Rp 5,8 Miliar untuk Guru Honorer

BANDUNG, (PRLM).- Pemerintah Kabupaten Bandung mengucurkan dana bantuan sosial Rp 5,8 miliar untuk 8.554 guru honorer di Kab. Bandung, Selasa (30/12). Bantuan diterima oleh Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS) Kab. Bandung di Gedung Moh. Toha Kantor Pemkab Bandung. FKGHS mendapatkan porsi paling besar dari total bansos tahap keempat tahun 2008, sejumlah Rp 6,646 miliar dari APBD 2008.

Ketua FKGHS Indra Agustina menyambut baik iktikad politik Pemkab Bandung terhadap FKGHS dengan mengucurkan dana bantuan sosial tersebut. Meski secara nominal belum mencukupi kebutuhan guru honorer tersebut, pihaknya tetap berterima kasih terhadap perhatian pemerintah kepada FKGHS.

"Ke depan, kami berharap bukan hanya diperhatikan dari dana bantuan sosial saja. Akan tetapi, pemerintah pun harus menyusun regulasi yang jelas terhadap eksistensi guru honorer di Kab. Bandung," katanya.

Anggota Dewan Penasihat FKGHS Kab. Bandung Wawan Maryana menyatakan, bantuan sosial tersebut merupakan bantuan jangka pendek untuk guru honorer yang jumlahnya saat ini mencapai 10.758 orang. Yang paling penting bagi guru honorer adalah pengakuan dari pemerintah berupa langkah konkret pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau menjadi tenaga kerja kontrak (TKK).

Sementara itu, Bupati Kab. Bandung Obar Sobarna mengatakan, bantuan untuk guru honor tersebut belum tentu akan menjadi agenda rutin bantuan sosial tiap tahunnya. Hal itu tergantung dari pengajuan terhadap penyusunan APBD. "Masalah guru honor ini sering menjadi salah penafsiran di masyarakat. Yang mengangkat guru honor adalah sekolah-sekolah dan yayasan. Sedangkan yang terikat dengan kami adalah TKK, yang pada tahun 2009-2010 pengangkatannya harus sudah selesai," katanya.

Untuk penyaluran bantuan sosial tersebut, Pemkab Bandung akan melakukan pengawasan dalam bentuk administrasi di desa, kecamatan, dan tingkat kabupaten. Terkait isu pemotongan atau pemungutan pada dana bantuan sosial terhadap FKGHS, Obar menegaskan, pihaknya akan menindak aparat yang melakukan praktik tersebut. (A-183/A-147)***

(Sumber : www.pikiran-rakyat.com)