Awali Tahun 2009 Gubernur Rombak Pejabat Eselon II

DIPONEGORO,(GM)-
Memasuki tahun 2009, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan membuat gebrakan. Sebanyak 56 pejabat eselon II dilantik untuk mengisi jabatan pada struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) baru. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Sate, Jln. Diponegoro Bandung, Rabu (31/12) sore.

Dalam SOPD baru tersebut, tiga nama muncul dari luar lingkungan Pemprov Jabar, yakni Dr. Mohammad Wahyudin Zarkasyi sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Dr. Amung Ma'mun, M.Pd. sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, dan dr. Alma Lucyati, M.Kes. sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes).
Alma yang sebelumnya menjabat sebagai Kadinkes Kab. Subang menggantikan Kadinkes sebelumnya, dr. Hanny Ronosulistyo, Sp.O.G. Sedangkan Zarkasyi yang sebelumnya menjabat Pembantu Rektor II Universitas Padjadjaran (Unpad) menggantikan posisi Dadang Dally yang pindah menjadi Kepala Badan Diklat Provinsi Jabar. Sementara Amung Makmun yang sebelumnya menjadi akademisi di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengisi jabatan baru di lingkungan Pemprov Jabar.

Gubernur Ahmad Heryawan kepada wartawan menyatakan, Disdik dan Dinkes menjadi prioritas utama dalam pembangunan Jabar. "Disdik dan Dinkes itu memang akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan Jabar ke depan, selain dinas lain yang terkait dengan peningkatan daya beli. Karena itu untuk Disdik, kami menarik pejabat dari luar lingkungan pemprov, karena dibutuhkan upaya percepatan perbaikan," kata Heryawan saat ditemui wartawan usai pelantikan.

Terhadap semua pejabat tersebut, lanjutnya, akan ditetapkan reward dan punishment yang tegas. Heryawan meminta kepada semua kepala SOPD untuk memberikan laporannya setiap tiga bulan sekali dan evaluasi akan dilakukan setiap enam bulan. "Bentuk sanksinya tentu akan disesuaikan dengan aturan yang ada. Pastinya akan terkena sanksi administrasi jika dalam enam bulan tidak menunjukkan prestasi," katanya.

Heryawan juga menegaskan, semua pejabat eselon II yang dilantik harus turut merumuskan perencanaan kinerjanya, sehingga tidak hanya jajaran eselon III saja yang menguasai masalah teknis. "Kita berharap mulai tahun 2009, Pemprov Jabar memiliki pejabat birokrasi yang reformis, tidak bersedia menerima atau memberi hadiah dari siapa pun," paparnya. (B.83)** sumber www.klik-galamedia.com