RPJMD Kab. Bandung Barat Amburadul

Kamis, 11 Desember 2008
NGAMPRAH,(GM)-
DPRD Kab. Bandung Barat menilai, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013 yang disusun eksekutif, amburadul. Sebagian materi RPJMD yang disusun konsultan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) diduga meniru Kab. Malang, Jawa Timur.

"Isi materi RPJMD banyak yang salah, seperti memasukkan Kec. Cimenyan sebagai kawasan pelestarian alam, Kec. Ibun dan Kertasari sebagai kawasan hutan produksi, serta Kec. Ibun sebagai daerah peternakan," kata Ketua Pansus RPJMD DPRD Kab. Bandung Barat, Ranran Raharja di Ngamprah, Rabu (10/12).

Menurut Ranran, semua tahu kalau tiga kecamatan itu tidak termasuk wilayah Kab. Bandung Barat, tapi Kab. Bandung. "Kita jadi bertanya-tanya dari mana IPB mendapat data tersebut. Turun ke lapangan enggak?" katanya.

Kesalahan lain, lanjut Ranran, terdapat program pengembangan kawasan budi daya laut, payau, dan air tawar. "Kab. Bandung Barat tidak memiliki laut, tapi kok ada program pengembangan kawasan budi daya laut. Sehingga, program yang termuat dalam RPJMD tak sesuai dengan potensi alam Kab. Bandung Barat," paparnya.

Ia juga menjelaskan, terjadi kesalahan data pada tabel 5.6 tentang perkembangan rincian belanja daerah tahun 2008 dan rencana tahun 2009. Berdasarkan data tahun 2008, APBD Kab. Bandung Barat sebesar Rp 661 juta, sedangkan rencana APBD 2009 yang tercantum dalam RPJMD sebesar Rp 1,2 triliun.

"Karena banyak ditemukan data yang tidak valid, dewan meminta eksekutif dan konsultan dari IPB untuk melakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan, kita menemukan sesuatu yang janggal pada Bab I mengenai prinsip dasar menata pembangunan Kab. Bandung Barat. Isinya sama persis dengan RPJMD Kab. Malang tahun 2006-2011. Bahkan ada nama Provinsi Jawa Timurnya segala. Mungkin lupa ke-delete," ungkapnya.

Tak puas atas hasil kerja IPB, DPRD Kab. Bandung Barat dan Pemkab Bandung Barat akhirnya mengambil alih penyusunan RPJMD. Ranran merasa tidak puas dengan cara kerja IPB yang dianggapnya kurang profesional.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bambang Subagio membenarkan jika pihaknya menggunakan jasa konsultan IPB dalam menyusun RPJMD 2008-2013. Terlepas dari hasil kerjanya yang dinilai tidak memuaskan, pihak Bappeda akan melakukan evaluasi. (B.104)** (Sumber : www.klik-galamedia.com)