik di Jawa Barat bagian selatan berdasarkan pemetaan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memiliki potensi longsor dan banjir paling tinggi sepanjang musim hujan kali ini. Beberapa wilayah yang tergolong rawan longsor dan banjir antara lain Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung (Kabuapten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung), Garut, Purwakarta, Subang, Sumedang,Tasikmalaya,Ciamis, Majalengka,Kuningan, dan Cirebon.

“Potensi longsor di Jabar memang paling tinggi se-Indonesia.Pola longsor di Jabar mulai paling awal dan selesai paling akhir dibanding daerah lain,” ujar Kepala PVMBG Surono, kepada SINDO,kemarin. Dia menguraikan, penyebab daerah Jawa Barat rawan longsor karena tanahnya terdiri atas endapan vulkanik. Tanah ini bersifat mudah menyerap dan menyimpan air sehingga bobot tanah mudah berubah.Kemungkinan pergeseran tanah semakin besar.

Selain itu,kemiringan permukaan tanah di Jabar juga bervariasi,mulai landai hingga curam. Semakin curam kemiringan, kemungkinan pergerakan tanah semakin besar pula.“Tanah endapan vulkanik memang lebih subur, mudah diolah, tetapi memiliki risiko menyimpan air yang besar pula,”paparnya.

Menurut Surono, ada beberapa ciri ancaman longsor yang mudah dikenali masyarakat. Saat tanah sudah terbelah, terutama daerah dengan kemiringan curam, maka dipastikan ancaman longsor di depan mata.Apabila sudah demikian, masyarakat yang tinggal di daerah berciri demikian dianjurkan segera mengungsi.

Sementara itu, menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Bandung, curah hujan yang terjadi sepanjang Selasa (28/10) memiliki intensitas paling tinggi selama bulan Oktober. Hujan yang mengguyur Kota Bandung sejak Selasa sore hingga Rabu pagi mencapai 51 mm. Padahal pada sepuluh hari pertama bulan Oktober, curah hujan rata-rata hanya 46,3 mm. (Sindo)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Melanggar Kode Etik Partai, Tiga Caleg PDIP KBB Dicabut

Thursday, 30 October 2008
BANDUNG BARAT (SINDO) – Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP KBB Udis Supriatna mencabut pencalonan tiga anggota calon legislatif dari PDIP terkait berbagai persoalan.

Mereka adalah Aa Umbara Sutisna nomor urut 1 Daerah Pemilihan (Dapil) V (Lembang,Parongpong, Cisarua), Jejen Jaenal Arifin nomor 2 Dapil IV (Cipatat, Cipeundeuy,Cikalongwetan),dan Enok Suwartini Nomor 3 Dapil V (Lembang, Parongpong, Cisarua).

”Berdasarkan pertimbangan tertentu,saya sebagai ketua DPC PDIP KBB mencabut pencalegan ketiga orang tersebut,” ujar Udis di Padalarang kemarin. Udis memutuskan hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa ketiganya dianggap telah melanggar kode etik partai.Aa Umbara dan Jejen Jaenal Arifin dianggap telah merusak dan mengambil paksa inventaris partai di Sekretariat DPC PDIP KBB, Selasa (21/10) lalu.

Sedangkan untuk Enok Suwartini, pencabutan pencalegannya didasarkan pada banyak aspirasi yang masuk ke partai bahwa pencalonannya dianggap sudah melanggar SK PDIP No 210/KPTS/V/2008.

”Keputusan itu saya ambil setelah melakukan rapat dengan beberapa anggota DPC lain. Tetapi saya membantah keras telah mencoret 24 caleg PDIP, karena yang berhak mencoret adalah KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah),”kata Udis.

Petugas Lembaga Bantuan Hukum DPC PDIP KBB Popy Nuraeni menambahkan bahwa posisi Udis Supriatna sah sebagai ketua DPC PDIP KBB sesuai SK DPP No 01.26/Tap- DPC/DPP/X/2007.Dengan demikian,pencabutan tiga caleg itu sah menurut aturan.Hanya, memang yang berwenang melakukan pencoretan adalah KPUD setelah pimpinan partai yang bersangkutan mengusulkan nama-nama caleg yang akan dicabut sesuai dengan surat edaran KPU No 2834/15/X/2008 tertanggal 17 Oktober 2008. (sindo)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Adjeng Klaim Tinggalkan Rp1 M

Thursday, 30 October 2008
BANDUNG (SINDO) – Mantan Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Jabar R Adjeng Ratna Suminar mengaku meninggalkan dana kas partai hampir Rp1 miliar, setelah dirinya diganti oleh Iwan Sulandjana dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD PD Jabar belum lama ini.

Adjeng mengatakan,dana tersebut berasal dari jerih payahnya membangun partai selama tiga tahun. “Memang dana yang ditinggalkan bukan semuanya dana pribadi, ada sumbangan-sumbangan yang saya koordinasi,” ungkap Adjeng kemarin. Dia mengaku tidak akan mengambil dana tersebut meski sekarang Demokrat Jabar telah dipegang oleh orang lain.

“Biarkan uang tersebut mereka gunakan.Ini juga demi kemajuan Partai Demokrat,” katanya. Disinggung soal aset pribadi lainnya yang masih dipakai oleh Demokrat, Adjeng menyatakan masih banyak aset miliknya yang dipakai oleh partai. ”Salah satunya Sekretariat DPD Demokrat Jabar yang berada di Jalan Ir H Juanda Bandung. Itu milik saya. Saya akan ambil dalam waktu dekat,”ujar Adjeng.

Ditanya apakah dirinya akan mundur dari Partai Demokrat, Adjeng mengaku masihberpikir. Namunjikapartainya itu tidak lagi menganggap dirinya, dia tidak akan segansegan untuk pindah partai. “Tentang masalah itu, lihat saja nanti.Tapi apabila saya tidak dimanusiakan oleh Demokrat, tentunya saya akan keluar.Wong masih banyak partai lain yang menginginkan saya,”ujarnya.

Adjeng saat ini masih terdaftar sebagai calon legislatif (caleg) DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar 2. “Kalau saya dicoret dari caleg, itu pelanggaran. Kita lihat saja,”ungkapnya. Sementara itu,mantan Sekretaris DPD Partai Demokrat Jabar yang saat ini masih tercantum sebagai pengurus inti Partai Demokrat Budhiwan mengungkapkan, sejak awal dirinya menjadi sekretaris tidak pernah diajak berbicara masalah keuangan.

Dia menilai Adjeng tidak pernah transparan mengurus keuangan partai. Sepengetahuannya, ada dana pembinaan partai dari Bagian Kesatuan Bangsa (Kesbang) Pemprov Jabar senilai Rp120 Juta. Jumlah itu dilihat dari raihan kursi Partai Demokrat di DPRD Jabar sebanyak 20. Masing-masing kursi mendapatkan jatah Rp20 juta.

“Tapi setahu saya dana tersebut tidak pernah mengalir ke DPC-DPC Partai Demokrat di kabupaten/kota yang ada di Jabar. Makanya kepengurusan setelah musdalub yang nantinya harus mencari tahu,ke mana uang itu mengalir,” ungkap Budhiwan.

Terkait kepemilikan bangunan Kantor DPD Partai Demokrat,Budhiwan membenarkan bahwa bangunan yang berada di Jalan Ir H Juanda tersebut milik Adjeng. Pihaknya tidak akan mempersoalkan jika bangunan tersebut akan diambil kembali oleh Adjeng. Dia menganggap sikap Adjeng yang ingin mengambil alih bangunan itu agak aneh. Seharusnya, jika Adjeng benar-benar kader Partai Demokrat, tidak usah mempersoalkan masalah itu.

“Jadi terlihat ini kader betulan atau kader-kaderan. Tapi kalaupun diambil alih juga saya rasa tidak akan menjadi masalah. Toh,DPD Partai Demokrat Jabar juga sedang membangun kantor baru di Jalan Soekarno Hatta.Memang kepemilikan kantor di Jalan Soekarno Hatta juga ada andil dari Adjeng. Tapi ada juga sumbangan dari kader Demokrat lain di Jabar,”paparnya. (Sindo)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Blogger Bogor Gelar Lomba Blog

Jakarta - Komunitas Blogor (http://blogor.org) alias Blogger Bogor, menggelar serangkaian kegiatan positif terkait Hari Blogger Nasional dan peringatan Sumpah Pemuda yang jatuh pada bulan ini.

"Namanya juga komunitas blogger, kegiatan-kegiatannya tentu saja berhubungan dengan kegiatan nge-blog alias blogging," kata Ketua Blogor, Hangga Damai, kepada detikINET melalui pesan elektroniknya, Selasa (28/10/2008).

Kegiatan yang pertama adalah lomba menulis, yang tentu sesuai dengan momen Hari Blogger Nasional dan peringatan Sumpah Pemuda. Lomba diperuntukkan bagi blogger yang berdomisili di kawasan Bogor.

Peserta lomba diminta membuat tulisan dengan dua tema pilihan, yaitu: peran blogger dalam kemajuan pendidikan di Bogor dan peran blogger dalam meningkatkan kreativitas positif pemuda.

Tema ini berangkat dari gagasan bahwa blogger dengan blog-nya bisa berperan dalam pembangunan di lingkungannya. Kata Hangga, blog memang bisa menjadi wahana berbagi gagasan, ilmu dan pengalaman. "Lebih jauh lagi, blog bisa mendorong banyak orang untuk berbagi dan bersama-sama mewujudkan kegiatan positif di dunia nyata."

Untuk lomba menulis ini, panitia menyediakan tiga buah ponsel Flexi bagi mereka yang terpilih sebagai pemenang. Hadiah ini disediakan oleh Telkom Bogor yang selama ini aktif mendukung kegiatan-kegiatan Blogor.

Kegiatan kedua yang tak kalah seru adalah Talkshow 'Blog sebagai Media Belajar dan Bersosialisasi'. Kegiatan yang akan diadakan pada Sabtu (15/11/2008) di Bogor ini diperuntukkan bagi pelajar SMA dan guru sekolah di Bogor. Pada talkshow ini, peserta bisa berdiskusi dengan para narasumber mengenai serunya berbagi dan bersosialisasi lewat blog.

Narasumber talkshow adalah mereka yang sudah malang melintang di dunia blogger. Lewat diskusi yang seru, peserta bisa menggali sebanyak mungkin pengetahuan dan terkait kegiatan nge-blog. Mulai dari mengenal blog, bergaul di blogosphere, hingga menjadikan blog sebagai wahana belajar dan bertukar ilmu.

