Singapura sangat gencar mempromosikan pendidikan di Negaranya, salah satunya dengan membuat profil buku lengkap tentang pendidikan di Singapura. Buku ini ditujukan bagi pelajar asing yang ingin kuliah di sana. Untuk info lebih lanjut silahkan membuka www.singaporeedu.gov.sg (Bb Online)
Buku pelajaran online akan sangat up to date, karena perubahan dan penambahan materi-materi pelajaran baru akan sangat dengan mudah dilakukan, berbeda dengan buku pelajaran konvensional, untuk melakukan revisi harus memakan biaya yang lebih mahal dan waktu yang lebih lama. (BB Online)
DIPONEGORO,(GM)-
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyatakan, link and match antara dunia usaha dan pendidikan belum berjalan optimal. Sehingga, ketika ada inovasi atau hasil penelitian, masih sulit untuk dikembangkan dan diimplementasikan kepada dunia usaha.
Pernyataan Gubernur itu disampaikan kepada wartawan seusai menerima peraih medali emas lomba robotik di San Fransisco, Amerika Serikat di ruang kerja Gubernur di Gedung Sate, belum lama ini.
Heryawan meminta kalangan pengusaha untuk membantu dunia pendidikan, khususnya dalam pengembangan hasil karya penelitian ataupun inovasi. Saat ini, banyak temuan dari kalangan akademisi maupun mahasiswa yang patut dikembangkan agar bermanfaat bagi masyarakat banyak. "Saat ini belum ada mekanisme link and match antara dunia pendidikan dengan industri. Akibatnya banyak karya inovasi dan kreasi tidak dapat dikembangkan secara massal," ujar Heryawan.
Seperti kreasi robotik ciptaan tim Unikom Bandung yang mampu memadamkan api, kata Heryawan, belum disambut oleh kalangan pengusaha. Meskipun langkah inovatif sudah mereka lakukan dan memenangkan medali emas di ajang lomba internasional tobotik di San Fransisco.
Dikatakan, tawaran pengembangan kepada mahasiswa yang bersangkutan justru datang dari luar negeri. Sejumlah negara menawarkan kerja sama, namun belum ditanggapi secara serius.
Heryawan menambahkan, pihaknya siap membantu dan mendorong pengembangan kemampuan mahasiswa tersebut di masa yang akan datang. Para pemenang itu sudah mendapatkan beasiswa dari pemerintah pusat sampai jenjang strata tiga atau program doktoral. Karena itu, pemerintah provinsi akan memberi bantuan dalam bentuk lainnya.
Sebelumnya, Pembantu Rektor III Unikom, Aelina Siregar menyatakan, investor dari Cina datang kepada pihaknya untuk menawarkan kerja sama pengembangan hasil karya mahasiswanya tersebut. "Tapi belum kami tanggapi serius, karena hal itu terkait dengan banyak hal yang perlu dikaji dulu," tegas Aelina.
Robot dengan roda ciptaan tim Unikom Bandung tersebut dibuat guna memadamkan api. Kelebihan dari robot tersebut adalah kemampuan memadamkan, sekaligus melokalisasi kerusakan akibat kebakaran. Karya Rodi Hartono dan Stevanus Akbar Alexander dengan pembimbing Yusrila Yeka Kerlooza mampu menyingkirkan pesaingnya dari Amerika Serikat, bahkan menyabet medali emas. (B.83)** (Sumber : www.klik-galamedia.com)
DIPONEGORO,(GM)-
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Bambang Soedibyo menegaskan, sekolah di tingkat pendidikan dasar (dikdas) 9 tahun (SD/SMP) tidak lagi memungut biaya apa pun, termasuk dana sumbangan pendidikan (DSP), sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP), dan lainnya kepada masyarakat. Jika masih ada sekolah yang memungut uang, dapat dikenakan sanksi pidana alias dilaporkan ke polisi/kejaksaan.
