Wapres Pimpin Tim Pengarah Reformasi Birokrasi

Rabu, 12 Mei 2010, 18:01:50 WIB
Wapres Boediono memimpin Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, ketiga Menteri Perekonomian masuk di dalamnya. Dalam pelaksanaannya akan dibentuk Tim Reformasi Birokrasi. Mereka bertugas mengevaluasi kinerja setiap departemen dan lembaga negara. Jubir Presiden, Julian Aldrin Pasha, mengatakan hal ini, usai Sidang Paipurna Kabinet, di Kantor Presiden, Rabu (12/5) sore.

Dalam sidang yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, Wapres Boediono, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, dan beberapa menteri terkait memberikan masukan terkait dengan grand design roadmap reformasi birokrasi 2010-2025. “Yang menjadi subjek adalah dibentuknya Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, dimana komite ini diketuai oleh Wapres dan beranggotakan Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Menko Kesra, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Menkue, Mendagri, Kepala UKP4, termasuk Ryas Rasid," ujar Julian.

Komite ini, lanjut Julian, akan menugaskan Tim Reformasi Birokrasi yang diketuai EE Mangindaan. Selain itu, dibentuk pula Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional. Dalam pelaksanaannya nanti, akan ada pula tim independen dan quality insurance. "Tugasnya menilai dan mengevaluasi kinerja masing-masing kementerian dan lembaga," Julian menjelaskan.

Sidang tadi, ujar Julian, menetapkan acuan nasional tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Kedua, menetapkan kebijakan strategi dan standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja nasional, mengambil langkah langkah yang dibutuhkan untuk menegakan kepatuhan atau standar-standar pelaksanaan dan kinerja. Ketiga, Menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasii.Keempat, membentuk dan menetapkan tim independen dan penjamin kualitas. Kemudian, menyampaikan laporan secara berkala dan bila dibutuhkan oleh presiden.

Presiden SBY memberi arahan, dalam out put dari tim ini nanti perlu ditetapkan ukuran keberhasilan dari reformasi birokrasi, mulai dari tingkat kabupaten dan kota. “Jadi reformasi birokrasi diharapkan bisa segara dimulai pada tigkat kabupaten/kota," ujar Julian.

Ukuran keberhasilannya adalah tidak ada korupsi, tidak ada pelanggaranan hukum, APBD-nya bagus, semua program berjalan dengan baik, semua perizinan cepat atau tidak ada over lap di dalam birokrasi itu sendiri. Kemudian, komunikasi dengan publik berjalan baik, penggunaan waktu yang efektif dan prouduktif, ada reward and punishment.

Lalu, hasil dari pembangunan harus nyata dan konkret. "Termasuk ada growth, jobs, property, food, juga ada education di dalamnya," kata Julian. (dit) sumber www.presidensby.info

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Diduga Berlatih Terorisme di Aceh, 13 Orang Ditangkap Densus 88

Jakarta - Tim Detasemen Khusus 88 Mabes Polri melakukan penggerebekan di Aceh Besar, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Sebanyak 13 orang yang diduga sedang berlatih aksi terorisme ditangkap.

"Mereka terindikasi melakukan latihan di sana dengan instruktur," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Edward Aritonang dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (2/3/2010).

Edward enggan membeberkan inisial para tersangka yang ditangkap tersebut dengan alasan untuk mengamankan jalannya pengejaran tersangka lainnya. Namun, mereka ditengarai berasal dari berbagai daerah seperti Sumatera Utara, Aceh, Jakarta, Riau, dan Jawa Tengah.

"Jaringannya jangan dulu. Saya sampaikan data ini data yang saya dapatkan sepuluh menit terakhir dari pemimpin operasi di sana (Aceh)," lanjutnya.

Mengenai sang instruktur latihan, Edward menyangkal instruktur tersebut merupakan orang asing. Hanya saja, tersangka pernah belajar di luar negeri.

"Enggak ada orang asing tapi pernah berlatih di luar negeri," pungkasnya.
(irw/irw) sumber www.detik.com

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Korupsi Pembangunan Pasar Bupati Brebes Resmi Ditahan KPK

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Brebes Indra Kusuma. Ia ditahan di rutan Cipinang setelah hampir 9 jam diperiksa.

Pantauan detikcom di KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/3/2010), Indra dibawa mobil tahanan KPK bernopol B 2040 BQ. Proses penahanan tampak didampingi oleh petugas brimob dan penyidik KPK.

Kuasa hukum Indra , Arteria Dahlan mengatakan, penahanan ini dilakukan dalam pemeriksaan kali pertama sebagai tersangka. Menurut dia, Indra tidak tahu menahu tentang pengadaan tersebut.

"Bahkan klien saya sudah sempat menolak dengan cara tertulis, tapi entah kenapa tetap dijadikan sebagai tersangka," ucapnya saat mendampingi proses penahanan.

Indra ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan penggelembungan harga dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan pasar di Kabupaten Brebes pada tahun 2003.

Kasus ini diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar Rp 5 miliar. Penggelembungan proyek diduga terjadi pada lahan seluas 2000 m2 di kabupaten Brebes.

Indra dikenai pasal 2 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentangTindak Pidana Korupsi.

(mad/irw)sumber www.detik.com

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Siaran Pers No. 28/PIH/KOMINFO/2/2010 tentang Rapat Dengar Pendapat Menteri Kominfo Tifatul Sembiring Dengan Komisi I DPR RI

(Jakarta, 24 Pebruari 2010). Menteri Kominfo Tifatul Sembiring beserta jajarannya dan didampingi juga oleh perwakilan dari Dewan Pers, Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia pada tanggal 4 Pebruari 2010 telah mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pimpinan dan Para Anggota Komisi I DPR-RI. RDP ini dilakukan atas dasar surat undangan DPR-RI No. PW.01/0976/DPR RI/II/2010 tertanggal 4 Pebruari 2010 yang ditanda-tangani oleh Wakil Ketua DPR-RI Priyo Budi Santoso dan ditujukan kepada Menteri Kominfo, dengan agenda pokok untuk membicarakan masalah-masalah aktual yang terkait dengan tugas dan wewenang Menteri Kominfo. Surat undangan Pimpinan DPR RI yang bertanggal 4 Pebruari 2010 ini perlu diinformasikan di awal dengan tujuan untuk menepis sepenuhnya anggapan sebagian publik, bahwa Menteri Kominfo diundang untuk RDP dengan Komisi 1 DPR-RI karena semata-mata terkait dengan isyu masalah perdebatan Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia. Anggapan tersebut adalah tidak benar sama sekali, karena uji publik mengenai RPM tentang Konten Multimedia baru diberitahukan kepada publik sejak tanggal 11 Pebruari 2010, sedangkan surat undangan RDP ini sudah dikirimkan pada tanggal 4 Pebruari 2010.