"Nge-blog asyik, bergaul dan belajar pun bisa berjalan beriringan," pungkas Hangga.Achmad Rouzni Noor II - detikinet
(www.detik.com)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Sumpah Pemuda dan Kebangkitan Ekonomi Kreatif

Pemuda adalah agen of change, berbagai peristiwa besar yang terjadi di dunia dan Indonesia selalu berkaitan dengan pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan karya besar yang ditorehkan oleh para pemuda dalam upaya memerdekakan negeri ini dari cengkraman penjajahan. Lalu, bagaimanakah peranan pemuda untuk kebangkitan saat ini? Salah satunya adalah peran pemuda dalam upaya membangkitkan ekonomi kreatif. Bandung adalah kota tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif. Pemuda adalah motor penggerak ekonomi kreatif di Kota Bandung. Dengan peranannya yang dinamis, inovatif dan kreatif peranan pemuda di Kota Bandung telah mengangkat sebuah perekonomian kreatif. Ada banyak sekali ekonomi-ekonomi kreatif yang digerakan oleh para pemuda kota Bandung, mulai dari bisnis Distro, FO, Kuliner, dan Pariwisata.
Peran pemuda di kota Bandung sangat terasa sekali keberadaanya, dengan peran mereka pulalah perekonomian kota Bandung saat ini menjadi berdenyut kencang, setiap akhir pekan Bandung selalu dipadati oleh para pengunjung dari berbagai Kota untuk berburu produk-produk ekonomi kreatif kota Bandung. Kehadiran para pemuda kreatif ini telah menjadikan Bandung sebagai kota kreatif.
Kehadiran para pemuda kreatif dan inovatif perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun pengusaha-pengusaha di Kota Bandung. Bagaimana pun pembangunan Bandung kedepan sangat tergantung dari para pemuda tersebut. Oleh karena itu, pemberdayaan, bantuan modal dari perbankan, pemberian keterampilan-keterampilan baru kepada para pemuda mutlak diperlukan dalam upaya memajukan sektor ekonomi kreatif di Kota dan Kabupaten Bandung.


Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bandung Barat

Semangat Kreatifitas, inovasi dan kemandirian mutlak perlu ditumbuh suburkan pada jiwa generasi muda di Desa-desa Kabupaten Bandung Barat (KBB). Ekonomi kreatif dapat di tumbuhkan di desa-desa dengan membangkitkan sektor agrobisnis dan pariwisata (agrowisata), sektor agrobisnis di desa bisa dimulai dari on farm sampai off farm. Sektor agrobisnis di desa bisa kita bangkitkan dengan melihat potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing. Sektor Agrobisnis merupakan sektor yang sangat potensial dikembang di kawasan Kabupaten Bandung Barat (KBB). Sektor ini banyak menyerap lapangan kerja. Bisa kita lihat dari potensi wisata bunga di kawasan Cihideung yang setiap pekannya banyak dikunjungi pembeli dari berbagai kota. Kawasan Desa Cigugurgirang yang kaya akan objek agrowisata dan kulinernya (Rumah Stroberi, The Peak, Kampung Daun, dan Tebing View), kawasan Lembang yang kaya akan potensi wisata, agrowisata, agrobisnis, dan kulinernya (Gunung Tangkuban Perahu, Curug Maribaya, rumah makan), kawasan Cililin yang memiliki potensi kuliner dan pertaniannya (Wajit Cililin). Wajit Cililin telah menjadi produk lokal yang mengglobal, Wajit Cililin telah menjadi produk nasional. Oleh karena itu peranan pemuda di KBB sangat deperlukan untuk memajukan potensi-potensi yang ada, tentu saja potensi tersebut diberikan sentuhan baru, sentuhan kreatifitas sehingga membangkitkan ekonomi kreatif yang berbasis agrobisnis. Dan peran pemuda sangat diperlukan sebagai motor penggeraknya. (BB Online)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

1.800 Atribut Diturunkan

BANDUNG(SINDO) – Sedikitnya 1.800 atribut Pemilu 2009 di Kota Bandung diturunkan Dinas Pertamanan (Distam) Kota Bandung selama pelaksanaan operasi yang digelar sejak Senin (20/10).


Setiap hari, rata-rata 500 atributdiamankandistam.Banyaknya atribut partai politik (parpol) dan caleg yang terpasang dikhawatirkan membuat Kota Bandung menjadi lautan spanduk. “Hari ini (kemarin) misalnya, kita menurunkan 500 atribut. Rinciannya, 92 di spanduk, 4 baliho, dan lainnya. Operasi ini akan terus digelar agar Kota Bandung terus dalam kondisi nyaman walaupun ada momen pileg,” ujar Kepala Distam Kota Bandung Yogi Supardjo saat dihubungi wartawan kemarin.

Dia melanjutkan, pihaknya melarang para caleg dan parpol untuk memasang baliho di enam jalur hijau yang telah ditentukan lewat Perda No 11/2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Keindahan dan Kebersihan (K3). Dalam perda tersebut dicantumkan enam titik yang dilarang dipasangi spanduk dan baliho serta reklame.

Keenam titik tersebut adalah Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, Jalan Pajajaran, Jalan Dr Djunjunan, Jalan Ir H Djuanda, dan Jalan Cipaganti atau yang dinamakan jalur hijau.Selama enam hari itu, sambung Yogi, pihaknya telah mengitari enam titik tersebut ditambah ke Jalan LLRE Martadinata, Jalan Laswi, Jalan Gatot-Subroto, dan Jalan Soekarno Hatta.

Yogi pernah memperingatkan caleg dan parpol agar tidak memasang spanduk di sembarang tempat yang dapat mengganggu keindahan kota. “Di Kota Bandung sudah disediakan 50 tiang pancang yang bisa dipasangi 350 spanduk berizin. Dengan begitu, seorang caleg harus dibatasi, jangan sampai tiang pancang itu dikuasai oleh satu orang. Karena itu para caleg harus berkoordinasi dengan kami,” katanya.

Yogi mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan parpol-parpol untuk senantiasa mematuhi peraturan yang ada.Namun dia tidak menyebutkan sanksi jika ada yang melanggar.Yogi mengaku akan terus berupaya melakukan tindakan antisipatif agar Kota Bandung tidak menjadi lautan spanduk dan baliho.

Sementara itu caleg dari PDIP yang juga Wakil Ketua DPC PDIP Kota Bandung Achmad Nugraha mengaku belum pernah menerima surat sosialisasi dari distam mengenai pemasangan spanduk. Dia menyesalkan hal itu. Achmad juga tidak setuju terhadap penurunan spanduk tanpa pemberitahuan.

Dia menuntut agar distam mengembalikan atribut tersebut.“ Atribut itu tidak murah, dan ini kan momen pemilu. Bahkan dalam UU yang lebih tinggi dari perda disebutkan bahwa pemilu harus disosialisasikan, termasuk informasi soal calegnya,”ujar Achmad. ketika ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Aceh,kemarin.

Dia mengatakan, distam harus menyebutkan dan menyosialisasikan tempat di mana para caleg dan parpol dapat memasang atribut. (Sindo)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Mampus Di-black List KPUD

Monday, 27 October 2008
BANDUNG(SINDO) – KPUD Kota Bandung tidak akan menerima lagi laporan Masyarakat Melawan Politisi Busuk (Mampus),lantaran pengaduan tujuh nama calon legislatif (caleg) yang dicap sebagai “politisi busuk”tidak terbukti.


“Hingga kini laporan Mampus belum terbukti.Jika tidak bisa membuktikan laporannya, berarti mereka telah memfitnah dan kami tidak akan menerimanya lagi,” ujar Ketua KPUD Kota Bandung Benny Moestofa saat menerima perwakilan pendemo dari Koalisi Insan Cendikia di Kantor KPUD Kota Bandung, Jalan Soekarno- Hatta,kemarin.

Dia mengaku sudah memverifikasi beberapa aspek terkait laporan Mampus yang menganggap tujuh caleg DPRD Kota Bandung sebagai “politisi busuk”. Sejauh ini belum ada indikasi yang menunjukkan bahwa tuduhan Mampus tersebut benar.Bahkan, beberapa ejaan nama dalam pelaporan tertulis Mampus salah dan harus diperbaiki.

“Misalkan soal Kadar Slamet yang mereka nyatakan kasusnya sedang diproses di Polwiltabes Bandung. Setelah kami cek ke sana,ternyata polisi belum pernah memproses kasus Kadar.Laporan Mampus juga terlalu mentah dan kami mau mereka memperbaiki semuanya,” ungkap Benny.

Pihaknya juga sudah mengirim surat klarifikasi ke sejumlah partai yang calegnya masuk daftar “politisi busuk” versi Mampus.Namun, baru satu partai yang merespons, yakni DPD Partai Amanat Nasional (PAN).

Mereka mengirimkan surat kepada KPUD dan menyatakan dua calegnya, Deden Rukman Rumaji dan Yuswari, bebas dari tuduhan. KPUD pun telah mencoret lima caleg yang dianggap tidak memenuhi ketentuan, yakni 2 caleg dari Partai Pelopor karena tidak memenuhi syarat usia, 2 caleg dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang berijazah SMP, dan 1 caleg dari Partai Barisan Nasional (Barnas) karena dianggap berperilaku menyimpang.

Sementara itu, sedikitnya 50 anggota Koalisi Insan Cendikia yang menggelar unjuk rasa di Kantor KPUD Kota Bandung menyesalkan tindakan Mampus yang menunjuk dan memublikasikan tujuh nama caleg sebagai “politisi busuk”.

Pihaknya menyerukan kepada semua unsur terkait agar tetap menjaga ketenteraman menjelang Pemilu 2009. “Kami menyerukan agar setiap pihak menghentikan segala jenis manuver politik yang berlandaskan kepentingan pribadi, aliran,kelompok dan golongan, termasuk menghentikan kebiasaan politik negatif yang berlandaskan isu,gosip,dan tudingmenuding,” ujar Andri Gunawan, Koordinator Koalisi Insan Cendikia.

Rencana Mampus untuk kembali membeberkan nama-nama tambahan “politisi busuk” dari DPRD Kota Bandung, DPRD Jabar, dan DPR RI kemarin, akhirnya batal. (krisiandi sacawisastra) (sindo)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Ketua DPRD Sumut Resmi Diberhentikan

MEDAN--MI: Abdul Wahab Dalimunthe secara resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Sumatra Utara (Sumut).

Pemberhentian dilakukan pada rapat paripurna dipimpin Pelaksana Harian Ketua DPRD Sumut Hasbullah Hadi di Medan, Selasa (28/10).

"Dengan disetujuinya pemberhentian Wahab Dalimunthe melalui rapat paripurna ini, maka selanjutnya kita akan menyampaikan usulan pemberhentian ini kepada Menteri Dalam Negeri," kata Hasbullah.

Wahab yang berasal dari Partai Golkar mengundurkan diri dari DPRD Sumut terhitung 14 Oktober lalu, menyusul keputusannya mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat pada Pemilu mendatang.

Politisi senior itu sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Tapanuli Tengah (1984-1989), Sekdaprov Sumut (1995-1998), Wagub Sumut (1998-2003) dan terakhir juga menjadi Ketua DPD Partai Golkar Sumut.

Untuk mengisi posisi unsur pimpinan dewan yang ditinggal Wahab, Partai Golkar telah mempersiapkan dua anggota fraksinya untuk dipilih dalam rapat paripurna dewan, yakni Aziz Angkat dan Zaman Gomo Mendrofa.(Media Indonesia)

RUU tentang Wilayah Negara Disahkan
Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU tentang Wilayah Negara. Seluruh fraksi secara bulat menyetujui diundangkannya RUU tersebut.

Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan dasar yuridis terhadap masalah sengketa perbatasan yang selama ini dihadapi Indonesia.

"Secara objektif selama ini negara kita belum mempunyai dasar hukum yang kuat untuk wilayah perbatasan. Ketika ada saling klaim, kita tidak punya dasar yuridis. Nah, dengan adanya UU ini kita sudah punya dasar hukum," ujar anggota Komisi I Hajriyanto Thohari.

Hal itu disampaikan Thohari usai Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2008).

Menurut Thohari, dalam undang-undang yang baru disahkan ini juga diatur mengenai pembentukan badan untuk mengelola wilayah perbatasan.

