Tokoh Pemekaran Prihatin Soal Polemik Ibu Kota

PADALARANG,(GM)-
Munculnya wacana yang diembuskan salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan anggota dewan mengenai penolakan Kec. Ngamprah sebagai ibu kota Kab. Bandung Barat (KBB), mengundang keprihatinan tokoh pembentukan KBB. Debat kusir penentuan ibu kota dinilai hanya membawa dampak buruk terhadap masa depan kabupaten yang baru berumur 2 tahun ini.

"Kalau kita terus memperdebatkan letak ibu kota, pembangunan yang diharapkan bisa berjalan cepat sesuai dengan cita-cita pemekaran bisa terhambat. Mau membangun bagaimana jika elite terus berdebat soal ibu kota. Berpikir mundur itu namanya," kata Ketua Komite Pembentukan KBB, Endang Anwar di Padalarang, Minggu (21/6).
Ditegaskannya, posisi ibu kota sudah jelas dan tegas disebutkan dalam UU 12/ 2007 tentang Pembentukan KBB bahwa Ngamprah ditetapkan sebagai ibu kotanya.

"Sekarang Kab. Bandung Barat sudah terbentuk, mari kita pikirkan masa depan. Bukan berpikir mundur. Masyarakat Kab. Bandung Barat, sekarang membutuhkan peningkatan kesejahteraan bukan memikirkan sesuatu yang sudah diputuskan," sarannya.

Lebih jauh Endang mengatakan, penentuan Ngamprah sebagai ibu kota kabupaten sudah melalui kajian akademisi dari 6 perguruan tinggi ternama di Jawa Barat.

Secara terpisah tokoh masyarakat KBB lainnya, Jacob Anwar Lewi menilai, pernyataan yang dilontarkan salah satu LSM yang menolak Ngamprah sebagai ibu kota sudah tidak lagi memikirkan nasib masyarakat KBB secara umum. Tapi lebih mengedepankan ego kewilayahan.

Pernyataan senada disampaikan Sekretaris KPKBB, Bahrudin S. Dibrata. Menurutnya, maju mundurnya satu daerah tidak bisa ditentukan oleh dekat jauhnya dengan ibukota kabupaten.

"Masyarakat Rongga tak perlu bikin KTP ke Ngamprah, karena pelayanan sudah bisa dilakukan di tingkat kecamatan. Paling penting sekarang, masyarakat harus mengontrol kebijakan pembangunan dari pemerintah. Tidak boleh ada ketimpangan pembangunan antardaerah," ujarnya. (B.104)** (Sumber : www.klik-galamedia.com)