Polhukam: Soal Ambalat, Satuan TNI di Lapangan Telah Lakukan Respons Profesional

Rabu, 3 Juni 2009, 15:00:59 WIB Jakarta: Dalam rapat terbatas (ratas) kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan hari Rabu (3/5) siang, Menko Polhukkam Widodo AS melaporkan mengenai permasalahan politik dan keamanan dalam negeri, khususnya masalah Pulau Ambalat.

Usai mengikuti ratas, Menko Polhukkam mengatakan, harus dipahami bahwa kasus Ambalat ini mengenai delimitasi batas maritim, yaitu belum disepakatinya garis batas perairan. "Oleh karena itu langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengelola masalah Ambalat, harus tetap berada pada kebijakan dasar yang sudah digariskan oleh pemerintah. Yang pertama, adalah melalui jalur diplomasi yang akan dilakukan melalui perundingan penyelesaian garis batas maritim antara Indonesia dan Malaysia," jelasnya.Yang kedua, tambahnya, adalah dengan tetap mempertahankan kehadiran unsur-unsur di lapangan agar pengawasan di perairan dapat dilakukan dengan efektif. "Saya kira satuan-satuan TNI yang ada di lapangan ini telah melakukan respons secara profesional karena pada dasarnya setiap interaksi di lapangan ada rule of engagement yang pada dasarnya menerapkan prinsip-prinsip secara universal di dalam interaksi di lapangan. Respon terhadap bentuk-bentuk pelanggaran perairan yang dilakukan TNI AL dalam hal ini, baik melalui komunikasi maupun manuver-manuver taktis, dan selama ini pelanggaran-pelanggaran wilayah tersebut dapat diatasi dan berhasil untuk diusir keluar melalui mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan aturan," jelasnya

Oleh karena itu, Presiden SBY memerintahkan agar seluruh jajaran yang terkait, harus tetap berorientasi terhadap kebijakan dasar. "Kehadiran di laut dari unsur-unsur TNI dalam hal ini TNI AL, terus dipertahankan dan semua reposn yang dilakukan terhadap semua interaks di lapangan, dilakukan secara profesional dan mengikuti rule of engagement. Departemen Luar Negeri, juga diharapkan secara aktif mempercepat proses perundingan," kata Widono.

"Selain itu, pemerintah Indonesia juga berharap agar pihak Malaysia juga menghormati proses perundingan ini dan tidak melakukan tindakan-tindakan provokasi dengan melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia. Kita tidak ingin ada sesuatu yang mengarah pada aksi-aksi kekerasan yang merugikan kita semuanya. Tetapi bahwa ada ketegasan di dalam upaya-upaya secara profesional untuk pertahankan kedaulatan dan sebagainya, itu orientasi utamanya," jelasnya. (mit)sumber www.presiden sby.info