"Sekarang ini ada 37 lembaga yang menangani wilayah perbatasan, dari berbagai departemen, tapi tidak ada koordinasi. Dengan adanya uu ini, diharapkan bisa terkordinir dengan baik," jelas politisi Golkar ini.

Lebih jauh Thohari menjelaskan, badan pengelola perbatasan ini nantinya juga akan bertugas memajukan perekonomian perbatasan.

"Wilayah perbatasan memerlukan perlakuan khusus, terutama dalam aspek kesejahteraan. Agar tidak ada lagi warga negara kita yang menyeberang untuk mencari nafkah karena di negaranya tidak ada pekerjaan. Ini demi menjaga kehormatan dan kedaulatan bangsa," pungkasnya. (Detik)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Pesawat Latih Jatuh di Cipatat

Bandung - Sebuah pesawat latih jatuh di kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung. Tidak ada korban dalam insiden ini.

Pesawat itu jatuh di sebuah lapangan dekat Pusat Pendidikan Infrantri di Cipatat, Selasa (28/10/2008).

Polsek Cipatat belum memiliki catatan lengkap soal ini. "Pak Kapolsek dan Pak Kanit sedang meluncur ke TKP untuk mengecek informasi tersebut," ujar petugas jaga Polsek Cipatat (detik)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Harga Minyak Dunia Terus Turun

SINGAPURA, SELASA - Harga minyak mentah dunia turun di perdagangan Asia Selasa (28/10), karena kekhawatiran resesi global akan memperparah permintaan energi.
Kontrak utama New York, untuk minyak mentah jenis light sweet pengiriman Desember turun 89 sen menjadi 62,33 dollar AS per barrel. Pada perdagangan Senin, kontrak New York turun menjadi 61,30 dollar pada poin satu.

Untuk minyak mentah Laut Utara Brent pengiriman Desember turun 1,28 dollar menjadi 60,13 dollar. Kontrak turun di bawah 60 dollar Senin mencapai 59,02 dollar per barel, tingkat terendahnya sejak Februari 2007.
Harga minyak telah mengalami penurunan hampir 60 persen sejak mencapai angka tertinggi di atas 147 dollar per barel pada Juli lalu, karena kondisi ekonomi global, yang dipicu oleh krisis finansial Amerika Serikat.

Sementara itu Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dalam upaya menghentikan penurunan harga mengumumkan Jumat lalu bahwa produk minyak kartel itu akan diturunkan dengan 1,5 juta barrel per hari menjadi 27,3 juta barrel mulai November mendatang.
"OPEC secara jelas menyadari mengenai berbagai masalah yang dihadapi ekonomi global," kata David Moore, strategi komoditi pada Commonwealth Bank of Australia yang berbasis di Sydney.
Produsen terbesar ke dua anggota OPEC, Iran mengatakan akhir pekan bahwa kartel itu kemungkinan akan menurunkan lagi produksinya jika penurunan terakhir belum juga menstabilkan harga minyak mentah.

"Dijamin bahwa jika keputusan (Jumat) itu belum efektif terhadap pasar, OPEC akan mengambil langkah-langkah lain untuk konsolidasi pasar dan menstabilkan harga pada pertemuan mendatang," kata perwakilan Iran Mohammad Ali Khatibi dalam wawancara dengan stasiun TV negara itu.
OPEC mengatakan bahwa keputusan yang diambil dengan mengurangi produksi akan ditunjau kembali pada pertemuan kartel itu mendatang di Oran, Aljaazair pada 17 Desember mendatang.
Beberapa analis mempertanyakan efektivitas dari langkah-langkah yang diambil OPEC. Humhrey Harrison, direktur pelaksana konsultan energi Horizon Strategies mengatakan bahwa pasar dapat berharap banyak dari pertemuan OPEC tentang kebijakan produksi yang diambil kartel itu selama beberapa bulana ke depan.
OPEC, yang beranggotakan 12 negara itu memproduksi sekitar 40 persen dari produksi minyak mentah dunia.(Kompas)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Rupiah Makin Tenggelam ke 11.700/US$

Jakarta - Selama satu setengah jam perdagangan valas sejak pukul 08.00 WIB, rupiah bergerak makin tak karuan. Mata uang lokal kian kelelep di level 11.500 per dolar AS.

Data CNBC, pada perdagangan valas pukul 09.30 WIB, Selasa (28/10/2008) rupiah anjlok 751 poin ke posisis 11.500 per dolar AS. Sementara pada pukul 10.45 WIB, rupiah telah turun 951 poin ke posisi 11.700 per dolar AS.

Banyak dealer yang memperkirakan dolar AS rentan menuju ke level 12.000 per dolar AS. Bahkan sejumlah pihak membandingkan rupiah dengan mata uang Korea yang sudah melemah 45%. Rupiah sendiri sudah melemah 22% dibanding posisi akhir tahun 2007 yang ada di level 9.390 per dolar AS.

Rupiah mengikuti pelemahan hampir semua mata uang Asia terhadap dolar AS mulai dari bath Thailand, dolar Hong Kong, Myanmar, Filipina, yen Jepang.

Permintaan yang tinggi terhadap dolar AS ditambah pasokan yang terbatas membuat rupiah terus mengalami tekanan.

Treasury Division Head Bank NISP, Suryanto Chang dalam perbincangannya dengan kalangan media, Selasa (28/10/2008) mengatakan gerak rupiah hari ini tetap akan mengikuti pasar global. Kondisi pasar global sekarang dengan banyak investor asing menarik portofolionya dari emerging market termasuk dari Indonesia yang bisa membuat rupiah melemah.(detik)

Paskah Dijadwalkan Jadi Saksi KPK

Jakarta - Sidang lanjutan kasus aliran dana Bank Indonesia dengan terdakwa Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin akan kembali digelar hari ini, Selasa (28/10/2008).

Berdasarkan agenda yang diterima detikcom, sidang dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB di ruang sidang lantai 1 Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel.

Dalam persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rudi Margono menginformasikan bahwa Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Paskah Suzetta akan menjadi saksi. Ia akan dimintai keterangan seputar bergulirnya uang sebesar Rp 31,5 miliar dari BI ke anggota komisi Perbankan DPR RI pada tahun 2003. Saat itu Paskah menjadi anggota DPR.

Berdasarkan pengakuan Hamka Yandhu saat bersaksi di persidangan Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak, ada sekitar 50 anggota DPR yang menikmati aliran dana tersebut. Paskah sendiri disebutkan telah menerima Rp 1 miliar.

Selain Paskah, dijadwalkan pula hadir sebagai saksi ketua BPK Anwar Nasution. Ia akan dimintai keterangan seputar temuannya tentang kasus aliran dana BI yang dilaporkan ke KPK. (detik)

Dede Yusuf Pasrah Atas Sanksi KPU

Wakil Gubernur Jabar, H. Dede Yusuf pasrah terhadap sanksi tertulis yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, akhir pekan lalu. Dede dinyatakan bersalah menyalahgunakan jabatan publik untuk kepentingan berkampanye, saat melakukan kunjungan ke SMAN 5 Cimahi, beberapa waktu lalu.

"Atas sanksi KPU, saya pasrah. Yang pertama, saya mengucapkan alhamdulillah karena semuanya sudah bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. KPU sudah bekerja dengan baik, begitu pun saya bekerja sesuai dengan tugas saya," ujar Dede kepada wartawan usai meresmikan Sekolah Terpencil Berbasis IT di SDN Cipageran Mandiri I Cimahi, Senin (27/10).

Di samping itu, ia melanjutkan, dengan adanya teguran tertulis dari KPU tersebut, diharapkan ia bisa melakukan hal yang lebih baik lagi.

Ditanya saat kunjungan ke SMAN 5 Cimahi ia datang bersama rombongan partai, ia membantahnya. "Saat ini juga di sekeliling saya ini banyak simpatisan dan kader partai, tapi enggak memakai baju partai. Kebetulan saat ini juga saya pakai baju hitam-hitam. Dulu, saya hanya berjanji akan memberi bantuan, ke sini (SD Cipageran) pun sama," katanya.

Seperti diketahui, selain Dede Yusuf, KPU Jabar juga memberi teguran tertulis kepada dua caleg PAN, Yakni Sitti Hikmawatty dan Dedi Kuswandi. Sanksi teguran ini diberikan setelah KPU Jabar mendapatkan laporan dari Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Jabar 2009 No. B.36/Panwaslu Jabar tanggal 17 Oktober 2008, perihal pelanggaran kampanye dan penyalahgunaan jabatan.

Menurut Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye KPUD Jabar, Teten Setiawan, sanksi yang diberikan kepada Dede karena yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar Undang-undang No. 10/2008 tentang Penyelenggaraan Pemilu, pasal 102 ayat (2) jo Peraturan KPU No. 19/2008 pasal 65, ayat (2).

Saat itu, kedudukannya sebagai Wagub Jabar melakukan kunjungan dinas ke SMAN 5 Kota Cimahi. Di sekolah tersebut, Dede dinilai telah menguntungkan pelaksanaan kampanye caleg dari PAN.

Nomor urut

Sedangkan Siti Hikmawati dan Dedy Kuswandi, dinyatakan sudah melanggar ketentuan kampanye dengan memperlihatkan nomor urut sembilan di hadapan para guru dan siswa siswi SMAN 5 Cimahi, saat kunjungan wagub berlangsung.

"Jika sanksi peringatan tertulis ini kembali dilanggar ketiga terlapor, kedua caleg PAN tersebut akan dilarang melakukan kampanye di dapilnya masing-masing. Dan jika sanksi kedua itu masih tetap tak didengar, kedua caleg dan PAN akan dikenai sanksi penghentian kampanye," papar Teten.

Sementara itu, Dede Yusuf mengungkapkan, bantuan yang diberikan ke SMAN 5 Cimahi merupakan bentuk kepedulian Sutrisno Bachir (SB) Foundation. "Tapi kenapa masalah ini dibesar-besarkan oleh Panwaslu dan KPU Jabar. Sementara itu, kasus korupsi yang nyata-nyata merugikan bangsa, khalayak seolah bungkam seribu bahasa," ujar Dede dalam keterangan persnya yang diterima "GM", Senin malam.

Dikatakannya, menyikapi kasus SMAN 5 ini tentunya harus melalui mekanisme dan koridor yang harus dilalui, seperti asas praduga tak bersalah, kesempatan menjelaskan masalah yang sebenarnya, melalui data yang valid. Bukan hanya berdasarkan data sekunder.

"Karena data sekunder itu hanya cocok untuk peneliti dan kita tidak ada pada tataran itu. Apakah cukup santun ketika kami yang dipersoalkan, tetapi kami tidak diberi kesempatan untuk bicara. Kami yang dipermasalahkan, tetapi kami tidak ditanya tentang masalahnya," ujar Dede.(Galamedia)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Menunggu Selesainya Kisruh Utang Bakrie

Jakarta - Dalam kondisi bursa global yang sedang terpuruk seperti sekarang, perhatian pelaku pasar tidak hanya terkonsentrasi pada kejatuhan indeks-indeks dunia semata. Sebagian besar sedang mencermati, membicarakan dan menanti hasil penyelesaian utang-utang PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR).

Sepanjang April hingga September 2008, BNBR telah melakukan serangkaian aksi gadai saham-saham anak usaha untuk memenuhi kebutuhan dana berbagai aksi korporasinya, termasuk akuisisi internal di tiga anak usahanya yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BNBR pada 17 Maret 2008.

