Beberapa tokoh pendiri Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang tergabung dalam wadah Komite Pembantukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) diantaranya adalah H.Zainal Abidin, Ketua Harian Komite Pembentukan Kaupaten Bandung Barat yang ditemui di Ngamprah yang didampingi sekretaris KPKBB Drs. Ade Ratmadja. H. Zainal Abidin ketika ditemui Bandungbaratonline.com, menyesalkan dan merasa prihatin dengan terdengarnya kegundahan yang ada di lingkungan pejabat SOPD KBB, terlebih kegundahan ini setelah adanya kejadian beberapa orang pejabat yang mengundurkan diri dari jabatannya, seperti halnya kepala Kesbang linmas KBB, dan salah seorang pejabat di lingkungan Dinas pendidikan pemuda dan olah raga KBB. Padahal mereka mempunyai kedudukan peran dan fungsi yang sangat strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pejabat di lingkungan pemerintahan KBB, Kami bersama elemen masyarakat adalah tidak saja merasa memiliki tentang Bandung Barat ini, tetapi kami-kamilah pemilik Bandung Barat ini, karena kami bersama eleman masyarakat yang ada di KBB telah bersusah payah berjuang sampai memakan kurun waktu 7 tahun untuk mendirikan Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang kita perjuangkan dan kita cintai ini. Dengan maksud dan tujuan yang jelas yaitu agar Bandung Barat dapat berdiri sendiri serta memiliki pemerintahan legitimit serta berpihak pada kepentingan masyarakat, yaitu terciptanya berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, sesuai cita-cita awal pemekaran yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bandung Barat pada khususnya, masyarakat NKRI pada umumnya. Namun disaat kami membutuhkan optimalnya kinerja para aparatur pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di KBB, yang harus dijalankannya dan harus dimulai dari Bupati / wakil Bupatinya sampai kepada keseluruhan jajaran aparaturnya. Karena implementasinya dari sebuah cita-cita awal pemekaran sekaligus harapan kami semua ini ada di Pemerintah Kabupaten bandung Barat (KBB) yang mengelola seluruh manajemen, baik pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, ada di pundak-pundak para pimpinan dan para steakholder Pemerintah KBB, justru disaat kami membutuhkannya, mereka malah mengundurkan diri dari jabatannya. H.Zainal menambahkan dengan kejadian seperti ini kami para pendiri KBB mempunyai pertanyaan sangat besar terhadap Bupati, ada apa di balik semua ini ?, karena kami juga yakin sebuah Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang jumlah penduduknya cukup besar sampai mencapai 1,5 juta jiwa ini, tidak mungkin dapat dipimpin hanya oleh Bupati nya saja, tanpa dukungan para pejabat yang ada di jajaran SOPD nya, serta tanpa dukungan masyarakatnya, pemerintahan KBB ini tidak akan berjalan baik, salah satu contoh misalnya Kepala Kesbang Linmas KBB ini jelas-jelas mampunyai peran dan fungsi yang sangat strategis, sebagai alat pemersatu antara masyarakat dan pemerintah KBB, karena berbagai ormas, LSM, OKP yang ada di KBB adalah menjadi bagian tugas pokok pembinaannya, begitu pula seorang pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan olah raga KBB, ini juga salah satu Dinas yang sangat strategis, bahkan masalah pendidikan menjadi prioritas utama sebagaimana pula yang diamanatkan oleh pemerintah pusat, bahwa pendidikan ini harus menjadi prioritas utama kita semua, begitu pula di KBB, bagimana upaya semua pihak dalam mencerdaskan bangsa ini. Ketika Bandungbaratonline.com menanyakan bagaimana tentang isu yang beredar selama ini di masyarakat, mengenai Abubakar yang di tuding selama ini tersangkut masalah korupsi, H. Zainal menjawab " masalah itu bukan isu mayarakat, tetapi masyarakat telah mengetahuinya dimana masalah ini sudah masuk dalam ranah hukum yang tidak bisa masyarakat atau siapapun untuk memutar balik fakta hukum, ketika seseorang telah masuk dalam masalah hukum, siapapun orangnya tidak boleh kita berargumen atau berpendapat atau ada upaya-upaya lain apalagi mencoba-coba menghalan-hakangi upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum karena kita adalah negara hukum. Kalau seandainya beliua dulu saat menjabat sebagai sekda di Kabupaten Bandung dan tersangkut masalah hukum, justru kami balik bertanya kepada para aparatur penegak hukum, kenapa masalah ini tidak segera di bawa ke meja hijau, kami tahu masalah ini telah muncul sejak beberap tahun lalu ketika beliau masih menjabat sekda di Kabupaten Bandung, tetapi kenapa para aparatur penegak hukum ini membiarkan masalah ini berlarut-larut, padahal masalah penegakkan hukum ini menjadi prioritas utama pemerintahan SBY, termasuk pemberantasan korupsi di dalamnya, dan tidak boleh tebang pilih dan pandang bulu, karena koruptorlah yang telah menyengsarakan rakyat ini. Perkara salah atau tidak bersalahnya beliau itu adalah Hakim di pengadilan yang akan menetapkannya. Ini penting kata H.Zainal sebab akan berpengaruh terhadap kinerja beliua selama ini di KBB, karena bagaimanapun akan menggagu secara psikologis dan sekaligus menggagu pula tentang kinerja beliua secara pribadai sebagai seorang Bupati di KBB, dan perlu diingat yang akan membuktikannya bersalah atau tidak bersalah adalah nanti ada keputusan hukum tetap di pengadilan, dan sekarang rakyat menunggu kepastian hukum yang tetap dan jelas, ujar H.Zainal jangan masyarakat jadi ragu terhadap kepemimpinan apalagi beliu sebagai Top leadernya di KBB, karena KBB ini membutuhkan pemimpin yang prima dan kinerja yang oftimal " ujarnya. (BBO/ACS).
Selanjutnya.....
Selanjutnya...
Posts