"Berdasarkan PP No. 47, penyelenggaraan pendidikan dasar itu merupakan tanggung jawab negara yang penyelenggaraannya sendiri tanpa memungut uang dari masyarakat. Saat ini, kami baru akan menerapkan di sekolah negeri (SDN/SMPN) dulu," tuturnya saat kegiatan sosialisasi Undang-undang No. 9 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) di Gedung Sate, Jln. Diponegoro Bandung, Selasa (10/2).
Ia mengatakan, batasan gratis itu tidaklah sama di setiap daerahnya, terutama masalah biaya operasional, terkait dengan kemampuan daerah itu masing-masing. "Tetapi khusus di Jabar, saya minta sekolah swasta juga sudah mulai memberlakukan sekolah gratis ini. Karena di Jabar, sudah ada bantuan BOS yang digulirkan oleh provinsi," ujarnya.
Untuk mematangkan rencana itu, ia meminta agar pemerintah daerah turut andil, terutama mengenai aturan berapa biaya operasional yang dibutuhkan setiap siswanya. Begitu juga dengan pemberian sanksi yang jelas jika masih ada sekolah yang memungut uang dari masyarakat. "Melalui peraturan daerah (perda), pemda perlu menambah aturan-aturan mengenai biaya operasional dan sanksi yang dimaksud. Karena kami, pemerintah tidak bisa melalukan hal-hal sampai sejauh itu," urainya.
Saksi hukum
Dalam sanksi itu, katanya, sekolah dapat diseret ke jalur hukum jika ketahuan memungut uang dari masyarakat. Ia mencontohkan, pelaksanaan perda mengenai sanksi itu sudah diterapkan di Sulawesi. "Laporan masyarakat menyebutkan komite sekolah ketahuan memungut biaya kepada orangtua siswa. Karena perda mengenai sekolah gratis berikut sanksinya sudah ada, maka Komite Sekolah tersebut kini tengah menjalani proses hukum di pengadilan," ungkapnya.
Pembuatan perda itu juga, katanya sebagai upaya untuk penegakan hukum agar tidak liar alias sembarangan. "Jangan hanya karena ada laporan dari masyarakat atau LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang belum jelas, tiba-tiba polisi atau kejaksaan menangkap kepala sekolah," urainya.
Baru tahun 2015
Sementara itu terkait dengan disahkannya UU No. 6 tentang BHP, ia optimis dapat diwujudkan. Namun, khusus di tingkat pendidikan di luar pendidikan tinggi, ia memprediksi baru akan terwujud pada tahun 2015. Hal itu terkait dengan standar sumber daya manusia (SDM) yang belum lulus S1.
"Program sertifikasi itu sendiri ditargetkan baru akan selesai pada 2014. Dengan kondisi itu, maka SD/SMP/SMA baru akan bisa ber-BHP pada 2015," ungkapnya. (B.107)**
(Sumber : www.klik-galamedia.com)
BATUJAJAR,(GM)-
Penambahan 301 tenaga pendidik di Kab. Bandung Barat (KBB) pada tahun anggaran 2008, masih belum mampu mengatasi persoalan kekurangan guru. Hingga sekarang KBB masih kekurangan 2.128 guru sekolah dasar (SD).
"Keberadaan guru honorer cukup membantu mengatasi kekurangan guru, tapi tetap saja masih banyak kurangnya. Di sejumlah sekolah ada kepala sekolah yang harus mengajar beberapa mata pelajaran karena gurunya kurang," kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kab. Bandung Barat, Drs. Agus Maolana di Batujajar, Rabu (11/2).
Data dari dinas tersebut, jumlah guru SD yang ada sebanyak 4.896 orang, sedangkan jumlah guru yang dibutuhkan 7.024 guru sehingga masih kekurangan guru SD sebanyak 2.128 orang. "Pada tahun anggaran 2008, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung Barat sebenarnya minta tambahan 1.080 orang guru, baik untuk SD, SMP, SMA maupun SMK. Tapi ternyata yang disetujui hanya 301 orang," ungkapnya.
Kekurangan guru SD di KBB, merata di semua kecamatan, bahkan untuk sekolah yang berada di kecamatan kota, seperti Lembang dan Padalarang, jumlah guru yang dibutuhkannya relatif besar.