Berikut rincian total saham-saham yang digadaikan:


PT Bumi Resources Tbk (BUMI) sebanyak 5.126.427.858 (26,42%).
PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) sebanyak 4.760.330.000 (20,97%).
PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) sebanyak 3.796.540.000 (19,06%).
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) sebanyak 394.963.598 (10,42%).

Saham-saham tersebut digadaikan pada 10 institusi keuangan, sebagai berikut:

Odickson Finance.
PT Recapital Securities.
JP Morgan.
ICICI.
PT Sucorinvest Gani.
PT PNM Investments Management.
PT Aldira.
PT Sarijaya Securities.
PT Mandiri Sekuritas.
PT Dinar Sekuritas.

Total dana yang diperoleh BNBR melalui serangkaian aksi gadai saham anak-anak usaha tersebut sebesar US$ 1,386 miliar dan Rp 560,81 miliar dengan tingkat suku bunga pinjaman bervariasi antara 8,5% sampai 20,75%.

Mengacu pada kurs US$ 1 = Rp 9.225 yang digunakan BNBR pada semester I 2008, total utang BNBR sebanyak Rp 13,346 triliun. Jika ditambah dengan bunga pinjaman yang harus dibayarkan BNBR sekitar Rp 1,22 triliun, maka total utang BNBR mencapai Rp 14,566 triliun.

Sepanjang April hingga Oktober 2008, sebagian pokok pinjaman telah dibayarkan, yakni US$ 193,5 juta (Rp 1,785 triliun) dan Rp 50 miliar. Sisanya pokok pinjaman sebesar US$ 1,192 miliar (Rp 11 triliun) ditambah Rp 510,81 miliar, atau total pokok pinjaman sebesar Rp 11,51 triliun masih harus diselesaikan BNBR. Jika ditambah dengan bunga pinjaman, total sisa pokok pinjaman berikut bunga mencapai Rp 12,73 triliun.

8 dari 10 pinjaman tersebut merupakan pinjaman jangka pendek yang jatuh tempo mulai Oktober ini hingga September 2009. Hanya pinjaman ke JP Morgan dan ICICI sebesar US$ 300 juta yang jatuh tempo Juli 2010. Pinjaman terbesar dari Odickson Finance sebesar US$ 1,086 miliar bahkan jatuh tempo dalam waktu 6 bulan ke depan.

Besarnya nilai pinjaman yang akan jatuh tempo dalam rentang waktu singkat ini kemudian memunculkan kabar bahwa grup Bakrie bakal gagal bayar dan sedang menuju kebangkrutan alias pailit.

Rumor ini santer di kalangan pelaku pasar dan bahkan dituding menjadi sebab utama kejatuhan seluruh saham-saham grup Bakrie lebih dari 30% secara bersamaan pada perdagangan Senin 6 Oktober 2008. Akibat simpang siurnya informasi, Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan penghentian sementara perdagangan saham (suspensi) seluruh grup Bakrie pada Selasa 7 Oktober 2008.

Namun pada Jumat 17 Oktober 2008, BEI membuka kembali perdagangan saham ELTY, UNSP dan BTEL dengan alasan sudah terdapat kejelasan informasi seputar mereka. Sisanya BNBR, BUMI dan ENRG hingga saat ini masih disuspensi lantaran belum terdapat kejelasan informasi.

Sayangnya, pelaku pasar masih memberikan reaksi negatif pada grup Bakrie, sehingga sejak dibuka suspensinya, ELTY, UNSP dan BTEL anjlok tajam hingga kena penolakan otomatis (auto rejection) selama 7 hari perdagangan berturut-turut. Tekanan jual sangat besar dan tidak terlihat adanya dorongan beli yang memadai untuk membatasi penurunan harga saham-saham ketiganya.

Menurut pendapat beberapa analis, investor-investor yang memegang saham-saham grup Bakrie masih melihat kemungkinan gagal bayar sehingga mereka memilih melepas portofolionya ketimbang memegang tanpa masa depan yang jelas.

Wajar saja, hasil penjualan 15,3% saham ELTY dan 5,6% saham UNSP hanya meraup dana sebesar US$ 56 juta atau setara dengan Rp 516,6 miliar. Padahal sisa pokok pinjaman berikut bunga yang masih harus dibayarkan BNBR mencapai Rp 12,73 triliun.

Artinya, jika dikurangi perolehan penjualan ELTY dan UNSP, total yang masih harus dibayarkan BNBR mencapai Rp 12,213 triliun.

Analis mengatakan, satu-satunya kunci penyelesaian utang BNBR adalah penjualan BUMI sebagai anak usaha yang memiliki harga saham paling mahal. Harga saham terakhir BUMI sebelum suspensi berada di level Rp 2.175 per saham. Dengan jumlah utang dan bunga yang masih harus dibayarkan sebesar Rp 12,73 triliun, jumlah saham yang harus dilepas BNBR minimal sebanyak 5.852.873.564 (30,16%). Saat ini kepemilikan BNBR di BUMI sebanyak 6.791.400.000 (35%).

Namun Direktur BNBR Ari Saptari Hudaya mengatakan dalam paparan publik 13 Oktober 2008, bahwa BNBR akan tetap mempertahankan kepemilikan mayoritas di BUMI. Pernyataan Ari tampak bertentangan jika dibandingkan dengan jumlah utang yang harus segera diselesaikan BNBR.

Sehubungan dengan itu, BNBR saat ini memiliki 5.760.325.350 (40%) saham di ENRG. Pada penutupan terakhir sebelum suspensi, ENRG berada di level Rp 350 per saham. Artinya, jika seluruh kepemilikan BNBR di ENRG dilepas pada harga yang sama, BNBR hanya memperoleh dana sebesar Rp 2,016 triliun, jauh dari total kewajiban BNBR.

Menurut analis, mau tidak mau BNBR harus merelakan kepemilikan mayoritasnya di BUMI agar kewajiban-kewajibannya dapat segera dipenuhi karena penjualan mayoritas saham BUMI menjadi kunci utama penyelesaian utang BNBR.

Kabar terakhir, BNBR sedang melakukan negosiasi mendalam dengan beberapa investor maupun konsorsium lokal dan asing calon-calon pembeli BUMI. Sayangnya, tidak satu pun manajemen BNBR yang mau memberikan komentar lebih jauh mengenai perkembangan negosiasi tersebut.

"Saat ini belum ada yang dapat kami umumkan mengenai penjualan BUMI. Nanti akan kami umumkan," ujar Juru Bicara grup Bakrie, Dileep Srivastava saat dihubungi detikFinance akhir pekan lalu.

Kabar terakhir dari lantai bursa, penjualan BUMI bakalan molor lantaran calon-calon pembelinya memberikan penawaran di harga yang sangat murah. Konon, kejatuhan saham ELTY, UNSP dan BTEL selama 7 hari berturut-turut membuat calon-calon pembeli BUMI merevisi kembali harga penawarannya.

Akibat molornya negosiasi tersebut, hingga saat ini BEI menyatakan belum dapat membuka suspensi saham BNBR, BUMI dan ENRG.

"Kalau kita buka sekarang dengan informasi transaksi material mereka yang belum jelas, akan memberikan sentimen negatif ke pasar. Ini bisa mempengaruhi seluruh pasar ditengah kondisi pasar yang sedang tidak wajar seperti sekarang ini. Jadi belum bisa kita buka," ujar Direktur Utama BEI, Erry Firmansyah (detik)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Ekonomi RI 2008 vs 1998

Ekonomi RI 2008 vs 1998
Jakarta - Nilai tukar rupiah terus melemah dan sudah menembus 11.700 per dolar AS, jauh di atas asumsi APBNP 2008 yang sebesar 9.500 per dolar AS. Pergerakan rupiah yang sedemikian cepat membuat kita mau tak mau menoleh ke masa krisis moneter tahun 1998 silam.

Tentu saja, jika dibandingkan dengan kondisi tahun 1998 silam, kondisinya sudah jauh berubah. Perekonomian Indonesia, tentu saja sudah jauh lebih kuat dibandingkan 10 tahun silam.

Berikut perbandingan data perekonomian di tahun 1998 dan tahun 2008, seperti dikutip detikFinance dari hasil riset Optima Securities, Selasa (28/10/2008).

Tahun 1998:

Inflasi 77,60%
PDB -13,13%
Deposito 3 Bulan 40%
Cadangan Devisa US$ 22 miliar
Ekspor -13%
Impor -30%

Tahun 2008

Inflasi 12%
PDB 6,30%
Deposito 3 Bulan 10%
Cadangan Devisa US$ 56 Miliar
Ekspor 30%
Impor 45%.

Dalam data tersebut, inflasi selama Januari hingga September 2008 jauh lebih rendah dari tahun 2007 yang mencapai 77,6%.

Sementara perekonomian masih bisa tumbuh di kisaran 6,3% dengan cadangan devisa mencapai US$ 56 miliar yang cukup memenuhi kebutuhan 3 bulan kali impor.

Ekspor dan impor masih positif dengan masing-masing mencatat tumbuh 30% dan 45% dibandinkan sepuluh tahun lalu yang mengalami pertumbuhan negatif.(detik)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Kominfo Hadiahkan 10 Laptop untuk Pesta Blogger

Jakarta - Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan 10 unit laptop untuk dijadikan hadiah pada ajang Pesta Blogger 2008 (PB 2008). Demikian dikemukakan Menteri Kominfo Mohammad Nuh dalam jumpa pers PB 2008, di Gedung BIP, Departemen Komunikasi Informatika, Jakarta, Rabu (22/10/2008).

Tanpa merinci apa jenis 10 laptop yang akan diberikan, Nuh mengatakan kewenangan pemberian hadiah sepenuhnya diserahkan pada panitia PB 2008. "Kalau ada rizki, nanti ditambah lagi," tukasnya.

Nuh pun menjelaskan posisi Kominfo dalam gelaran itu. "Kenapa sih Kominfo mau mem-back-up Pesta Blogger? Apa kurang kerjaan? Bukan itu! Tema besarnya di sini adalah kami ingin membangun masyarakat Knowledge Base Society. Untuk masuk ke itu harus ada persyaratan, yakni harus membangun dulu Information Base Society. Dalam itu ada kreativitas, itulah mengapa kami mendukung Pesta Blogger, karena kami ingin mengembangkan kreativitas," tutur Nuh.

Ketua Panitia PB 2008, Wicaksono --atau yang lebih dikenal sebagai Ndoro Kakung--, mengatakan tema PB kali ini adalah Blog for Society. "Tema ini sengaja dipilih untuk menunjukkan bahwa blog itu memberikan kontribusi positif," ujarnya.

Wicak mengaku optimis PB 2008 akan dihadiri sekitar 1.000 orang blogger, dibandingkan 500 orang pada tahun 2007. Itu juga alasannya memilih gedung BPPT sebagai lokasi acara.

Dalam PB 2008 ini, ujar Wicak, panitia akan mengundang lima blogger dari mancanegara. Lima negara yang diundang adalah Amerika Serikat, Australia, China - Hong Kong, Singapura dan Malaysia.

Kelima undangan itu, lanjutnya, akan diberikan hadiah jalan-jalan ke Denpasar, Yogyakarta dan jakarta. "Tujuannya untuk membantu program Visit Indonesia Year 2008. Kami harapkan mereka (para blogger-red.) turut mengenalkan Indonesia ke dunia lewat tulisan di blog," ujarnya.

( wsh / wsh ) www.detik.com

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Demi Pariwisata, UKM Diajari Ngeblog

Jakarta - Bertepatan dengan Hari Blogger Nasional, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) mulai menggelar pelatihan ngeblog. Sasaran pelatihan ini adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pariwisata.