Bahwasanya pada saat RDP yang berlangsung secara terbuka tersebut muncul juga pertanyaan soal RPM tentang Konten Multimedia adalah benar, karena merupakan suatu isyu aktual yang sempat mencuat menjadi perdebatan hangat dan adalah hak Komisi I DPR-RI untuk mengajukan pertanyaan susulan terhadap masalah tersebut kepada Menteri Kominfo. Secara keseluruhan, daftar pertanyaan tertulis yang diajukan oleh Komisi 1 DPR RI (dan kemudian seluruhnya sudah dijawab secara komprehensif oleh Menteri Kominfo pada RDP tanggal 24 Pebruari 2010) adalah ringkasnya sebagai berikut:



1.
Penjelasan mengenai realisasi anggaran Kementerian Kominfo tahun 2009 berikut hambatan dan kendala serta juga untuk tahun 2010.
2.
Tindak lanjut kesimpulan RDP tanggal 23 November 2009.
3.
Penjelasan mengenai realisasi program 100 hari Kementerian Kominfo.
4.
Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kominfo.
5.
Pencanangan dukungan nyata terhadap TI dan komunikasi lokal serta pemanfaatan program IGOS.
6.
Tindak lanjut penertiban penggunaan frekuensi radio yang tidak berizin.
7.
Penyelesaian RPP tentang Frekuensi Radio Berbasis Pita dan kendalanya.
8.
Kebijakan Kementerian Kominfo mengenai keterlibatan perusahaan domestik dan asing dalam membangun jaringan telekomunikasi.
9.
Upaya Kementerian Kominfo dalam mengatasi keterbatasan infrastruktur TI di daerah-daerah perbatasan.
10.
Upaya Kementerian Kominfo dalam mendiseminasi informasi bagi masyarakat di daerah-daerah perbayasan dalam rangka mendukung integrasi nasional dalam kerangka NKRI.
11.
Tindak lanjut pemerintah mengenai rencana pembangunan landasan peluncuran roket untuk satelit-satelit di Biak dan beberapa tempat lain.
12.
Tingkat kemajuan dan kendala pembangunan Palapa Ring di wilayah Indonesia bagian timur.
13.
Kesiapan Kementerian Kominfo dalam rencana seleksi calon anggota baru Komisi Penyiaran Indonesia di tahun 2010.
14.
Penjelasan mengenai kasus pembongkaran menara telekomunikasi di Kabupaten Badung dan berikut upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatur masalah tersebut.
15.
Kesiapan menjelang pelaksanaan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik.
16.
Penjelasan Kementerian Kominfo mengenai maksud dan tujuan RPM tentang Konten Multimedia terkait dengan adanya penolakan publik mengenai akan dibentuknya Tim Konten Multimedia.



Secara keseluruhan acara RDP berlangsung dengan baik, lancar, konstruktif namun tetap dalam tataran kritis. Setelah Menteri Kominfo usai menyampaikan jawaban atas seluruh pertanyaan di atas, selanjutnya sejumlah anggota Dewan mengajukan cukup banyak pertanyaan dan komentar mulai dari masalah penataan menara telekomunikasi, permintaan agar Kementerian Kominfo duduk bersama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk terus mengatasi masalah menara telekomunikasi, keresahan sebagian publik terhadap dampak negatif internet yang belum terwakili dalam pro kontra RPM tentang Konten Multimedia, kelanjutan uji coba televisi digital, ketegasan Kementerian Kominfo dalam menagih kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh beberapa pemenang tender BWA, masalah Dewan Pengawas TVRI, tingkat sosialisasi bagi program 100 hari desa pinter dalam program USO (desa berbasis internet), intensifikasi program sosialisasi kebijakan publik yang dapat menjangkau lapisan pedesaan, masalah ISP yang illegal, masalah konsolidasi penyelenggara telekomunikasi akibat ketatnya persaingan bisnis, pengembangan desa informasi, dinamika kebebasan pers, keterlibatan masyarakat yang beragam dari berbagai unsur untuk menyikapi konten internet secara obyektif, masalah keterbatasan anggaran KPI, kronologis munculnya uji publik RPM tentang Konten Multimedia, dan masalah radio komunitas khususnya di wilayah yang sudah sangat crowded.



Akhirnya setelah seluruh pertanyaan dan komentar tersebut dijawab secara lengkap oleh Menteri Kominfo, maka RDP yang berlangsung sejak jam 11.00 sd 17.00 WIB tersebut (yang diselingi waktu istirahat sekitar 45 menit), RDP ditutup oleh Ketua Komisi I DPR Kemal Azis Stambul dengan membacakan kesimpulan sebagai berikut:



1.
Berkenaan dengan adanya rencana amandemen UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009-2014, Komisi I DPR RI minta Kementerian Kominfo membentuk Tim yang bertugas mempersiapkan saran, masukan dan rancangan perbaikan terhadap UU tersebut, baik dari segi sanksi hukum maupun penjelasan yang rinci dan lengkap dari masing-gmasing pasal-pasal UU ITE khususnya pasal 27 sehingga tidak menimbulkan kontroversi dalam masyarakat.
2.
Komisi I DPR RI meminta agar Kementerian Kominfo melakukan kajian lebih mendalam dengan melibatkan semua stakeholder terhadap RPM Konten Multimedia sehingga ke depan regulasi yang dihasilkan dapat menjadi payung hukum yang melindungi kepentingan semua pihak. Dalam hubungan ini, Komisi I minta agar semua masukan, saran, dan keluhan baik dari pihak yang pro maupun kontra terhadap RPM Konten Multimedia, disampaikan kepada Komisi I DPR RI.
3.
Dalam rangka menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, Komisi I DPR RI menekankan kepada Kementerian Kominfo untuk melakukan koordinasi dengan Komisi I DPR RI maupun instansi terkait dalam menyusun berbagai produk hukumnya.
4.
Berkaitan dengan pembangunan menara telekomunikasi di berbagai daerah, Komisi I DPR meminta Kementerian Kominfo melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemkab/Pemkot dalam melakukan penataan, pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi terpadu, sehingga terjadi sinkronisasi dan menghindari tumpang tindih peraturan yang lebih tinggi atau peraturan yang sudah ada sebelumnya, serta melindungi kepentingan investasi dalam negeri maupun kenyamanan pengguna layanan telekomunikasi.
5.
Sehubungan dengan adanya permasalahan yang terjadi di LPP TVRI, Komisi I DPR RI bersama-sama dengan Kementerian Kominfo meningkatkan anggaran secara optimum dan berbasis kinerja, guna membangun LPP TVRI sebagai lembaga penyiaran yang bertugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan kebudayaan bangs a untuk kepentingan nasional. Sumber Depkomimpo .

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Menko Polhukam: Rekomendasi Pansus Bank Century adalah Rekomendasi Politik, Bukan Hukum

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak merespon secara khusus setiap isu yang berkembang terkait dengan Pansus Bank Century. Tetapi Presiden dan jajaran kabinet senantiasa mencermati dan mengevaluasi setiap dinamika perkembangan di Senayan. Demikian dikatakan Menko Polhukkam Djoko Suyanto dalam keterangan persnya, usai mengikuti Sidang Paipurna Kabinet di Kantor Presiden, Kamis (25/2) siang.

