KPK Usut Projek Ajudikasi Tanah
Minggu, 07 September 2008 , 16:14:00
SUMBER, (PRLM).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penyelewengan pada pelaksanaan projek ajudikasi tanah di Kab. Cirebon. Lembaga itu bahkan mendesak Polres Cirebon menggelar penyelidikan dan penyidikan dugaan penyelewengan pada pelaksanaan proyek ajudikasi tanah tersebut.
Melalui surat bernomor R-1859/40/VI/2008, Deputi Bidang Pengawasan Internal & Pengaduan Masyarakat KPK, Handoyo Sudradjat, menyampaikan desakan kepada Polres Cirebon. Informasi yang diperoleh Minggu (7/9), surat permintaan pengusutan kepada polres juga ditembuskan ke Antasari Azhar, Ketua KPK.
Pengusutan kasus itu terungkap dalam surat yang disampaikan KPK kepada kepada Setiawan Kaltara, M.H, Ketua LSM "Bela Bangsa". LSM itu yang awalnya melaporkan dugaan penyelewengan pelaksanaan proyek ajudikasi tanah di tiga kecamatan di Kab Cirebon thn 2006-2007.
"Kami lagi menunggu realisasi polres untuk mengusut dugaan penyelewengan yang juga diminta secara khusus oleh KPK," tutur Setiawan.
Pelaksanaan projek ajudikasi tanah antara tahun 2005-2006 di Cirebon diduga kuat bermasalah. Projek pembuatan sertifikat tanah itu sebenarnya gratis dan dibiayai Bank Dunia.
"Kenyataannya warga dipungut biaya. Besarnya bervariasi ada yang Rp 100.000,00 sampai Rp 400.000,00/pemohon sertifikat. Pungutan ini jelas merupakan penyelewengan, sebab seluruh biaya ditanggung Bank Dunia," tutur Setiawan.
Proyek ajudikasi dilaksanakan di tiga kecamatan di wilayah timur Cirebon, yakni Kec. Astanajapura (Asjap), Lemahabang dan Karangsembung. Tiap kecamatan, diperkirakan ada 5.000 pemohon sertifikat, besarnya pungutan bisa mencapai Rp 6 miliar/kecamatan.
"Kami punya bukti kuat termasuk pengakuan warga yang dipunguti biaya oleh aparat desa. Dugaan penyelewengan projek ini juga sudah menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan). Pungutan itu merupakan penyelewengan, sebab tidak ada aturan dan proyek itu dibiayai Bank Dunia," tutur Setiawan.(A-93/A-147)*** sumber www.pikiran-rakyat.c0m
SUMBER, (PRLM).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penyelewengan pada pelaksanaan projek ajudikasi tanah di Kab. Cirebon. Lembaga itu bahkan mendesak Polres Cirebon menggelar penyelidikan dan penyidikan dugaan penyelewengan pada pelaksanaan proyek ajudikasi tanah tersebut.
Melalui surat bernomor R-1859/40/VI/2008, Deputi Bidang Pengawasan Internal & Pengaduan Masyarakat KPK, Handoyo Sudradjat, menyampaikan desakan kepada Polres Cirebon. Informasi yang diperoleh Minggu (7/9), surat permintaan pengusutan kepada polres juga ditembuskan ke Antasari Azhar, Ketua KPK.
Pengusutan kasus itu terungkap dalam surat yang disampaikan KPK kepada kepada Setiawan Kaltara, M.H, Ketua LSM "Bela Bangsa". LSM itu yang awalnya melaporkan dugaan penyelewengan pelaksanaan proyek ajudikasi tanah di tiga kecamatan di Kab Cirebon thn 2006-2007.
"Kami lagi menunggu realisasi polres untuk mengusut dugaan penyelewengan yang juga diminta secara khusus oleh KPK," tutur Setiawan.
Pelaksanaan projek ajudikasi tanah antara tahun 2005-2006 di Cirebon diduga kuat bermasalah. Projek pembuatan sertifikat tanah itu sebenarnya gratis dan dibiayai Bank Dunia.
"Kenyataannya warga dipungut biaya. Besarnya bervariasi ada yang Rp 100.000,00 sampai Rp 400.000,00/pemohon sertifikat. Pungutan ini jelas merupakan penyelewengan, sebab seluruh biaya ditanggung Bank Dunia," tutur Setiawan.
Proyek ajudikasi dilaksanakan di tiga kecamatan di wilayah timur Cirebon, yakni Kec. Astanajapura (Asjap), Lemahabang dan Karangsembung. Tiap kecamatan, diperkirakan ada 5.000 pemohon sertifikat, besarnya pungutan bisa mencapai Rp 6 miliar/kecamatan.
"Kami punya bukti kuat termasuk pengakuan warga yang dipunguti biaya oleh aparat desa. Dugaan penyelewengan projek ini juga sudah menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan). Pungutan itu merupakan penyelewengan, sebab tidak ada aturan dan proyek itu dibiayai Bank Dunia," tutur Setiawan.(A-93/A-147)*** sumber www.pikiran-rakyat.c0m
Posts
0 comments:
Post a Comment