Pelatihan ini merupakan rangkaian kegiatan di lima propinsi, yaitu Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara, Jakarta dan Sumatera Barat. Pelatihan hari pertama telah digelar di Yogyakarta pada Senin 27 Oktober 2008. Selanjutnya pelatihan akan berlangsung selama tiga hari.

Konsultan strategi online, Nukman Luthfie, mengisi acara hari pertama mengenai peluang bisnis pariwisata di internet. Selain itu, masing-masing peserta dipandu membuat situs web sendiri dengan menggunakan mesin blog wordpress.

Mengapa wordpress? "Salah satu tujuan kegiatan ini adalah mendorong agar lebih banyak produk wisata Indonesia yang muncul di dunia online," ujar Ratna Suranti, Kasubdit Promosi Elektronik Direktorat Sarana Promosi Depbudpar, dalam keterangan tertulis yang diterima detikINET, Selasa (28/10/2008).

Di sisi lain, Ratna mengakui, banyak pemilik UKM di bidang pariwisata yang enggan berinvestasi untuk membuat website. Oleh karena itu Wordpress, sebagai alternatif yang bebas biaya lisens,i diperkenalkan oleh Depbudpar.

Ratna berharap blog-blog wisata akan meningkatkan ketersediaan informasi seputar tujuan wisata di Indonesia. "Tidak ada keunggulannya memiliki daya tarik wisata yang begitu banyak, jika para wisatawan mancanegara maupun nusantara tidak tahu keberadaannya," ucap Ratna.

Kegiatan di Jogja ini juga didukung oleh komunitas blogger lokal CahAndong. Wakil dari komunitas itu akan menjadi narasumber terkait pengelolaan dan penulisan blog.
( wsh / rou ) Sumber : www.detik.com

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Jelang Pilpres, Obama Dominasi Dunia Web 2.0

Jakarta - Pemilihan presiden sudah makin dekat. Internet tentunya telah menjadi media penting bagi para calon presiden dalam berkampanye. Namun untuk urusan Web 2.0, Obama unggul jauh dari McCain.

Dilansir NYTimes dan dikutip detikINET, Jumat (24/10/2008) Obama memenangkan urusan dunia web 2.0 dengan lebih banyak teman di Facebook, MySpace dan videonya di YouTube juga lebih diminati ketimbang McCain.

Pada 21 Oktober saja, Obama mencetak 84 juta penonton video kampanyenya di YouTube, sementara video kampanye McCain ditonton hanya 22 juta kali.

Selain itu, menurut Hitwise, Obama mendominasi 67% dari seluruh lalu lintas web yang berhubungan dengan pemilihan presiden, sementara McCain hanya mampu meraup 32% saja.

Tak hanya itu, menurut alat analisis Google Insight, dalam skala 100, kata "Obama" merangkul 86 pencarian di Amerika Serikat dalam 7 hari terakhir. Sementara McCain hanya 53 pencarian dalam skala 100 dalam 7 hari terakhir ini.

Fakta yang terpapar tak lantas membuat Obama yang unggul di internet ini kemudian ditetapkan menang dalam pemilihan sebenarnya November mendatang.

"Kami tahu bahwa pendukung Obama merupakan orang yang mengerti teknologi dan merupakan pengguna berat internet dan teknologi. Tapi saya rasa kita tidak bisa menggambarkan korelasi antara hal ini (banyak teman dan pendukung di Facebook dan MySpace serta jumlah pencarian-red) dengan suara pemilihan bila dibandingkan dengan seluruh orang di negara ini," tukas Julie Barko Germany, Director Institute for Politics, Democracy & the Internet, dari Universitas George Washington. ( amz / dwn ) Annisa M. Zakir - detikinet

Selanjutnya..... Selanjutnya...

3 Kasus Korupsi Diprioritaskan

Bandung, (PR).-

Tiga kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota DPRD Kab/Kota, tetap menjadi prioritas penuntasan oleh pejabat Kabpolda Jabar. Saat ini, ketiga kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan.
Ketiga kasus tersebut adalah dugaan korupsi Jasmara DPRD Kab. Garut Rp. 15 milyar, bantuan sosial DPRD Kab. Bandung, serta pengadaan barang dan jasa DPRD kab. Cirebon Rp 4,983 miliar. Sejumlah saksi telah menjalani pemeriksaan, tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka.
Demikian disampaikan Kapolda Jabar Irjen Pol. Susno Duadji kepada calon penggantinya, Irjen Pol. Timur Pradopo di Aula Herman Sudjanadiwirya Mapolda jabar, kamis (23/10). Selain korupsi, kasus-kasus yang menjadi atensi khusus adalah kejahatan intensitas tinggi seperti perampokan dan curanmor.
“Kami memaparkan situasi kamtibnas di wilayah hukum Polda Jabar, sebagai pegangan Kapolda yang baru, “ujar Susno melalui Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Dade Achmad.
Calon Kapolda jabar yang baru, Irjen pol. Timur Pradopo yang hadir dalam acara tersebut, belum bersedia memberi keterangan. “Nanti saja. Hari ini saya belum menjadi Kapolda. Besok setelah sertijab ya! Yang pasti, saya meneruskan apa yang telah menjadi atensi Kapolda sebelumnya,” tuturnya.

Bantuan Sosial

Terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial APBD Kab. Bandung 2005-2006, sejumlah anggota DPRD Kab. Bandung akan diperiksa Satuan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Jabar. Jumlah saksi yang diperiksa mencapai 43 orang, sebagian besar anggota DPRD Kab. Bandung. ”Izin pemeriksaan sudah keluar pekan lalu. Pemeriksaan gelombang kesatu dilakukan 3-11 November. Untuk gelombang ini, ada 10 anggota dewan yang diperiksa, ”tutur Dade.
Selain anggota dewan, Polda juga akan memeriksa sejumlah pihak yang mendapat kucuran dana bantuan sosial, diantaranya pejabat KONI Kab. Bandung. (A-128). Sumber : www.pikiran-rakyat.com

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Eks Gubernur Jabar Danny Setiawan Kembali Diperiksa KPK

Eks Gubernur Jabar Danny Setiawan Kembali Diperiksa KPK
Jakarta - Danny Setiawan kembali diperiksa KPK. Mantan Gubernur Jawa Barat ini, sebelumnya memang telah ditetapkan menjadi tersangka korupsi pengadaan alat pemadam kebakaran.

"Saya sebagai saksi," ucap Danny saat melangkah masuk menuju ruang pemeriksaan KPK, di Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (27/10/2008).

Mengenakan kemeja biru lengan panjang, Danny tiba sekitar pukul 09.45 WIB. Tidak banyak komentar yang dia ucapkan.

Danny tersangkut korupsi pengadaan alat berat dan pemadam pada 2003-2004. Diduga negara dirugikan Rp 11 miliar dalam kasus ini (Detik.com)

PIS Kukuhkan Sutiyoso Sebagai Capres

Partai Indonesia Sejahtera mengukuhkan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2009. Hal itu terungkap di sela-sela pembekalan Partai Indonesia Sejahtera kepada 300 bakal calon legislatif di Jakarta, baru-baru ini. Pembekalan dilakukan menjelang penetapan daftar caleg 31 Oktober mendatang.
Sutiyoso juga hadir dalam acara itu. Di hadapan para kader partai peserta Pemilu 2009 nomor urut 33 ini, Sutiyoso meminta para fungsionaris partai bekerja keras untuk memuluskan jalan menuju RI-1. Menurut Bang Yos--sapaan Sutiyoso--persyaratan partai untuk mengajukan seorang capres, sangat berat.
Selanjutnya, Sutiyoso akan melakukan safari keliling Indonesia dan mencoba membangun koalisi antarpartai. Menurut Sutiyoso, tanpa koalisi, dirinya mustahil dapat maju dalam Pilpres 2009.
Sebanyak 367 caleg PSI diberi pembekalan untuk mampu meraih simpati rakyat dan meraup suara dalam Pemilu Legislatif 2009. Mereka dibekali sebagai juru kampanye serta pembentukan organisasi sayap partai, Satria Muda Sejahtera Indonesia. (Metro TV)

Gus Dur Ancam Boikot Pemilu 2009
Mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengancam akan memboikot Pemilihan Umum 2009 jika pemerintah tidak memberlakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kubu Gus Dur secara adil. Hal itu disampaikan Gus Dur dalam acara di Surabaya, Jawa Timur, baru-baru ini. Sebelumnya, Gus Dur juga sempat mengajak massa PKB pendukungnya untuk golput di ajang pemilu nanti.
Gus Dur mengatakan, opsi pemboikotan pemilu memiliki dampak yang luas. Karena itu, Gus Dur meminta semua pihak dan simpatisan PKB untuk berhati-hati dengan pilihan pemboikotan pemilu. Dia menyatakan, masih butuh waktu untuk menentukan pemboikotan pemilu dan meminta warga PKB untuk bersabar. Gus Dur berharap pemerintah jujur dan tidak berlaku curang terhadap PKB kubunya.(Metro TV)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Pemerintah Bahas Kemungkinan Turunnya Harga BBM

BANDUNG, MINGGU - Pemerintah tengah mempelajari kemungkinan menyesuaikan lagi harga BBM dalam negeri menyusul terus turunnya harga minyak dunia, demikian Wakil Presiden M Jusuf Kalla di Bandung, Minggu (26/10).

"Minggu depan kita mau rapat untuk hitung (harga) BBM itu, tapi dengan empat syarat (untuk bisa turun). Karena kalau naik lagi (harga), orang akan marah-marah, dan akan susah, subsidi tidak cukup," kata Wapres M Jusuf Kalla di depan para kader Partai Golkar se Jabar.

Wapres mengungkapkan hal ini setelah Ketua DPD I Partai Golkar Jabar Uu Rukmana menyampaikan pertanyaan masyarakat tentang sikap pemerintah yang belum juga menurunkan harga BBM meski harga minyak dunia turun.

Wapres menjelaskan empat hal yang menentukan keputusan menurunkan harga BBM. Pertama, harga minyak dunia. Saat ini memang harga minyak dunia turun, namun Wapres mengingatkan kelanjutan trend penurunan harga itu hanya sesaat sehingga bisa berbalik naik kembali.

Faktor kedua adalah berkaitan dengan nilai tukar rupiah yang saat ini justru melemah hingga menembus level Rp 10.000 per dollar AS. Itu berarti, demikian Wapres, meski harga minyak dunia turun, harga riilnya justru naik karena kurs rupiah melemah.

Ketiga, penurunan harga BBM tergantung pada besaran subsidi yang telah ditetapkan. Faktor keempat adalah penghitungan harus dilakukan berdasarkan harga rata-rata per tahun.

"Intinya pemerintah tak pernah ambil untung dari harga bahan bakar minyak yang disubsidi. Yakinlah itu," kata Jusuf Kalla kepada para kader Golkar dalam acara silaturahmi yang dihadiri pula Gubernur Jabar Ahmad Heryawan itu (Kompas)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Pilkada Garut: Diduga Lakukan Kampanye Hitam, Caleg PKS Diamankan Polres

Pilkada Garut: Diduga Lakukan Kampanye Hitam, Caleg PKS Diamankan Polres
Seorang calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), AN (37), warga Kp. Campakawangi, Desa Sukajaya, Kec. Sukaresmi diamankan di Mapolres Garut, Sabtu (25/10) malam. Ia diduga kuat melakukan kampanye hitam dengan cara menjelek-jelekkan salah satu pasangan Cabup/Cawabup Garut, Rudi Gunawan-Oim Abdurrohim.