Djoko mengatakan, proses Pansus Hak Angket Century adalah proses politik bukan hukum. “Dinamika yang ada di dalam kegiatan-kegiatan di Pansus tidak akan lepas dari kepentingan-kepentingan politik atau fraksi,” kata Djoko, yang dalam keterangan persnya didampingi Menhuk dan HAM Patrialis Akbar. “Apapun yang direkomendasikan oleh Pansus adalah rekomendasi politik, bukan rekomendasi hukum,” ia menambahkan.

Presiden SBY, lanjut Djoko Suyanto, mengatakan dinamika yang terjadi di Senayan atau Pansus Bank Century DPR wajar adanya. “Dinamika parlemen hanyalah proses pendewasaan demokrasi. Hasil dari proses Pansus Bank Century ini akan ditindaklanjuti,” Menko Polhukam menjelaskan.
Djoko menambahkan, Presiden SBY mengimbau seluruh jajaran kabinet agar pemerintahan tidak boleh berhenti dan tetap bekerja sesuai dengan apa yang mereka rencanakan setahun ke depan. “Jadi, kabinet harus tetap bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan Bapak Presiden,” ujar Djoko.

Terkait isu penyebutan nama di Pansus Century, Patrialis Akbar mengatakan bahwa penyelidikan Pansus Hak Angket ini tidak bersifat proyustisia. ”Kalau menyebut nama, menurut kami, itu adalah sesuatu yang kurang tepat karena azas praduga tak bersalah ini sudah diatur dalam KUHP kita maupun hukum internasional,” Patrialis menjelaskan.

Di akhir keterangannya, Djoko menganjurkan untuk terus mengamati proses Pansus Bank Century ini. “Tidak usah berandai-andai, ikuti saja prosesnya,” kata Djoko. (yun)
Srmber www.presidensby.info

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Perjalanan Sejarah Pemekaran Daerah di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya memiliki Pemerintah Daerah yang terbagi menjadi pemerintah tingkat I atau Provinsi, dan pemerintah tingkat II atau Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah terbentuk dan seiring waktu mengalami pemekaran sebagai tuntutan perkembangan dan kemajuan daerahnya, yang hingga saat ini terdapat tak kurang dari 33 Provinsi serta lebih dari 400 Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia yang saling berlomba membangun daerah masing-masing dengan amanat dan semangat Otonomi Daerah.

Perjalanan Sejarah Pemekaran sejak berdirinya Republik Indonesia hingga sekarang, dituturkan dalam artikel ini disusun sesuai alur waktu perkembangannya.

1945Saat Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia terbagi dalam 8 provinsi yaitu Sumatera, Kalimantan (yang dahulu dikenal dengan nama Borneo), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Hingga periode tahun 1950, bentuk dan wilayah Indonesia mengalami perubahan berkaitan dengan masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

1950Indonesia memiliki 11 provinsi dengan dibaginya Sumatera menjadi 3 Provinsi (Sumatera Utara, Sumatera tengah, Sumatera Selatan) dan dibentuknya provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Berdasarkan Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi, yang ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 1950. 1956 Indonesia memiliki 17 provinsi dengan dibaginya Kalimatan menjadi 3 provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur) dituangkan dalam UU No.25 Tahun 1956, dibaginya Sumatera Tengah menjadi 3 Provinsi (Jambi, Riau, Sumatera Barat) Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958, dibentuknnya provinsi Daerah Istimewa Aceh terpisah dari Sumatera Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, dan dibentuknnya provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terpisah dari Jawa Barat.

1957Indonesia memiliki 18 Provinsi dengan dibentuknya provinsi Kalimantan Tengah Terpisah dari Kalimantan Selatan Berdasarkan UU No.21 Tahun 1957.

1959Indonesia memiliki 21 provinsi dengan dibaginya Sunda Kecil menjadi 3 provinsi (Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur) diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 14 Agustus 1959 (sumber: nusatenggaranews.com). Sedangkan UU No.27 Tahun 1959 memisahkan bagian utara dari daerah Kabupaten Kotabaru dan memasukkan wilayah itu ke dalam kekuasaan Propinsi Kalimantan Timur (sumber: kalselprov.go.id), dibaginya Sulawesi menjadi 2 provinsi (Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan) didasarkan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Sumber : Wikipedia)

1964Indonesia memiliki 24 provinsi dengan dibentuknya provinsi Lampung terpisah dari Sumatera Selatan, dibentuknya provinsi Sulawesi Tengah terpisah dari Sulawesi Utara, serta dibentuknya provinsi Sulawesi Tenggara terpisah dari Sulawesi Selatan berdasarkaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964.

1967 Indonesia memiliki 25 provinsi dengan dibentuknya provinsi Bengkulu terpisah dari Sumatera Selatan.

1969Indonesia memiliki 26 provinsi dengan dibentuknya Irian menjadi provinsi setelah PBB secara resmi menyerahkan Irian Barat kembali kepada Indonesia pada tahun 1963.

1975Indonesia memiliki provinsi ke-27 setelah Timor Timur Resmi bergabung dalam kedaulatan Republik Indonesia, hingga memisahkan diri menjadi Negara merdeka pada tahun 1999.

1999Indonesia kembali memiliki 27 provinsi dengan dibentuknya provinsi Maluku Utara terpisah dari Maluku berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 1999.

2000Indonesia memiliki 30 provinsi dengan dibentuknya provinsi Banten terpisah dari Jawa Barat, dibentuknya provinsi Bangka Belitung terpisah dari Sumatera Selatan, serta dibentuknya provinsi Gorontalo terpisah dari Sulawesi Utara.

2001Indonesia memiliki 31 provinsi dengan dibentuknya provinsi Irian Jaya Barat terpisah dari Irian yang berganti nama menjadi provinsi Papua.

2002 Indonesia memiliki 32 provinsi dengan dibentuknya provinsi Kepulauan Riau terpisah dari Riau.

2004 Indonesia memiliki 33 provinsi dengan dibentuknya provinsi Sulawesi Barat terpisah dari Sulawesi Selatan.

Hingga saat ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 33 Provinsi dengan lebih dari 400 Kabupaten/Kota.
Sumber APKASI.

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Pemberantasan Korupsi Butuh Ketegasan Presiden

Senin, 15 Februari 2010 20:02 WIB Penulis : Aryo Bhawono JAKARTA--MI: Pemberantasan korupsi membutuhkan ketegasan dari pemimpin negara. Kehadiran lembaga pemberantasan korupsi tidak dapat menimbulkan efek jera yang cukup bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Hal itu diungkapkan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara Franz Magnis Suseno. "Jika dikatakan bahwa korupsi adalah masalah budaya saya menolak. Saya cenderung melihat korupsi cenderung sebagai gerak bangsa. Pemimpin sangat penting pengaruhnya," ungkapnya dalam diskusi Publik Hak Setiap Individu Dalam Memberantas Korupsi di Jakarta, Senin (15/2).

Ia menyatakan kepemimpinan yang tegas dapat mengarahkan gerak bangsa. Menurutnya, korupsi itus endiri telah keluar dari tradisi. "Pemimpin, dalam hal ini Presiden yang menentukan arahnya," tegasnya.