Di Padalarang kekurangan 137 guru dan Lembang kekurangan 189 guru. Sedangkan Kec. Cihampelas 112 guru, Cikalongwetan 361 guru, Cililin 121 guru, Cipatat 225 guru, Cipeundeuy 137 guru, Cipongkor 198 guru, Gununghalu 118 guru, Rongga 144 guru, Sindangkerta 131 guru, Batujajar 35 guru, Cisarua 87 guru, Ngamprah 54 guru, dan Parongpong 79 guru. "Kekurangan guru paling banyak di SD yang berada di pelosok desa. Besarnya jumlah guru yang dibutuhkan di pelosok desa, bukan smata-mata disebabkan keengganan guru mengajar di lokasi terpencil. Jangankan memenuhi kebutuhan guru di pelosok, SD yang ada di kecamatan kota saja masih kekurangan tenaga pendidik. Ironis memang," tuturnya.
Kekurangan guru di SD yang berada di pelosok desa, lanjut Agus Maolana, bukan karena faktor keengganan guru mengajar di daerah terpencil. Sumpah dan janji seorang PNS saat akan dilantik, yaitu bersedia ditempatkan di mana saja, menjadi pengikat untuk mengajar di daerah manapun wilayah KBB. (B.104)** (Sumber : www.klik-galamedia.com)
BANDUNG, (PRLM).- Pemerintah Kabupaten Bandung mengucurkan dana bantuan sosial Rp 5,8 miliar untuk 8.554 guru honorer di Kab. Bandung, Selasa (30/12). Bantuan diterima oleh Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS) Kab. Bandung di Gedung Moh. Toha Kantor Pemkab Bandung. FKGHS mendapatkan porsi paling besar dari total bansos tahap keempat tahun 2008, sejumlah Rp 6,646 miliar dari APBD 2008.
Ketua FKGHS Indra Agustina menyambut baik iktikad politik Pemkab Bandung terhadap FKGHS dengan mengucurkan dana bantuan sosial tersebut. Meski secara nominal belum mencukupi kebutuhan guru honorer tersebut, pihaknya tetap berterima kasih terhadap perhatian pemerintah kepada FKGHS.
"Ke depan, kami berharap bukan hanya diperhatikan dari dana bantuan sosial saja. Akan tetapi, pemerintah pun harus menyusun regulasi yang jelas terhadap eksistensi guru honorer di Kab. Bandung," katanya.
Anggota Dewan Penasihat FKGHS Kab. Bandung Wawan Maryana menyatakan, bantuan sosial tersebut merupakan bantuan jangka pendek untuk guru honorer yang jumlahnya saat ini mencapai 10.758 orang. Yang paling penting bagi guru honorer adalah pengakuan dari pemerintah berupa langkah konkret pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau menjadi tenaga kerja kontrak (TKK).
Sementara itu, Bupati Kab. Bandung Obar Sobarna mengatakan, bantuan untuk guru honor tersebut belum tentu akan menjadi agenda rutin bantuan sosial tiap tahunnya. Hal itu tergantung dari pengajuan terhadap penyusunan APBD. "Masalah guru honor ini sering menjadi salah penafsiran di masyarakat. Yang mengangkat guru honor adalah sekolah-sekolah dan yayasan. Sedangkan yang terikat dengan kami adalah TKK, yang pada tahun 2009-2010 pengangkatannya harus sudah selesai," katanya.
Untuk penyaluran bantuan sosial tersebut, Pemkab Bandung akan melakukan pengawasan dalam bentuk administrasi di desa, kecamatan, dan tingkat kabupaten. Terkait isu pemotongan atau pemungutan pada dana bantuan sosial terhadap FKGHS, Obar menegaskan, pihaknya akan menindak aparat yang melakukan praktik tersebut. (A-183/A-147)***
(Sumber : www.pikiran-rakyat.com)
YOGYAKARTA, SELASA- Walau tidak menolak Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang baru saja disahkan, Forum Rektor Indonesia terus mengkritisi secara tajam UU itu. Selain mendesak penegasan terhadap kalimat-kalimat yang bias, UU itu harus bertahap diterapkan.