AN digiring ke Mapolres Garut bersama tiga rekannya yang merupakan tim sukses pasangan calon Aceng Wahdan Bakri-Helmi Budiman, yaitu Nm, Kk, dan Mm. Keempatnya diamankan aparat kepolisian bersama dengan anggota Panita Pengawas (Panwas) Kec. Sukaresmi di kawasan Cisurupan.

Kapolres Garut, AKBP Rusdi Hartono, Minggu (26/10) menegaskan, pihaknya mengambil alih keempat tersangka dengan tujuan agar situasi di lapangan bisa lebih cepat dikendalikan.

"Kalau mereka masih berkeliaran di masyarakat, bisa mengakibatkan dampak kurang baik. Karena itu, mereka kami amankan di Mapolres Garut," katanya.

Kapolres menjelaskan, penangkapan keempat tersangka di kawasan Cisurupan dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan dari masyarakat tentang kampanye hitam yang dilakukan para tersangka terhadap salah satu pasangan calon. Polisi juga sebelumnya sempat menerima pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan atas perbuatan keempat tersangka tersebut.

Ditanya sanksi yang akan diberikan terhadap keempat tersangka, Rusdi mengatakan, belum bisa menjelaskan sanksi hukumnya sebelum melihat adanya unsur-unsur penistaan atau unsur-unsur perbuatan tidak menyenangkan dari mereka.

Secara terpisah, menanggapi kejadian tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Garut, M. Iqbal Santoso menegaskan, pihaknya meminta agar kasus tersebut diusut tuntas sesuai hukum yang berlaku (Galamedia)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Redupnya Primadona Kelom Geulis

Jakarta - Dulu, mojang priangan tidak dikatakan nge-tren kalau tidak memakai Kelom Geulis Keng. kini pasar pun mulai sepi berganti dengan tren lain yang berputar tak henti. Kelom geulis jarang diminati.

Tapi Kelom Geulis Keng tetap bertahan sebagai satu-satunya toko kelom geulis di Bandung sejak tahun 1942.

Adalah Yukim (61) yang meneruskan usaha kelom geulis yang dirintis sang kakek yaitu Keng. Keng, hijrah dari Tasik ke Bandung tahun 1940-an yang bertepatan dengan masa penjajahan Jepang.

Tahun 1942 mulailah Keng merintis usaha kelom geulis di Jalan Pecinan lama karena Keng termasuk warga keturunan Tionghoa.

"Tahun 50-an adalah zaman keemasan Kelom Geulis Keng. Saat itu model-modelnya jadi tren. Siapa yang tidak memakai Kelom Geulis Keng disebut ketinggalan zaman," tutur Yukim.

Yukim menuturkan saat itu, kelom geulis dipakai wanita untuk mempercantik busana kebaya. Penggunanya biasanya turut melengkapinya dengan payung Tasikmalaya.

Kelom Geulis Keng pun mengalami pasang surut dalam perjalanannya. Sekitar tahun 80-an toko Keng pun pindah dari Pecinan lama ke Cihampelas. Yukim mengaku Cihampelas memang tempat tinggal mereka sejak dulu namun membuka toko di Pecinan.

Di tahun ini usaha kelom geulis dimulai lagi dari nol. Menurut cerita Yukim dalam pasang surut tadi ada banyak kendala bagi perkembangan Kelom Geulis Keng termasuk faktor tren. Bahkan selama sepuluh tahun Kelom Geulis Keng pernah menghilang dari peredaran.

Berbekal semangat, Yukim pun meneruskan usaha ini karena dirinya tidak ingin mengerjakan sesuatu setengah-setengah. "Apa yang dikerjakan harus dijiwai. Semua tidak bisa instan," ujar Yukim.

Kini dengan menggunakan pola manajemen keluarga Yukim pun menjalankan usaha ini. Meski tak lagi menjadi primadona karena digempur oleh banyak pesaing Kelom Geulis Keng mencoba untuk terus eksis. Berharap kejayaan zaman keemasan bisa dikembalikan.(ema/ddn)sumber : www.detik.com

Selanjutnya..... Selanjutnya...

IT governance di pemerintahan dan korporasi

Tuntutan tata kelola yang baik, benar dan transparan pada suatu organisasi baik di korporasi, pemerintahan bahkan di LSM semakin meningkat. Sebenarnya keinginan untuk mengembangkan tatakelola suatu organisasi bukan hal baru, tapi hal ini mencuat sejak awal 2000-an dengan munculnya beberapa skandal di beberapa perusahaan yang meyebabkan tidak sehatnya suatu usaha.

Tata kelola organisasi seperti di pemda, universitas dan perusahaan sangat penting bagi pemegang saham, investor, wakil pengemban amanah (MWA untuk universitas BHMN), pegawai, kreditor dan pelanggan sebagai pengguna jasa.
Beberapa organisasi telah mencoba mengeluarkan suatu pedoman tentang tata kelola korporasi yang baik. OECD mendefinisikan tatakelola korporasi dengan penyediaan suatu struktur untuk mendapatkan suatu tujuan dari organisasi dan pemantauan kinerja untuk meyakinkan bahwa tujuan telah tercapai. Pedoman tata kelola organisasi tidak tunggal, bisa dikembangkan sesuai dengan macam atau bentuk organisasi.

Pada umumnya wakil pemilik organisasi menunjuk dewan direksi untuk menjaga dan meningkatkan nilai aset yang dipunyai oleh organisasi seperti aset fisik, sumber daya manusia, keuangan, kekayaan intelektual, teknologi informasi dan aset hubungan dengan pelanggan, pengguna ataupun lingkungan.
Perusahaan-perusahaan besar dan maju telah merubah cara pandangnya terhadap teknologi informasi dari sekedar alat perhitungan dan komunikasi menjadi suatu komponen yang melekat (embeded) perusahaan untuk tetap bisa bersaing.

Proses organisasi

Beberapa kasus informasi yang salah sering kita temui, misalnya beberapa waktu lalu ada informasi tentang TKI di Irak yang disandera, ternyata informasi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang terkait salah dan berbeda. Informasi didapat melalui capturing (menulis, merekam), kemudian diproses, dikirim dan disimpan oleh beberapa mesin atau orang yang berbeda-beda.

Di setiap titik ada kemungkinan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu baik yang disengaja ataupun karena kesalahan manusia. Kesalahan ini bisa terjadi, walaupun mungkin sudah menggunakan sebagian besar teknologi informasi.

Contoh, dalam sistem perpajakan, untuk mendapatkan data wajib pajak, pengisian bahkan penyetoran walaupun sudah menggunakan e-filling/e-payment yang secara perhitungan bisa, real time dan on line, tetapi masih banyak lubang kebocoran, mulai dari pengisian sampai ke pelaporan. Dengan demikian maka proses tatakelola teknologi informasi menjadi sangat penting di suatu organisasi.

IT governance diartikan sebagai struktur dari hubungan dan proses yang mengarahkan dan mengatur organisasi dalam rangka mencapai tujuannya dengan memberikan nilai tambah dari pemanfaatan teknologi informasi sambil menyeimbangkan risiko dibandingkan dengan hasil yang diberikan oleh teknologi informasi dan prosesnya.

IT governance merupakan satu kesatuan dengan sukses dari enterprise governance melalui pen-ingkatan dalam efektivitas dan efisiensi dalam proses perusahaan yang berhubungan. IT governance menyediakan struktur yang menghubungkan proses TI, sumber daya TI dan informasi bagi strategi dan tujuan perusahaan.
Lebih jauh lagi IT governance menggabungkan good (best) practice dari perencanaan dan pengorganisasian TI, pembangunan dan pengimplemantasian, delivery dan support, serta memonitor kinerja TI untuk memastikan kalau informasi perusahaan dan teknologi yang berhubungan mendukung tujuan bisnis perusahaan.
IT governance memungkinkan perusahaan untuk memperoleh keuntungan penuh dari informasinya, dengan memaksimalkan keuntungan dari peluang dan keuntungan kompetitif yang dimiliki.

Menurut hasil penelitian CSIR MIT, terdapat lima kunci keputusan tatakelola, sehingga teknologi informasi adalah sebuah aset yang strategis sebagai berikut:

Pertama, IT principles. Keputusan teknologi informasi ini adalah kumpulan dari pernyataan-pernyataan level eksekutif tinggi tentang bagaimana teknologi informasi dapat digunakan organisasi. Sekali pernyataan diartikulasikan, prinsip TI menjadi bagian dari managemen organisasi, yang terus didiskusikan dan dilaksanakan demi perbaikan organisasi, baik di sektor pemasaran, keuangan, pabrik dan lain-lain.

Kedua, IT architecture decisions. Dengan mengklarifikasikan teknologi sebagai pendukung bisnis organisasi yang telah dikembangkan melalui IT principlies baik secara eksplisit maupun implisit, selanjutnya memerlukan proses standardisasi dan integrasi di dalam suatu organisasi.

Arsitektur TI adalah pengorganisasian logika dari data, aplikasi dan infrastruktur yang dikemas dalam suatu kebijakan, hubungan dan pemilihan teknologi untuk mendapatkan integrasi dan standardisasi teknis dan bisnis yang diharapkan.

Dalam banyak kasus di Indonesia saat ini banyak persoalan masalah integrasi dan koordinasi, kepentingan sektoral masih menjadi problem, sehingga sering gagalnya proyek IT di perusahaan yang menghabiskan banyak biaya.

Ketiga, IT infrastructure. Prasarana dan sarana teknologi informasi yang menyangkut jaringan, komputer, perangkat keras dan lunak lainnya adalah suatu kumpulan komponen yang diharapkan bisa mempercepat proses perhitungan, pengiriman dalam berbagai media informasi (data, informasi, gambar, video, teks) dalam waktu yang singkat dan proses penyimpanan yang efektif.

Suatu sarana yang bisa dikontrol dari pusat kekuasaan dan yang dipakai bersama menjadi hal yang penting. Perencanaan kapasitas, baik di penyimpanan, pengiriman (bandwidth) maupun pelayan, menjadi penting. Tanpa ada perencanaan yang baik, maka akan menyebabkan buruknya image dan kinerja IT di perusahaan.

Keempat, business applications needs. Dalam pengembagan teknologi informasi keperluan bisnis yang spesifik sehingga kehadiran teknologi informasi memberikan suatu nilai baru bagi organisasi. Dua hal penting dalam identifikasi keperluan bisnis yang terkait dengan teknologi informasi yaitu kreativitas dan disiplin.
Kreativitas diperlukan untuk mengidentifikasi suatu cara atau proses baru dari perusahaan/organisasi sehingga ada nilai yang bermakna. Sedangkan disiplin menyangkut hal yang berkaitan dengan integritas arsitektur sehingga meyakinkan bahwa aplikasi yang dibangun memang sesuai dengan arsitektur perusahan yang terintegrasi dan terinovasi.

Kelima, IT investment and prioritization. Investasi teknologi informasi sering menjadi bahan yang sulit dimengerti oleh top manajemen dari suatu organisasi, hal ini dikarenakan nilai baru yang ditimbulkan tidak langsung terasa oleh organisasi.

Lain dengan membeli mesin baru atau investasi jasa transportasi. Pemahaman eksekutif maupun komisaris menjadi penting. Berapa biaya yang dikeluarkan ? Untuk apa dan bagaiamana merekonsialisasi dari berbagai kepentingan dan keinginan dari sektor lain.