Reformasi 1998 belum mampu menunjukkan keberhasilannya dalam memberantas korupsi yang terjadi semenjak orde baru. Kontrol masyarakat belum mampu memaksa kalangan pejabat untuk bertindak transparan. (AO/OL-06)sumber klik mediaindonesia.com

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Obama Akan diberi Kartu Anggota Alumni SD 01 Menteng

Sebagaimana dikutip dari berita detik.com berbagai sambutan istimewa akan diberikan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama saat berkunjung ke SD 01 Menteng Jakarta pusat(Kakpus) nanti. Diantaranya, Barack Obama nanti akan diberi tanda alumni sekolah yang menjadi tempat belajarnya waktu kecil itu . (sumber detik.com)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Presiden Lantik 34 Menteri dan 2 Pejabat Tinggi

Kamis, 22 Oktober 2009, 15:19:46 WIB Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (22/10) siang, melantik 34 menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan dua pejabat negara setingkat menteri, yaitu Kepala Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Istana Negara. Para menteri dilantik sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 84 P/2009, sementara kedua pejabat negara dilantik sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 85 P/2009 dan Nomor 86 P/2009.

Presiden SBY memimpin pengambilan sumpah. "Bahwa saya, untuk diangkat pada jabatan ini, langsung ataupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak memberikan atau menjanjikan, ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapa pun juga. Saya bersumpah, bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dalam jabatan ini, tidak sekali-kali menerima dari siapa pun juga, langsung atau pun tidak langsung, sesuatu janji atau pemberian,” ujar Presiden SBY diikuti para menteri.Saya bersumpah, bahwa saya, setia pada UUD Tahun 1945, akan memelihara Undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi Indonesia.""Bahwa saya dengan sekuat tenaga, akan mengusahakan kesejahteraan Republik Indonesia. Bahwa saya akan setia pada nusa dan bangsa dan akan memenuhi segala kewajiban, yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan ini."Bahwa saya, akan menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara,” seru SBY.

Usai pengambilan sumpah, para undangan yang hadir secara bergiliran mengucapkan selamat kepada para menteri dan pejabat negara yang baru dilantik, diawali Presiden SBY dan Ibu Ani. Hadir dalam upacara pengambilan sumpah antara lain, Wapres Boediono dan Herawatie Boediono, Ketua MPR Taufik Kiemas, mantan menteri Pemberdayaan Perempuan Meuthia Hatta, mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni, dan mantan Menko Kesra Aburizal Bakrie. (osa) sumber klik presidensby.info

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Presiden SBY Terima Menlu Jepang Jepang Sampaikan Duka Cita dan Simpati Atas Gempa Sumbar

Selasa, 13 Oktober 2009, 21:30:58 WIB Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hari Selasa (13/10) malam menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Jepang, Katsuya Okada di Kantor Presiden. Usai mendampingi Presiden SBY, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menjelaskan, ini kunjungan Menteri Luar Negeri Jepang pertama di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Jepang yang baru, PM Yukio Hatoyama.

"Dalam pembicaraan tadi Menlu Jepang menyampaikan duka cita dan simpati atas jatuhnya korban dan kerugian material akibat gempa bumi di Sumatera Barat. Pemerintah Jepang telah mengirim bantuan berupa tim rescue dan satuan-satuan organisasi LSM mereka untuk membantu Indonesia dalam proses tanggap darurat," kata Hassan.
Besok, lanjut Hassan, Menlu Jepang akan ke Sumatera Barat untuk melihat sendiri daerah yang tertimpa musibah. "Demikian juga dapat mengidentifikasi bantuan-bantuan apa yang tepat diberikan, termasuk untuk tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya di bidang infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud adalah bangunan publik seperti rumah sakit, sekolah dan tempat ibadah," Hassan menerangkan.

"Dalam pertemuan tadi dibicarakan pula upaya-upaya peningkatan hubungan bilateral di bidang perdagangan dan investasi. Pemerintah baru Jepang menggarisbawahi, memang, meskipun dalam volume hubungan bilateral mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ini, tapi di bidang investasi terjadi penurunan, utamanya karena daya tarik Cina yang tumbuh pesat. Tetapi pemerintah Jepang berjanji menjadikan kepentingan Jepang untuk meningkatkan investasi Jepang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya," tambahnya.

Demikian juga dalam konteks hubungan Jepang dengan ASEAN, termasuk dalam kerangka meningkatkan kerjasama ASEAN - Jepang yang dinilai beberapa tahun ini agak menurun. "Mereka berketetapan untuk meningkatkan hubungan ASEAN-Jepang khususnya melalui Indonesia yang dianggap sebagai pemimpin ASEAN. Tentunya Jepang juga akan memberikan perhatian yang besar pada ASEAN dalam kerangka kerjasama kearah East Asia Community. Jepang melihat pentingnya konsultasi dan dialog antara Jepang dan Indonesia kearah penampilan konsep atau arsitektur yang memadai bagi kerjasama di kawasan ini kedepan," kata Menlu Hassan Wirajuda. (osa)sumber www.presidensby.info



Redaksi | Syarat & Kondisi | Peta Situs | Kontak

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Masyarakat Siltarurahmi dengan SBY dan Ibu Ani

Minggu, 20 September 2009, 14:24:28 WIB Jakarta: Tepat pukul 14.00 WIB, hari Minggu (20/9), pintu Istana Negara kembali dibuka bagi masyarakat umum untuk bersilaturahmi Idul Fitri dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Masyarakat yang sudah datang dengan tertib mengantri di tenda yang sudah dipersiapkan dan dipersilahkan untuk menikmati jajanan kecil sederhana yang sudah dipersiapkan panitia. Agar masyarakat dapat mengantri dengan tertib, panitia memberikan masing-masing orang kartu tanda yang berwarna-warni. Kemudian mereka dipanggil untuk dapat bersilaturahmi dengan Presiden SBY sesuai dengan warna kartu mereka. Sementara masyarakat yang masih menunggu giliran, dihibur dengan pertunjukkan musik yang membawakan lagu-lagu bertema Islam.Dengan ramah dan penuh senyum, Presiden SBY dan Ibu Ani menyambut satu persatu masyarakat yang semangat ingin bersilaturahmi. "Selamat lebaran pak. Semoga sehat selalu," kata salah seorang masyarakat. "Terimakasih, bapak juga yang sehat ya," jawab SBY.

Datang juga beberapa kelompok tuna netra. Kekurangan yang mereka miliki tidak menyurutkan niat mereka untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan mereka. Para petugas Paspampres dan Protokol dengan sigap membantu mereka. "Ini Pak SBY ada di sebelah sini," ujar SBY saat tangan salah satu tuna netra salah arah ketika hendak bersalaman.

Sebelumnya, hari Kamis (17/9) lalu, Juru Bicara Presiden, Andi Mallarangeng melalui keterangan persnya mengumumkan agar masyarakat yang ingin bersilaturahmi dengan SBY pada hari Idul Fitri bisa masuk ke Istana melalui pintu Setneg, Jl. Majapahit. Ternyata kesempatan ini disambut antusias masyarakat. (osa)sumbwer www.presidensby.info

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Buka Puasa Bersama Wartawan

Kamis, 17 September 2009 ejak hari Kamis (17/9) sore, suasana Istana Negara sudah ramai. Anak-anak yatim piatu dari daerah sekitar dan wartawan, diundang buka puasa bersama oleh SBY dan Ibu Ani. Jumlah anak-anak sekitar 250, sedang jumlah wartawan 160, mereka adalah yang biasa meliput kegiatan di lingkungan istana.