Demikian ditegaskan Ketua Forum Rektor Indonesia yang juga Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogaykarta Edy Suandi Hamid, dalam Diskusi UU BHP, Implikasinya Bagi Penyelenggaraan di Daerah yang diadakan Lembaga Ombudsman Swasta Provinsi DIY, Selasa (30/12).
Forum Rektor akan segera menggelar pertemuan secara internal, lalu bertemu dengan Presiden. "Tapi yang pasti, UU BHP harus dan hanya bisa diterapkan bertahap, tidak bisa sekaligus semua lembaga pendidikan disamaratakan," ujar Edy.
Salah satu hal yang bias dalam UU itu, menurut dia, adalah pendanaan. BHP di Perguruan tinggi swasta (PTS) dan sekolah swasta tidak diakomodasi karena dalam UU hanya disebutkan dibantu pemerintah. Sementara untuk BHP negeri, sudah tersurat tegas mengenai minimal atau seluruh dukungan dana pemerintah.
Terkait dengan akuntabilitas keuangan, keharusan laporan keuangan sekolah dasar dan menengah diaudit oleh akuntan publik atau tim audit, menurut Edy, jelas butuh dana cukup banyak .
"Jangankan sekolah di pedalaman, sekolah dan perguruan tinggi di DIY yang tidak sakit pun dipastikan kesulitan untuk memenuhinya. Apalagi yang sakit," ujarnya.
Taman siswa menolak
Jika Forum Rektor memilih mengkritisi tajam karena masih ada sisi positif UU BHP, Tamansiswa tegas menolak. Ki Wuryadi, Ketua III Majelis Luhur Tamansiswa yang juga pembicara dalam diskusi, mengatakan, Tamansiswa segera mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Wuryadi mengatakan, prinsip BHP adalah sebagai badan usaha (korporat), bukan badan pendidikan yang mengemban tugas mendidik. "Kami akan ajukan judicial review, atau sekalian tidak akan tunduk pada UU buatan pemerintah itu. Tamansiswa jelas tidak mungkin menerapkan BHP," ucapnya.
Baskara Aji, Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan DIY berpendapat, pihaknya juga menyayangkan UU yang di saat-saat terakhir sebelum disahkan, isi draft-nya pun tak banyak diketahui kalangan pendidikan.
PRA
(Sumber : www.kompas.com)
JAKARTA, SELASA - Dalam upaya meningkatkan kesiagsiagaan bencana Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah menyiapkan 13 paket buku berisi segala hal tentang bencana alam. Buku tersebut diharapkan menjadi salah satu muatan lokal di tingkat SD hingga SMA.
Buku tersebut merupakan karya dari program Compress sebagai sebuah kontribusi dan mendorong perubahan paradigma tentang bencana. "Kita membuat buku-buku yang memberikan info mengenai sifat-sifat kepulauan di Indonesia. Saat ini usulan untuk dijadikan muatan lokal sudah disampaikan ke Depdiknas," kata Kepala LIPI Umar Anggara Jenie di Jakarta, Selasa (30/12).
Umar menjelaskan, saat ini kendala dana menjadi alasan LIPI belum mampu memproduksi buku tersebut secara massal. Maka Depdiknas diharapkan membeli hak cipta buku tersebut agar bisa dicetak secara massal dan didistribusikan ke berbagai sekolah di Indonesia.
"Ke depannya edukasi yang terdapat dalam buku tersebut dapat diterima dan menjadi milik masyarakat," katanya.
Salah satu pembahasan, lanjut Umar, adalah tentang terumbu karang untuk mengenal ciri-ciri akan terjadinya bencana gempa atau tsunami. Saat tsunami ketika air pasang, terumbu karang akan berdiri. Tapi ketika surut secara tiba-tiba, terumbu karang akan merendah hingga menyentuh dasar.