Kelima dasar yang dikembangkan oleh MIT Sloan ini sangat penting dipahami oleh petinggi-petinggi organisasi agar dapat menjadi bagian dari good corporate governance.

Tatakelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi atau yang sering kita sebut sebagai e-government perlu melihat ini. Proyek e-govrenment di berbagai daerah masih sering terjadi pemborosan dan tidak berguna, hal ini karena belum dipahami tentang pengembangan teknologi informasi dan belum adanya alat kendali baik oleh eksekutif maupun inspektorat jendral.
sumber : www.defkominfo.go.id

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Waralaba, Usaha Alternatif Kala Krisis

Jakarta - Usaha waralaba diklaim sebagai sebagai satu-satunya alternatif usaha yang kebal terhadap gempuran krisis finansial dunia.

Menurut Ketua Dewan Penasehat Waralaba Indonesia (Wali) Amir Karamoy, hal ini sudah terbukti pada krisis 1998 silam dimana sektor ekonomi banyak yang runtuh, waralaba justru menjamur.

"Dalam krisis finansial global, investasi portofolio mudah tergoncang, Wali berharap waralaba seharusnya diperlakukan alternative investasi. Karena dengan saham yang sangat peka, kalau waralaba paling imun terhadap resesi," katanya.

Ia menyampaikannya saat membuka Franchise & License Expo Indonesia di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (24/10/2008).

Menanamkan modal di waralaba juga terbukti menggiurkan jika dibandingkan menyimpan uang di deposito. Jika menyimpan uang di deposito bunganya sekitar 7-8%, maka return dari bisnis waralaba bisa mencapai 20%.

"Jadi bunga bank itu peanut (kacang) lah dibanding return waralaba, sampai 20%. Inilah peluangnya," katanya.

Franchise & License Expo Indonesia kali ini menghadirkan 125 peluang usaha waralaba dan lisensi. Pameran yang digelar selama 3 hari mulai 24-26 Oktober 2008 ini menargetkan pengunjung hingga 1.500 orang.
(lih/ddn) sumber : www.detik.com

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Kondisi Situs Web Pemerintah Daerah

Kementerian Komunikasi dan Informasi cq. Asisten Deputi Media Baru hampir sekitar tiga tahun menangani situs web pemerintah (pusat dan daerah), sedang keberadaan situs web pemerintah mungkin sudah sekitar 4-5 tahun yang lalu. Kem. Komunikasi dan Informasi telah menerbitkan Buku Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah versi 1.0 pada bulan Agustus 2003. Pada tahun 2004 ini dilaksanakan penilaian terhadap seluruh situs web pemerintah yang ada untuk menentukan rating situs web pemerintah.

Pada saat ini jumlah situs web pemerintah (pusat dan daerah) yang tercatat pada Aisten deputi Urusan Media Baru dan situs web kominfo.go.id Kementerian Komunikasi dan Informasi adalah:

Diluar data tersebut diatas, masih terdapat situs web pemerintah dengan domain go.id, tetapi tidak dimasukkan sebagai situs resmi pemerintah karena kepemilikannya adalah intern departemen (sejumlah Direktorat Jenderal pada beberapa departemen) dan pemda (sejumlah Dinas atau Badan pada suatu pemerintah daerah). Pada peraturan pendaftaran domain go.id yang dikeluarkan oleh IDNIC telah disebutkan bahwa segala kegiatan yang berkaitan dengan sebuah kantor pemerintah atau kegiatan yang berkaitan dengan beberapa kantor pemerintah harus berada dibawah sebuah domain dari kantor pemerintah, mengingat tanggung jawab dari kelompok kerja tersebut harus jelas penanggung jawabnya.

1. Nama Domain dan Alamat Situs Web Pemda

Sesuai dengan aturan yang berlaku (IDNIC dan Panduan Penyelenggaraan Situs Web pemerintah Daerah), nama domain untuk situs web pemerintah adalah .go.id Pada sejumlah kecil pemerintah daerah, nama domain situs webnya ada yang menggunakan nama domain .com (sekitar 6 situs web), untuk hal ini situs web pemerintah daerah bersangkutan tidak dimasukkan pada kategori situs web resmi pemerintah daerah.

Permasalahan yang cukup banyak ditemukan pada situs web pemerintah adalah nama alamat atau URL situs web pemerintah daerah, dalam hal ini memang belum ada suatu aturan baku yang dikeluarkan oleh Kem. Komunikasi dan Informasi (sebagai tindak lanjut INPRES No. 3 Tahun 2003).

Nama alamat situs web pemerintah daerah sangat bervariasi, mulai yang mudah diingat sampai yang sulit diketahui asal/lokasi situs web pemerintah daerah bersangkutan. Penamaan alamat situs web pemerintah daerah cukup beragam, ada yang menggunakan:

nama yang sesuai dengan nama pemerintah daerah bersangkutan;
ada yang menggunakan singkatan (yang umum dan yang tidak umum) dari nama pemerintah daerah bersangkutan.

Selain itu, cara peletakan atau singkatan dari jenis pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten,kota) juga cukup beragam. Pada daftar di bawah ini dapat dilihat beragamnya nama alamat situs web pemerintah daerah.

Provinsi Sumatera Utara
Riau
Sumatera Selatan
Jawa Tengah
Jawa Timur
Maluku
DI Yogyakarta
pempropsu.go.id
riau.go.id
pempropsumsel.go.id
jawatengah.go.id
jatim.go.id
malukuprov.go.id
pemda-diy.go.id
Kabupaten Tapanuli Utara
Toba Samosir
Mandailing Natal
Agam
Bandung
Mojokerto
Probolinggo
Gorontalo
Timor Tengah Utara
pemdataput.go.id
tobasamosir.go.id
madina.go.id
kabupaten-agam.go.id
kabbandung.go.id
pemkab-mojekerto.go.id
kabupatenprobolinggo.go.id
kabgtlo.go.id
pemkab-ttu.go.id
Kota Tangerang
Bandung
Malang
Yogyakarta
kotatangerang.go.id
bandung.go.id
pemkot-malang.go.id
jogja.go.id

Beragamnya cara penulisan alamat situs web pemerintah daerah dapat mengakibatkan kesulitan bagi para pengguna internet untuk menemukan suatu situs web pemerintah daerah.

2. Penilaian dan Rating

Untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana keberadaan situs web pemerintah daerah, Asisten Deputi Urusan Media Baru mulai tahun 2004 ini melakukan penilaian terhadap seluruh situs web pemerintah daerah (224 situs web pemda). Kegiatan penilaian situs web pemerintah daerah dilakukan dalam kaitan dengan:

mengetahui tingkat kemampuan, kehandalan, dan mutu suatu situs web pemerintah daerah (dalam bentuk pemberian rating/kategori);
memberikan masukan mengenai kondisi situs web pemda kepada pengelola dan lembaga pemerintah daerahnya;
menumbuhkan inovasi bagi pengelola situs web pemerintah daerah;
melakukan evaluasi penggunaan standarisasi situs web pemerintah daerah (berdasarkan Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah) sebagai masukan untuk perbaikan Versi 1.0;
mengetahui jumlah situs web pemerintah daerah yang ada di internet.
Parameter Penilaian

Didalam pembuatan rating situs web pemerintah daerah, digunakan sejumlah parameter penilaian yang meliputi:


Kecepatan (Speed)
Faktor kecepatan untuk tampilan sebuah situs web pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap pengunjung.
Homepage
Homepage pada suatu situs web pemerintah daerah adalah halaman pertama yang akan dibuka oleh pengunjung. Suatu bentuk homepage yang menarik akan memberi kesan tersendiri bagi pengunjung untuk mengetahui lebih jauh tentang isi dari situs web pemerintah daerah.
Isi (Content)
Isi (content) situs web pemerintah daerah merupakan sejumlah informasi yang disampaikan oleh suatu lembaga pemerintah daerah kepada masyarakat. Isi minimal situs web pemerintah provinsi akan berbeda dengan situs web pemkab/pemkot.
Konteks
Konteks suatu situs web pemerintah daerah harus mencerminkan dan sejalan dengan visi dan misi, serta tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari lembaga pemerintah daerah bersangkutan. Pembuatan situs web pemerintah daerah mempunyai sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan lembaga pemerintah daerah.
Kemudahan Dibaca (Readibility)
Suatu situs web pemerintah daerah harus mudah dibaca, dimengerti, dan difahami oleh pengunjung. Situs web pemerintah daerah harus memperhatikan faktor kenyamanan, dan memberikan kemudahan bagi pengunjung.
Mobilitas Data
Data pada suatu isi (content) sebuah situs web pemerintah daerah harus selalu di mutakhirkan. Ditinjau dari sisi mobilitasnya, suatu data dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu data statis dan data dinamis.
Ketepatan (Accuracy)
Salah satu parameter keberhasilan suatu situs web pemerintah daerah adalah ketepatan (accuracy). Pengertian ketepatan disini adalah mengenai kemampuan dan ketepatan situs web pemerintah daerah dalam menyajikan informasi.
Layanan Publik
Salah satu tujuan dari e-government adalah memberikan layanan publik secara elektronik melalui media situs web pemerintah daerah. Situs web pemerintah daerah harus memberikan informasi tentang layanan publik yang diberikan oleh lembaga pemerintah daerah bersangkutan atau lembaga pemerintah lainnya kepada masyarakat.
Ukuran Kualitas Interaksi (Usability)
Ukuran kualitas interaksi pada situs web pemerintah daerah adalah pengalaman pengunjung ketika melakukan interaksi pada situs web pemerintah. Ukuran kualitas interaksi (usability) lebih cenderung mengacu pada desain dari User Interface (UI).
Penggunaan Platform
Penggunaan suatu platform mempunyai korelasi dengan penggunaan dan pengembangan aplikasi pada suatu situs web pemerintah.
Berdasarkan 10 parameter yang telah ditentukan diatas, penilaian suatu situs web pemerintah daerah di kelompokkan dalam 4 kriteria untuk dapat melakukan penentuan rating situs web pemerintah daerah. Adapun 4 kriteria penilaian situs web pemerintah daerah adalah:
Fungsi situs web
Kualitas situs web
Tampilan situs web
Inovasi

Butir-butir yang terdapat pada 10 parameter penilaian situs web pemerintah daerah dimasukan pada 4 kriteria dalam bentuk 23 pertanyaan yang akan digunakan untuk melakukan penilaian. Setiap kriteria mempunyai nilai atau bobot yang berbeda, Fungsi mempunyai nilai 100 untuk 3 penilaian, Kualitas mempunyai nilai 195 untuk 9 penilaian, Tampilan mempunyai nilai 165 untuk 7 penilaian, Inovasi mempunyai nilai 40 untuk 4 penilaian; jumlah nilai keseluruhan 500.
Katagori Rating

Jumlah nilai yang dihasilkan pada Lembar Penilaian Situs Web Pemerintah akan menentukan katagori rating dari situs web bersangkutan. Adapun katagori rating situs web pemerintah dibedakan atas: KATAGORI : JUML. NILAI
Baik sekali
: 400 – 500
Baik
: 300 – 399
Cukup
: 200 – 299
Kurang : 100 - 199

Hasil penilaian situs web pemerintah daerah dapat dilihat pada situs web Kem. Komunikasi dan Informasi.