Setelah menyantap hidangan yang disediakan untuk berbuka puasa, Ibu Ani mengajak anak-anak yatim itu ke halaman, untuk berbincang-bincang Sedang di dalam Istana Negara, Presiden SBY berdialog dengan para wartawan. Dengan suasana santai dan penuh canda, Presiden menanggapi beberapa isu terkini, tentang aksi terorisme, tewasnya Noordin M. Top, KPK, tentang RUU Rahasia Negara, dan sebagainya.

Setelah memberikan pernyataannya, Presiden SBY mempersilahkan wartawan untuk bertanya apa saja seputar isu-isu yang sedang hangat. Acara berakhir pukul 20.30 WIB dan Presiden SBY berfoto bersama dengan seluruh wartawan yang hadir. Mendampingi SBY antara lain, Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi, Menkominfo M. Nuh dan Juru Bicara Presiden, Andi Mallarangeng. (osa)


Keterangan foto: Presiden SBY saat berbuka puasa bersama anak-anak yatim dan wartawan, di Istana Negara, hari Kamis (17/9) petang. (foto: anung/presidensby.info) sumber www.presidensby.info

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Sukses Gerakan 1 Putaran PWI Jakarta Beri Award ke Denny JA

Selasa, 14/07/2009 23:37 WIB Jakarta - Selama Pemilu Presiden (Pilpres) 2009, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dikomandani oleh Denny JA melancarkan kampanye gerakan satu putaran. Sukses atas kampanye itu, Denny JA dianugrahi oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Award sebagai 'Newsmaker of the Election 2009'.

Penghargaan kepada Denny yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif LSI itu langsung diserahkan oleh Ketua PWI Jaya Kamsul Hasan di Hotel Nikko, Jl Thamrin, Jakarta, Selasa (14/7/2009).Dalam acara itu, hadir sejumlah tokoh pers senior PWI dan sejumlah artis ibukota, seperti Indro (Warkop) dan Dani Ahmad.

"Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan di PWI Jaya yang memberikan penghargaan Newsmaker of the Election 2009. Ini bukan penghargaan bagi saya pribadi. Saya menganggap ini penghargaan bagi inisiatif seorang individu untuk berperan dalam Pilpres," kata Denny.

Menurut Denny, perang terlalu penting bila hanya diserahkan kepada seorang jenderal. Begitu juga Pilpres terlalu penting bila diserahkan kepada para politisi dan tim sukses.

"Masyarakat dan individu bebas harus juga terlibat di dalamnya, karena bulat dan lonjong kehidupan masyarakat akan ditentukan oleh Presiden terpilih," jelasnya.

Diakui Denny, saat dirinya mengkampanyekan Gestapu (Gerakan Satu Putaran) sangat terkejut dengan munculnya kontroversi dan perdebatan publik yang ada. Setidaknya ada lima alasan kenapa gerakan ini menjadi top isu.

Pertama, isu gerakan satu putaran adalah puncak pertarungan politik capres. Kedua, isu satu putaran dibuat berdasarkan riset. Ketiga, isu tidak hanya diwacanakan melalui forum intelektual, tapi menjadi gerakan masyarakat. Keempat, isu memang dibuat untuk kontroversi dan terakhir, isu satu putaran adalah tradisi baru.

Sementara itu, Ketua PWI Jaya Kamsul Hasan, setiap tahun pihaknya telah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok masyarakat ata lembaga sejak tahun 2004. Di mana ada 4 wartawan yang menerima penghargaan sebagai Newsmaker karena liputan Bencana Tsunami di Aceh.

Juga penghargaan kepada 10 lembaga bantuan kemanusiaan yang dikelola sejumlah televisi dan radio, serta TNI. Tahun 2008 saat dilakukan Pilkada DKI Jakarta dan Jawa Barat juga memberikan penghargaan Tokoh Demokrasi Siap Menang Siap Kalah.

Yang menerima di antaranya pasanga Cagub-Cawagub Adang Daradjatun-Dani Anwar, Danny Setiawan-Iwan Sulanjana. "Kali ini kepada Denny JA sebagai pemimpin Lembaga Studi Demokrasi, sebagai newsmaker, orang yang membuat atau diberitakan media massa selama Pilpres 2009," ujarnya. ( zal / mok ) sumber detik.com

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Ajang Seni Berbagi Porsi Menteri

Godaan terkuat kompromi politik dalam penyusunan kabinet rentan dihadapi pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. Lebih dari 20 partai politik (parpol) bergerombol mendukungnya. Tapi, bila terpilih lagi, SBY akan lebih kokoh mengatasi tarikan parpol dibandingkan dengan periode silam. Karena, ini periode terakhir SBY.

Isyarat bisa lebih independen terhadap desakan parpol terlihat saat SBY memilih Boediono sebagai cawapres. Ahli psikologi politik Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk, yakin bahwa kali ini SBY lebih mengutamakan unsur profesional. "Beda dengan periode pertama. Saat itu, SBY harus pintar-pintar berkoalisi dengan partai," Hamdi menerangkan.

Melihat watak SBY yang kompromistis, Hamdi memprediksi, partai tetap berpeluang mendapat porsi memadai. Minimal, saran partai didengarkan. Alurnya, SBY akan menyelesaikan tawar-menawar dengan partai pendukung terlebih dahulu.
Kalau sudah rampung, kata Hamdi, baru berpikir jatah partai sendiri: Demokrat. "PKS bisa jadi mendapat jatah paling banyak. Karena dianggap paling setia dan paling kuat," katanya. Dari kabar yang beredar, Hamdi mendengar, PKS minta jatah tujuh menteri, PKB dan PAN sama-sama minta tiga. "PAN mungkin tidak banyak mendapat jatah karena dukungannya pecah."

Hamdi memperkirakan, bintang-bintang sekitar SBY, seperti Andi Mallarangeng, Dino Patti Djalal, dan Sri Mulyani, akan dapat posisi. "Sri Mulyani, dugaan saya, akan menjadi Gubernur BI, bukan menteri lagi," katanya.

Untuk pengganti Mulyani di Menteri Keuangan (Menkeu), kata Hamdi, SBY punya banyak stok. "Anggito Abimanyu bisa menggantikan. Dia birokrat, tapi cenderung ke SBY," katanya. Bisa pula paket lain, Anggito Menko Perekonomian, Menkeu diangkat orang seperti M. Ikhsan atau Chatib Basri dari UI. Mereka orang dekat Boediono. "Geng Boediono-lah yang akan terpilih," kata Hamdi pada Putri Mira Gayatri dari Gatra.

Untuk bidang ekonomi, analis ekonomi Aviliaini menilai, dengan jargon "Lanjutkan!", SBY tidak akan melakukan perubahan berarti. "SBY jelas, sekarang pure UI. Kalo melihat lingkaran SBY, orang-orang seperti Chatib Basri dan Raden Pardede punya peluang," katanya.