Selain itu penghitungan umur atau usia karang juga bisa mendeteksi apa yang terjadi di masa lampau dan mempelajari pembentukan tanah di daerah tersebut. "Kewaspadaan tentang bencana jangan tergantung dengan alat. Justru alam yang akan mengajarkan kepada kita," katanya.
(Sumber : www.kompas.com)
Muhammad Nur Hayid - detikNews
Madinah - Untuk menjaga kemurnian kitab suci umat islam, Alquran, Kerajaan Saudi Arabia membuat satu lembaga khusus yang bertugas menjaga dan menyebarkan alquran ke penjuru dunia seperti yang diwahyukan Allah pada Nabi Muhammad saw.
Lembaga ini dinamai 'Percetakaan Mushaf Alquran Kompleks Malik Fahd' yang berada di pinggiran kota Madinah. Sejak berdiri tahun 1984 sampai sekarang, 240 juta jilid alquran sudah dihasilkan dan dibagikan ke seluruh penjuru dunia.
"Alhamdulillah, setiap tahun, kami berhasil mencetak 10 juta alquran dalam bentuk cetakan, CD, dan kaset. Data kami sampai sekarang, sudah 240 juta alquran yang tercetak dari jumlah itu langsung kita distribusikan ke negara-negara Islam yang membutuhkan," kata Direktur Publikasi 'Kompleks Malik Fahd' Syeikh Sholeh Husaini di Madinah, Rabu (24/12/2008).
Untuk kepentingan syiar Islam, Percetakaan Mushaf alquran Kompleks Malik Fahd ini juga mencetak Alquran beserta terjemahannya ke dalam 53 bahasa, di antaranya bahasa Afrika, Arab, Asia, Inggris, Spanyol, Urdu, dll. Alquran model ini dibagikan secara gratis baik melalui pengiriman langsung ke negara-negara yang bersangkutan maupun dibagikan di arab saudi pada saat umat Islam berkumpul untuk menunaikan ibadah haji.
"Alhamdulillah, program kami mencetak alquran dan terjemahannya dalam 53 bahasa sudah terlaksana. Alquran yang model ini kami bagikan secara gratis. Untuk musim haji tahun ini kami bagi 2 juta jilid. Semoga Allah memudahkan semua urusan ini," terang Syeikh Sholeh.
Selain mencetak dan menyebarkan alquran, lembaga ini juga membuat jurnal-jurnal dan kitab-kitab yang terkait dengan pembahasan alquran.
"Tapi, kami tidak hanya mencetak alquran, melainkan jurnal kajian tentang alquran, jurnal
bantahan yang meluruskan hal-hal tentang alquran, serta hasil seminar alquran dan Assunnah (hadits nabi)," terangnya.
Untuk diketahui, Kompleks percetakan Mushaf Alquran komplek Malik Fahd ini didirikan pada tahun 1984 atau 1405H. Kompleks ini berdiri di atas lahan 25 hektar dengan jumlah pekerjanya sebanyak 1.700 orang yang berasal dari Arab Saudi sendiri dan negara-negara lainnya.
"Petugas yang ada meliputi tenaga teknis dan tim pengawas. Tim pengawas itulah yang mengupayakan keabsahan cetakan Alquran ke beberapa ulama di berbagai belahan dunia, kemudian hasilnya juga dikoreksi tim pengawas lain lagi," terang Syeikh Sholeh.
Begitu luasnya lahan untuk kompleks ini, pemerintah Arab Saudi juga membangun beberapa gedung selain percetakan alquran. Gedung-gedung itu antara lain, gedung pusat penelitian dan pengembangan Dirosah Islamiyah, Al Quran, dan As-Sunnah.
Selain gedung diatas, ada juga gedung khusus pelatihan petugas, gedung tempat penyimpanan hasil percetakan dan pemusnahan sisa percetakan serta gedung khusus reparasi alat-alat percetakan, dan perumahan untuk para pejabat serta tamu khusus.
Mengenai prosesi cetaknya, Syeikh Sholeh menjelaskan ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum masuk proses cetak. Tahapan-tahapan itu adalah, penulisan teks alquran oleh petugas khusus, kemudian dibawa ke lembaga tashih (pengecek) yang berisi para penghafal alquran luar kepala dan memahami tafsirnya untuk dikoreksi sampai tidak ada salah titik dan komanya.