3. Pengelolaan Situs Web

Pengelolaan situs web merupakan salah satu masalah di dalam pengembangan situs web pemerintah daerah. Pada tahun 2003 dan bulan Maret-April 2004, Asisten Deputi Media Baru beserta 4 Kasub Bid dan sejumlah staf telah melakukan kunjungan kerja pada sejumlah daerah (pelaksanaan anggaran DIP tahun 2003 dan 2004). Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan tersebut, permasalahan utama di dalam pengelolaan situs web pemerintah daerah antara lain:

tidak tersedianya anggaran operasional yang memadai;
kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang sangat terbatas;
belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai;
kurang adanya kepedulian pejabat daerah di dalam pengembangan situs web pemda;
struktur organisasi pengelolaan yang tidak memadai.
Beberapa contoh permasalahan di dalam penanganan pengelolaan situs web pemerintah daerah (hasil survey lapangan), dapat kami sebutkan dibawah ini.

Pembangunan dan Pengelolaan Situs Web Pemerintah Daerah.
terdapat Pemda yang belum mempunyai situs web disebabkan belum tersedianya sarana dan prasarana jaringan internet (Pemprov. Bangka Belitung);
terdapat Pemda yang belum mempunyai situs web tetapi sudah tersedia jaringan komunikasi data (Pemkab. Pulang Pisau – Kalimantan Tengah), dalam hal ini pembuatan situs webnya akan dilaksanakan oleh Asisten Deputi Urusan Media Baru (anggaran DIP tahun 2004);
terdapat Pemda yang sudah memiliki situs web tetapi tidak bisa dioperasikan karena ketidak jelasan siapa pengelola situs web, dan terputusnya hubungan jaringan dengan tempat hosting/collocation situs web karena tidak membayar sewa tahunan (Pemprov. Maluku Utara, Pemkab. Barito Utara, Pemkab. Magelang, Pemkab Sorong);
terdapat Pemda yang sudah memiliki situs web tetapi menggunakan nama domain .com (Pemkot. Magelang);
terdapat Pemda yang sudah memiliki situs web tetapi tidak lancar di dalam pengoperasiannya disebabkan tidak tersedianya dana operasional (Pemkab. Demak, Pemkab. Boyolali, Pemkab. Salatiga);
terdapat Pemda yang sudah memiliki situs web disertai dengan sejumlah aplikasi layanan publik, dan tidak mendapatkan hambatan di dalam pengoperasiannya (Pemkot. Yogyakarta, Pemkab. Sidoarjo, Pemkab. Mojokerto, Pemkot. Semarang).


Nama alamat situs web Pemda.
perlu diterbitkan surat keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi (tindak lanjut dari Inpres No. 3 Tahun 2003) tentang nama atau alamat URL situs web pemda. Permasalahan ini sudah sering terjadi khususnya yang berkaitan dengan nama URL Pemkab./Pemkot. yang sama namanya (Pemkab. Mojokerto: pemkab-mojokerto.go.id dan Pemkot. Mojokerto: mojokerto.go.id), dan juga nama URL Pemprov/Pemkot/Pemkab yang sama (Gorontalo).


Pengelolaan situs web pemda
pada semua lokasi yang dikunjungi, permasalahan utama di dalam pengelolaan situs web pemda adalah kurang tersedianya sumberdaya manusia untuk pengelolaan situs web pemda (hanya tersedia 1-2 orang);
pada semua lokasi yang dikunjungi, pembiayaan atau anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan situs web pemda relatif sangat kecil, sehingga cukup sulit di dalam pengembangannya;
semua pengelola situs web pemerintah daerah yang dikunjungi mengharapkan adanya pelatihan untuk peningkatan kinerja situs web pemdanya;
pada sejumlah pemda, terjadi kerancuan tentang organisasi pemerintahan daerah yang menangani pengelolaan situs web pemda (Dinas Infokom atau KPDE).
Pada tahun 2003 (anggaran DIP dan Rutin) Asisten Deputi Urusan Media Baru telah memberikan bantuan pembuatan situs web Pemkab. Kediri dan Pemprov. Maluku, sedang untuk tahun 2004 (anggaran DIP) akan dibangun situs web Pemkab. Pulang Pisau (Kalimantan Tengah), Pemkot Palu (Sulawesi Tengah), dan satu pemkab. di provinsi Sumatera Utara.

4 Penutup

Dari kunjungan ke sejumlah negara beberapa waktu yang lalu, pembangunan suatu situs web pemerintah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan dan pengembangan e-government, memerlukan waktu sekitar 5 (lima) tahun untuk dapat memberikan hasil yang optimal khususnya pada layanan publik. Kemajuan pembangunan dan pengembagan situs web pemerintah daerah tidak lepas dari perkembangan kemajuan teknologi informasi, penyediaan sumberdaya manusia dan jaringan infrastrukturnya.

Memperhatikan kondisi situs web pemerintah daerah saat ini, dan juga ketersediaan sarana dan prasarana penunjangnya, maka yang perlu dilakukan oleh Kem. Komunikasi dan Informasi dalam waktu dekat adalah:

membuat standarisasi penamaan URL (Uniform Resource Locator) situs web pemerintah daerah, sehingga tidak terjadi kerancuan di kemudian hari;
melakukan pertemuan dan kerjasama dengan pihak IDNIC berkaitan dengan mekanisme pengurusan nama domain dan URL situs web pemerintah daerah;
melakukan pelatihan untuk para pengelola situs web pemerintah secara terprogram bekerjasama dengan pihak ketiga; sebagai catatan, jika satu pemda memerlukan sekitar 5 orang untuk pengelolaan situs web, maka diperlukan sekitar 2.350 orang untuk penanganan seluruh situs web pemerintah daerah;
melakukan penyempurnaan (dalam bentuk versi 1.1 atau 2.0) Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah;
mengingat baru sekitar 48% pemerintah daerah (pemprov, pemkab, pemkot) yang mempunyai situs web, perlu ditingkatkan bantuan dari Kem. Komunikasi dan Informasi untuk pembuatan situs web pemerintah daerah pada sejumlah lokasi;
membentuk tim advisor (konsultasi) untuk membantu pemda di dalam pembangunan situs web pemerintah daerah;
lebih ditingkatkan kunjungan kerja ke daerah untuk memantau pengembangan situs web pemerintah daerah dikaitkan dengan pembangunan e-government, khususnya pembuatan aplikasi layanan publik yang berbasis web. Sumber : www.defkominfo.go.id

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Jurnalisme Hibrida

Bloggers vs journalists is over. Begitulah deklarasi Jay Rosen sejak Januari 2005 silam. Rosen adalah professor jurnalisme di New York University sekaligus penulis hal-ihwal cakrawala baru jurnalisme.

“Persoalannya sekarang bukan lagi apakah blog dapat menjadi jurnalisme. Kadang-kadang bisa. Persoalannya sekarang bukan lagi apakah blogger adalah jurnalis. Kadang-kadang begitu.”

Hampir senada dengan itu adalah ujaran Enda Nasution lewat karangan Apakah Blogger = Jurnalis? Enda memutuskan, “Tidak semua blogger adalah jurnalis dan tidak semua jurnalis adalah blogger.” Tapi ujaran Jay Rosen dan Enda Nasution bukan vonis atas perdebatan soal ini.

Bahkan, sampai Desember 2007 lalu, masih ada ada tulisan yang memojokkan blogger (citizen journalist). Bekas koresponden NBC, David Hazinski, lewat tulisannya di The Atlanta Journal-Constitution menggambarkan tren ketergantungan stasiun televisi pada laporan warga, citizen journalism. Misalnya, video kiriman nonprofesional seperti dalam program iReports di CNN. Di Indonesia ada I Witness di Metro TV.

Hazinski juga professor jurnalisme tapi di University of Georgia. Menurut dia, perbedaan antara jurnalis dan warga kebanyakan yang merekam berita di telepon selulernya terletak pada pendidikan, keterampilan dan standar. “Informasi tanpa standar jurnalistik disebut gosip,” simpulnya.

Robert Cox, presiden Media Bloggers Association, mengatakan, blogger cenderung sengaja provokatif dan kadang-kadang hiperbolis. Padahal, setumpuk pasal bisa menjerat mereka, mulai dari soal fitnah, pelanggaran hak cipta hingga privasi.

Di Indonesia, Roy Suryo tentu saja juru bicara paling lantang dari kubu pelawan blogger, meski kemudian mengenalkan pemilahan antara blogger baik dan buruk. Sebaliknya, ada deklarasi bahwa semua orang bisa menjadi jurnalis.

Pengacara Washington, Scott Gant, membeber argumennya lewat buku berjudul; We’re All Journalists Now tahun 2007 lalu. Sub judulnya, The Transformation of the Press and Reshaping of the Law in the Internet Age.

Gagasan dasarnya, kebebasan pers kini bukan cuma monopoli media tradisional tapi juga siapapun yang menggunakan telepon seluler, kamera video dan peranti lunak blogging serta teknologi lain untuk mengabarkan berita dan pendapatnya kepada dunia.

Menurut Ann Cooper, judul yang mungkin lebih akurat untuk buku itu, meski kurang seksi, adalah We Can All Be Journalists, If and When We Choose to Be. Ann Cooper mengajar di Columbia’s Graduate School of Journalism. Ia juga reporter koran, majalah serta National Public Radio sekaligus direktur eksekutif Komite Perlindungan Jurnalis (Committee to Protect Journalists).

Lewat Ann Cooper inilah, snapshot perdebatan dua kubu di atas saya baca. Sebelum sampai pada anjuran, Cooper mengilustrasikan soal tren jurnalis media tradisional yang juga ngeblog (entah berisi opini maupun berita) di Amerika Serikat. Antara lain, para jurnalis koran The New York Times di nytimes.com dan koran The Washington Post di washingtonpost.com.

Di Indonesia, tidak susah mencari contohnya. Tidak semua blog jurnalis media cetak, misalnya, melulu berisi posting ulang berita mereka yang sudah termuat di medianya. Ada banyak juga yang berisi berita sensitif sehingga tak termuat, unprinted stories.

Baiklah, tujuan Ann Cooper menghadirkan perdebatan ini memang bukan untuk melanggengkannya tapi coba mencari jalan tengah. Ia sepakat pada gagasan Jay Rosen dari tahun 2005 silam. Yakni, soal perlunya persetubuhan antara hal-hal yang terbaik dari kedua kubu demi jurnalisme yang lebih bermutu.

Rosen via Cooper menyebut-nyebut istilah hybrid dalam proses itu, saya meminjamnya secara serampangan sebagai hibrida. Maka, seperti jagung hibrida yang besar dan unggul, jurnalisme yang mengawinkan sisi terbaik dari dua kubu itu niscaya bisa menjadi jurnalisme hibrida yang berkualiteit, berkualitas.

“Tapi (jurnalisme) hibrida itu mensyaratkan kolaborasi tulus antara praktisi lama dan baru yang serius tentang upaya memantapkan jurnalisme dan misinya melayani publik,” tulis Ann Cooper.

Menurut dia, (awak) media tradisional mesti menanggalkan beberapa sikap dan asumsi yang tak lagi relevan, sedangkan (awak) media baru perlu menyerap standar jurnalistik yang dapat mendatangkan kredibilitas dan kepercayaan dalam jurnalisme baru ini.

Bagaimana model ideal kerjasama itu? Bagaimana yang sudah terjadi di Amerika Serikat? Adakah ia juga sudah terjadi di Indonesia? Saya akan senang menerima masukan soal ini. Yuli Ahmada. www.asiablogging.com

Selanjutnya..... Selanjutnya...