Aviliani melihat, semua capres/cawapres saat ini belum memperkenalkan tim ekonomi mereka pada publik. Moderator debat capres bidang ekonomi ini berharap, para capres sesegera mungkin memunculkan sosok-sosok yang menunjang "jualan" mereka. "Tidak perlu satu nama, kenalkan beberapa orang yang menjadi cikal bakal menteri," katanya.

Namun, untuk Menko Prekonomian dan Menkeu, Aviliani yakin, semua capres tidak menyerahkan kepada partai. "Terlalu riskan," katanya kepada Sandika Prihatnala dari Gatra. "Bagi SBY, karena dia sudah memilih cawapres dari profesional, bidang keuangan juga harus diserahkan pada orang profesional."

Di bidang politik, peneliti utama Pusat Penelitian Politik LIPI, R. Siti Zuhro, menyebut empat pos paling penting dalam kabinet yang jadi ukuran komitmen pemerintah dalam reformasi birokrasi dan good governance. Yakni, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan), Menteri Luar Negeri (Menlu), dan Menteri Keuangan (Menkeu).

"Reformasi birokrasi akan optimal apabila Depdagri lepas dari unsur militer," kata Zuhro. Pendekatan militer bergaya garis komando linear, sementara reformasi birokrasi menuntut otonomi dan desentralisasi. "Saya mimpi, Depdagri tidak dipegang oleh tentara," kata Zuhro kepada Sukmono Fajar Turido dari Gatra.

Sosok SBY, kata Zuhro, diragukan bakal memilih tokoh non-tentara untuk Mendagri. Kampanye SBY lebih didominasi isu penegakan hukum, good governance, dan pemberantasan korupsi. SBY sedikit menyinggung otonomi, desentralisasi, dan reformasi birokrasi.

"Tradisi militer berbasis satu komando, sentralisitik, SBY pasti menjauhi tema reformasi birokrasi," ujar Zuhro. Mirip Soeharto, kata Zuhro, SBY menekankan pertumbuhan ekonomi dengan otoritas dan komando yang sentral pada dirinya. "SBY tentu tidak ingin ada yang lebih menonjol dari dirinya," Zuhro menerangkan.

Secara umum, Zuhro menaksir, dari gaya kepemimpinan SBY, kementerian kunci akan diisi kalangan inner circle. Mendagri mungkin Sudi Silalahi, Menlu bisa Hassan Wirajuda, Menko Polhukam buat Djoko Suyanto (mantan Panglima TNI), dan Menkum HAM untuk Denny Indrayana.

Melihat tekanan SBY pada pemberantasan korupsi, posisi Jaksa Agung, dugaan Zuhro, bisa diserahkan pada Erry Riana Hardjapamengkas, mantan Wakil Ketua KPK, agar bisa bekerja sama dengan KPK. SBY bisa saja mendorong mantan Kapolri Sutanto sebagai Ketua KPK. Sutanto juga punya kans menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara.

Sementara itu, bidang Kesra, kata Zuhro, akan lebih menjadi ruang partai koalisi. Tokoh PKS mungkin menempati Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) atau Menteri Agama (Menag). Muhaimin Iskandar (PKB) bisa menempati Meneg Koperasi.

Lukman Hakim Saifuddin (PPP), Mensos. Hatta Rajasa (PAN), tetap Mensesneg. Sedangkan bidang perekonomian, seperti Menkeu, Kepala Bappenas, Mendag, Menperind, dan Menko Perekonomian, Zuhro memperkirakan, akan dipenuhi unsur profesional.

Untuk Menlu, Hamdi Muluk menyebut dua nominasi kuat: Hassan Wirajuda dan Marty Natalegawa. Hassan kinerjanya dinilai bagus. Sedangkan Marty sosok yang tidak memiliki afiliasi politik khusus. "Marty birokrat tulen, berkarier sampai puncak. Dia punyai peluang untuk ketiga pasangan," ujar Hamdi.

Buat Menko Polhukkam, kata Hamdi, SBY punya banyak stok. Widodo A.S. diprediksi dipertahankan. Kalau mau lebih muda, Hamdi berpikir, Dinno Patti Djalal berpeluang. Di pos Mendagri, dugaan Hamdi, Mardiyanto dipertahankan. Tapi SBY bisa memilih kalangan muda seperti Andi Mallarangeng.

Di bidang kesra, kata Hamdi, SBY mungkin mempertahankan Aburizal Bakrie. Menteri Pendidikan bisa diberikan kepada Fashli Djalal, Dirjen Dikti sekarang. Fasli cukup dekat dengan SBY dan JK sekaligus. Bila PKS bersikeras mengincar kursi ini, nama yang mungkin disodorkan: Iwan Prayitno.

Saat Pemilu 2004, SBY bilang, Mendiknas jatah Muhammadiyah dan Menag jatah NU. Mungkin PKS ingin mengubah pakem. Entah mengambil Mendiknas atau Menag. "PKS merasa punya banyak tokoh yang menguasai agama," katanya. Tapi, jika SBY tidak ingin terkesan ditekan PKS, kata Hamdi, Rektor UI Gumilar Rusliwa Soemantri bisa terpilih.

Sikap resmi tim SBY-Boediono menolak bicara paket menteri saat ini. "Saya belum mau masuk ke wilayah sana (kabinet) karena pemilu belum selesai. Wong diberi amanah memimpin lagi aja belum tentu kok," ujar Marzuki Alie, Sekretaris Tim Pemenagan SBY-Boediono.

Marzuki menandaskan, dalam sistem presidensial, presiden punya kewenangan penuh menentukan sosok yang dipercaya membantu presiden. "Mereka bekerja dalam koridor pendelegasian. Bukan dalam bentuk kewenangan," Marzuki menjelaskan.

Soal parameter dan nama, Marzuki membantah bahwa SBY-Boediono telah membidik calon. "Belum ada sama sekali," katanya. Ia tak khawatir akan mengganggu koalisi. "Kami sudah mengikat kontrak yang jelas, dan tidak menyebut jabatan di pasal kontrak itu," kata Marzuki.

Sementara itu, sosialog Imam B. Prasojo kesulitan memprediksi wajah kabinet SBY di bidang Kesra. Yang pasti, kata Imam, SBY akan dihadapkan pada dilema antara memilih orang profesional atau mengakomodasi parpol. "Kalau SBY terjebak dalam representasi partai, pilihannnya jadi sedikit untuk mendapatkan orang ahli di bidangnya," kata Imam.

Ia menyebut contoh Menko Kesra yang dijabat Aburizal Bakrie. "Dia penting secara representasi politik, tapi tidak bisa menciptakan kerja sinergi antar-departemen," katanya. Sosok seperti Aburizal, kata Imam, justru kontraproduktif. "Dia bukan orang yang menggeluti atau berkarier di bidang Kesra, karena itulah Aburizal Bakri kurang hang on dalam berbagai masalah," katanya.