Baru setelah prosesi koreksi ini, naskah-naskah yang ada dibawa ke percetakan untuk diperbanyak sesuai dengan program yang direncanakan setiap tahunnya sebanyak 10 juta eksemplar. Karena itulah, kesalahan sekecil apapun akan terkontrol dan langsung diperbaiki.
Inilah bukti nyata jaminan Allah swt yang akan menjaga firmannya dari segala kesalahan dan perubahan walau satu huruf sekalipun. Sebagaimana yang terdapat dalam ayat alquran yang artinya, Sesungguhnya Allah yang menurunkan alquran, dan Allah pula yang akan menjaganya.(yid/gah) (Sumber : www.detik.com)
MADANI/REP SERPONG, BANTEN -- Ada yang salah dengan pendidikan di Indonesia karena hanya mendidik secara akademik dan menjadikan siswa sebagai pencari kerja, bukan menjadi pengusahanya."Jadi hanya menjadi montir dan bukan pemilik bengkelnya. Ini harus diubah dengan model pendidikan yang menitikberatkan Entrepreneurship sejak dini," kata Ir Ciputra, Dewan Penasehat Ikatan Pengusaha Indonesia (Ipindo) ketika bersama puluhan pimpinan perusahaan mengunjungi berbagai laboratorium milik BPPT di Pusat Penelitian Iptek (Puspiptek) di Serpong, Banten, Kamis (6/11).
Dalam acara tersebut juga direalisasikan kerjasama antara BPPT dengan Universitas Ciputra Entrepreneurship Center (UCEC) dan penandatanganan Keinginan Bersama (Letter of Intent) antara Balai Pengkajian Teknologi Polimer dengan PT Jaya Trade Indonesia serta BPPT Enjinering dengan PT Martina Berto.
Dewan Penasihat Ipindo yang juga pendiri Ciputra Group, Ir Ciputra, mengatakan, pihaknya tertarik pada potensi BPPT yang sangat besar dan mengajak BPPT bekerjasama membangun Pusat Technopreneurship Indonesia, sehingga selain kebutuhan pengusaha bisa terpenuhi, hasil inovasi BPPT juga bisa bernilai komersial.
"BPPT punya potensi bukan main, punya SDM sekitar 500 doktor dan 600-700 master serta lahan pusat penelitian Iptek 350 ha dengan 14 laboratorium dan berbagai sarananya, sayangnya hasil-hasilnya belum kelihatan nyata," kata peraih gelar Perekayasa Utama Kehormatan BPPT itu.Hal itu, menurut dia, karena para peneliti BPPT tidak mengkomunikasikan hasil risetnya secara baik, selain itu, hasil-hasil temuannya pun tidak sesuai dengan selera pasar.
Karena itu, Ciputra menargetkan 10-20 kerjasama riset ditandatangani dengan BPPT tahun ini dan 100 kerjasama riset pada tahun depan di mana berbagai perusahaan akan mengemukakan kebutuhannya kepada BPPT dan BPPT berupaya memenuhi kebutuhan tersebut.
Puluhan pimpinan perusahaan itu mewakili sejumlah perusahaan antara lain PT Kawasan Industri Jababeka, PT Ristra, PT Data Scrip, Metrodata Electronics, PT Petrolog Indah, PT Nusantara Compnet Integrator, Arion Paramitha Holding, PT AKR, Asuransi Wahana Tata, dan United Chemical Group.
Mereka dibagi dalam sejumlah kelompok yang masing-masing mengunjungi laboratorium berbeda, seperti Balai Mesin Perkakas, Teknik Produksi dan Otomasi, Balai Pengkajian Teknologi Polimer, Balai Pengkajian Bioteknologi, Balai Kekuatan Struktur, atau Balai Thermodinamika Motor dan Propulsi.ant/kp
Sumber : www.republika.co.id
NARIPAN,(GM)-
Akibat sempitnya lapangan pekerjaan, jumlah pengangguran di Kota Bandung diperkirakan meningkat sekitar 20% per tahun. Pada tahun 2008, jumlah pengangguran di Kota Bandung sudah mencapai 173.000 orang. Angka pengangguran tersebut diperkirakan akan terus meningkat, terkait krisis ekonomi yang menyebabkan sejumlah perusahaan kolaps.
"Tahun ini, tenaga kerja yang terserap baru mencapai 1.000 orang. Kendati demikian, Pemkot Bandung terus berupaya agar tingkat pengangguran dapat ditekan," ujar Wali Kota Bandung, H. Dada Rosada di sela-sela bursa kerja yang diadakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung di Be Mall, Jln. Naripan Bandung, Rabu (5/11).
Menurutnya, tenaga kerja di Kota Bandung kurang terserap karena masih kecilnya investasi pembangunan padat karya. Investasi yang ada di Kota Bandung masih dalam tahap menengah. Karenanya, Pemkot Bandung berupaya membuka lapangan pekerjaan dengan program bantuan.
Kepala Disnaker Kota Bandung, Ir. Hj. Hibarni Andam Dewi mengungkapkan, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan sejumlah perusahaan swasta dalam melatih dan membina tenaga kerja Kota Bandung seperti dengan PT Nikatsu dan Adira Motor. "Dengan Adira Motor, lulusan nantinya akan mendapat sertifikat dan kesempatan untuk bekerja di Adira Motor," ujarnya. (B.98/fit.job)** (www.klik-galamedia.com)
DIPATI UKUR,(GM)-
Meski belum masuk dalam ranking world class university (WCU), namun Universitas Padjadjaran (Unpad) masih memperlihatkan kualitasnya sebagai salah satu universitas besar di Indonesia. Berdasarkan penilaian Webometrik, Unpad berada di posisi 4.100 atau naik 600 peringkat untuk situs universitas yang banyak dikunjungi.
"Peringkat kita naik dari 4.700 ke peringkat 4.100 di tingkat internasional. Sementara untuk tingkat nasional dari asalnya 17 turun satu level ke 18. Itu berdasarkan hasil kajian Webometrik, Unpad bermain di situ," ujar Rektor Unpad, Prof. Ganjar Kurnia, usai pementasan drama "Nyuuh" hasil karyanya di Aula Unpad, Jln. Dipati Ukur, Senin (3/11).
Peringkat dari Webometrik, lanjutnya, ditentukan berdasarkan situs, yakni banyaknya pengguna internet yang membuka website Unpad. Karena itulah, setiap karya ilmiah yang dihasilkan dosen maupun mahasiswa Unpad dimasukkan dalam website. Masyarakat yang tertarik pada karya ilmiah yang terdapat dalam website bisa menggalinya lebih dalam.
"Selama pekan ilmiah, kita menghasilkan 170 proposal. Kita masukkan karya ilmiah tersebut pada website, kalau ada orang yang tertarik mereka bisa memanfaatkan hasil penelitiannya," tuturnya.
Meski masuk pada ranking Webometrik, namun Unpad belum masuk dalam WCU. "Kita siapkan menuju world class university. Kita sudah mulai melaksanakan seminar-seminar internasional," tegasnya.
Dikatakannya, pelaksanaan seminar internasional ini akan terus ditingkatkan. Selain itu, Unpad pun terus merangsang dosen dan mahasiswa untuk terus menghasilkan karya ilmiah. Bahlan, bagi mahasiswa atau dosen yang menulis dalam media massa pun diberi rangsangan berupa uang. Meski diakui, saat ini orang-orang Unpad yang muncul masih bersifat random.
"Bagi dosen yang buat buku, saya kasih Rp 5 juta. Kalau ada yang sekolah lagi ke luar negeri atau tugas ke luar, mereka pun diongkosi," ungkapnya sambil menambahkan, semua dosen dan mahasiswa mempunyai peluang yang sama . (B.95)** sumber (www.klik-galamedia.com)
Posts
All Comments
© Blogger template The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008
Back to TOP