Posisi itu diperlukan sosok yang bisa berfungsi mediasi atau menjadi fasilitator sinergi antar-departemen dan swasta. Bila terpilih, SBY, kata Imam, harus berani mengabaikan desakan partai koalisi, sebagaimana saat menentapkan cawapres. Syukur-syukur, bila mendapatkan orang partai sekaligus profesional. sumber www.gatra.com

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Surabaya - Madura

Rabu, 10 Juni 2009 Pulau Jawa dengan Pulau Madura kini telah disatukan. Rabu tanggal 10 Juni 2009, adalah hari bersejarah dimana kedua pulau yang dipisahkan oleh Selat Madura itu telah disatukan dengan diresmikankannya Jembatan Suramadu oleh Presiden SBY. Acara peresmian jembatan sepanjang 5.438 meter, terpanjang di Indonesia ini dilakukan di kaki jembatan sisi Pulau Madura, tepatnya di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan.

Dalam sambutannya, Presiden SBY mengatakan bahwa pembangunan jembatan Suramadu dan proses rangkaian rekonstruksi penuh dengan dinamika. "Satu hal yang patut kita catat adalah tekad anak bangsa untuk membangun jembatan yang besar ini sungguh luar biasa. Meskipun kita didera krisis demi krisis, semangat kita tak pernah pudar dan akhirnya dengan ridha Allah SWT dan kerja keras semua pihak disertai dukungan rakyat, karya besar ini dapat dipersembahkan kepada Ibu Pertiwi," kata SBY di depan ribuan undangan yang hadir. (win)


Keterangan foto: Presiden SBY melambaikan tangan dari atas Jembatan Suramadu usai diresmikan, hari Rabu (10/6) siang. (foto: abror/presidensby.info)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Dibuka Presiden, Kongres Kepala Desa dan Perangkat Desa di Solo

Senin, 8 Juni 2009, 13:30:59 WIB Surakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Senin (8/6) siang membuka Kongres Kepala Desa dan Perangkat Desa se Indonesia, di Sasana Sumewa Pagelaran Keraton Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Presiden SBY, didampingi Mendagri Mardiyanto, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Rakyat Desa Nusantara, Sudir Santoso.

Dalam sambutannya Presiden antara lain mengingatkan, jadi pemimpin jangan terlalu banyak bicara hak, mari kita lebih sering berbicara tentang kewajiban. "Yang berpikir soal hak kepala desa dan kesejahteraannya dan perangkat desa bukan Saudara, tapi orang seperti saya, gubernur, bupati dan walikota. Beliau-beliau yang akan memikirkan, Saudara hanya memikirkan bekerja dan bekerja," kata SBY.


"Dulu saya sering lihat, ada yang datang ke Jakarta berunjuk rasa. Diam-diam kalau ada yang berunjuk rasa, saya ngecek ke Mendagri, ini ada apa? Carikan solusinya, sehingga lahirlah peraturan-peraturan yang kita laksanakan sekarang ini. Oleh karena itu tidak perlu bolak-balik Jakarta. Lebih baik berada di desa, semua dicarikan solusinya dengan baik. Itu yang lebih mulia," kata SBY.

Sebelumnya, Ketua Umum Persada Nusantara mengatakan, sejak kepemimpinan Presiden SBY, telah terjadi pembangunan yang sangat signifikan termasuk untuk kesejahteraan para kepala desa dan perangkatnya. "Ini bisa dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, serta beberapa peraturan lainnya yang berpihak kepada pemerintahan desa, serta bantuan anggaran desa yang setiap tahunnya terus bertambah," ujar Sudir Santoso disambut aplaus puluhan ribu kepala desa dan perangkat desa, baik yang berada dalam pendopo maupun yang berada di lapangan depan pendopo

Mendagri Mardiyanto berharap, dalam Kongres Kepala Desa ini akan menjadi wahana untuk bertukar pikiran dan berbagi pengalaman bagi seluruh peserta, sehingga mendapatkan nilai-nilai positif bagi pengembangan pedesaan dimasa yang akan datang. Mardiyanto kemudian menyerahkan kartu kepersertaan Jamsostek kepada dua orang perwakilan kepala desa. (win)sumber www.presidensby.info

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Presiden pada Hari Lingkungan Hidup: Indonesia Serius Menyelamatkan Lingkungan

Jumat, 5 Juni 2009, 12:00:53 WIB Jakarta: Indonesia serius untuk menjadi bagian dari masyarakat dunia untuk menyelamatkan lingkungan, kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2009 di Istana Negara, Jumat (5/6) pagi.

“Disamping langkah-langkah yang terus kita tingkatkan untuk menyelamatkan Indonesia, sejarah mencatat tahun 2004, kita memiliki prakarsa dan Alhamdulillah bisa kita laksanakan di PBB. Prakarsa itu adalah saya mengajak negara-negara yang memiliki hutan hujan tropis untuk bersatu bersama-sama mengatasi persoalan lingkungan sambil mendayagunakan hutan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat,” terang SBY.
“Tahun 2007, di sebuah pertemuan puncak di Australia, kita menjual ide yang Alhamdulilah juga diterima yaitu CTI atau Coral Triangle Initiative. Dan baru saja di Manado kita melaksanakan pertemuan puncak WOC,” kata SBY. “Indonesia juga serius selama tiga tahun terakhir ini melakukan kampanye penanaman dan pemeliharaan pohon. Kalau kampanye Pilpres, Legislatif, Pilkada itu hanya tiga minggu, tapi kalau ini sepanjang masa. Ini pahalanya tinggi, jadi jangan ragu-ragu melaksanakan kampanye ini,” kata SBY disambut tepuk tangan undangan.

Namun, lanjut Presiden, usaha-usaha tersebut belum cukup. “Harus kita tingkatkan dan harus berbuat lebih banyak lagi. Belum cukup, masih harus lebih giat lagi. Ada empat hal yang harus kita laksanakan bersama-sama kedepan. Pertama, bagaimanapun lingkungan, hutan, ladang dan gunung kita harus terus-menerus kita rawat dan kita lestarikan. Masih banyak yang bisa kita jaga untuk tidak mengalami kerusakan. Kedua, yang sudah terlanjur rusak mari kita perbaiki dengan cara-cara yang benar. Dengan mengubah gaya hidup, mengeluarkan anggaran, dengan kerjasama internasional dan membawa teknologi untuk mengatasi semua itu,” ujar SBY.

“Ketiga, mari kita kurangi emisi karbon dioksida. Saudara tahu, karbon dioksida membuat iklim panas, cuaca berubah, bencana terjadi dimana-mana karena pembakaran bahan bakar yang berasal dari fosil. Solusinya, mari kita buat lebih efisien menggunakan solar, premium, dan minyak tanah. Keempat, mari kita sekali lagi mengkampanyekan penanaman dan pelihara pohon. Kami bertekad untuk mewujudkan one man, one tree. Satu orang, satu pohon. Yang bisa menanam satu pohon setiap tahunnya, maka kita bisa menggantikan saudara-saudara kita yang tidak memiliki lahan untuk menanam,” SBY menjelaskan.

Presiden SBY mengangkat satu isu lama yang harus segera diselesaikan. “Ada daerah aliran sungai Bengawan Solo. Mulai dari Wonogiri terus melalui berbagai kabupaten dan kota, melalui dua propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini kalau tidak kita tata dan perbaiki, yang terjadi adalah banjir setiap tahun. Padahal kalau kita kelola dengan waduk, dam dan irigasi, maka itu mengurangi bencana dan meningkatkan air untuk pertanian. Ini harus direncanakan. Saya meminta untuk dua gubernur serta bupati dan walikota daerah yang dialiri Bengawan Solo, berkumpul bersama membahas solusi dan anggarannya bersama-sama,” terang SBY. (osa)



Redaksi | Syarat & Kondisi | Peta Situs | Kontak
© 2006-2009 Situs Web Resmi Presiden Republik Indonesia - Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Polhukam: Soal Ambalat, Satuan TNI di Lapangan Telah Lakukan Respons Profesional

Rabu, 3 Juni 2009, 15:00:59 WIB Jakarta: Dalam rapat terbatas (ratas) kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan hari Rabu (3/5) siang, Menko Polhukkam Widodo AS melaporkan mengenai permasalahan politik dan keamanan dalam negeri, khususnya masalah Pulau Ambalat.

Usai mengikuti ratas, Menko Polhukkam mengatakan, harus dipahami bahwa kasus Ambalat ini mengenai delimitasi batas maritim, yaitu belum disepakatinya garis batas perairan. "Oleh karena itu langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengelola masalah Ambalat, harus tetap berada pada kebijakan dasar yang sudah digariskan oleh pemerintah. Yang pertama, adalah melalui jalur diplomasi yang akan dilakukan melalui perundingan penyelesaian garis batas maritim antara Indonesia dan Malaysia," jelasnya.Yang kedua, tambahnya, adalah dengan tetap mempertahankan kehadiran unsur-unsur di lapangan agar pengawasan di perairan dapat dilakukan dengan efektif. "Saya kira satuan-satuan TNI yang ada di lapangan ini telah melakukan respons secara profesional karena pada dasarnya setiap interaksi di lapangan ada rule of engagement yang pada dasarnya menerapkan prinsip-prinsip secara universal di dalam interaksi di lapangan. Respon terhadap bentuk-bentuk pelanggaran perairan yang dilakukan TNI AL dalam hal ini, baik melalui komunikasi maupun manuver-manuver taktis, dan selama ini pelanggaran-pelanggaran wilayah tersebut dapat diatasi dan berhasil untuk diusir keluar melalui mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan aturan," jelasnya

Oleh karena itu, Presiden SBY memerintahkan agar seluruh jajaran yang terkait, harus tetap berorientasi terhadap kebijakan dasar. "Kehadiran di laut dari unsur-unsur TNI dalam hal ini TNI AL, terus dipertahankan dan semua reposn yang dilakukan terhadap semua interaks di lapangan, dilakukan secara profesional dan mengikuti rule of engagement. Departemen Luar Negeri, juga diharapkan secara aktif mempercepat proses perundingan," kata Widono.

"Selain itu, pemerintah Indonesia juga berharap agar pihak Malaysia juga menghormati proses perundingan ini dan tidak melakukan tindakan-tindakan provokasi dengan melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia. Kita tidak ingin ada sesuatu yang mengarah pada aksi-aksi kekerasan yang merugikan kita semuanya. Tetapi bahwa ada ketegasan di dalam upaya-upaya secara profesional untuk pertahankan kedaulatan dan sebagainya, itu orientasi utamanya," jelasnya. (mit)sumber www.presiden sby.info

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Tiba Kembali di Tanah Air dari Korsel

Selasa, 2 Juni 2009, 17:49:40 WIB Jakarta: Pesawat Garuda Airbus 330-300 yang membawa rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani, tiba di Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusumah hari Selasa (2/6) sore pukul 16.30 WIB, setelah melakukan kunjungan kerja di Pulau Jeju, Korea Selatan. Di Pulau Jeju, Presiden SBY menghadiri ASEAN-ROK Commemorative Summit 2009 yang diadakan dalam rangka memperingati 20 tahun kerjasama antara ASEAN dan Republik Korea yang berlangsung pada tanggal 1-2 Juni 2009.

Pertemuan tingkat tinggi yang mengambil tema Change, Challenge, and Collaboration for Asia's Prosperity difokuskan pada upaya-upaya yang memberikan pijakan negara ASEAN dan Korsel untuk bersama-sama menghadapi dan menanggulangi krisis ekonomi yang tengah menerpa dunia, serta meningkatkan kerjasama regional di sektor usaha.Selain dihadiri Presiden SBY, pertemuan tingkat tinggi tersebut dihadiri pula oleh Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan dan para pemimpin ASEAN lainnya seperti Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, PM Kamboja Hun Sen, PM Malaysia Najib Tun Razak, PM Singapura Lee Hsien Loong, dan PM Thailand Abhisit Vejjajiva. (osa)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Presiden: Membangun Bangsa dengan 230 Juta Penduduk Tidak Semudah Membalik Telapak Tangan

Kamis, 28 Mei 2009, 21:24:30 WIB akarta: Membangun bangsa dan negara yang terdiri dari 230 juta penduduk serta memiliki geografi yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan kompleksitas permasalahan dan tantangan yang kita hadapi, tidak semudah membalikkan telapak tangan. "Diperlukan tekad yang membaja, kerja keras, persatuan serta kebersamaan seluruh rakyat Indonesia," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya pada acara Tasyakur Harlah ke- 49 dan Silaturahmi Nasional PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini, Jakarta, hari Kamis (26/5) malam.

Menurut SBY, dengan ridho Allah SWT, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju, bermartabat dan sejahtera di abad ke - 21. "Dengan syarat kita harus bersatu melangkah bersama dan bekerja keras dengan memperkokoh pilar-pilar kehidupan yang ada di negeri ini. Ada 3 pilar harus terus menerus kita perkokoh, yaitu kita harus semakin mandiri dalam kehidupan di tengah-tengah arus globalisasi, kita harus makin memilki daya saing yang tinggi dan yang terakhir yang paling menentukan, bangsa kita harus memiiki peradaban yang bermartabat yang mulia," ujar SBY."Semua kembali kepada karakter, kepribadian dan peradaban bangsa. Bukan hanya bangsa yang cerdas menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi bangsa yang ulet, bangsa yang tidak kenal menyerah, bangsa yang ingin terus memperbaiki kehidupan dari hari perhari dan bangsa yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT yang tinggi," lanjutya.

Presiden SBY yakin bahwa bangsa Indonesia akan terus dapat melakukan peningkatan dalam berbagai kehidupan. "Saya punya keyakinan, dengan ridho Allah SWT, seberat apapun jalan yang akan kita tempuh, sekompleks apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita berpikir positif, optimis, sabar dan tegar, maka masa depan kita lebih baik dari masa sekarang," aparnya.

Tampak hadir mendampingi Presiden SBY dalam acara tersebut antara lain Menhub Jusman Sjafii Djamal, Menkominfo M. Nuh serta Mensesneg Hatta Rajasa. (mit)

Selanjutnya..... Selanjutnya...