Microsoft: : Penegakkan Hukum HKI di Indonesia Perlu Digeber

Ardhi Suryadhi - detikinet Jakarta - Microsoft seakan masih belum puas dengan kinerja aparat dalam menegakkan hukum terkait Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Produsen software raksasa ini pun menyerukan peningkatan penegakkan hukum dari pihak berwajib.

"Payung hukum dan enforcement (penegakkan hukum) sudah ada, tetapi kerjaan kita belum selesai dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan," tutur Presiden Direktur Microsoft Indonesia Tony Chen di sela acara pengumuman pemenang iMULAI 2.0 yang berlangsung di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (11/2/2009).PR yang dimaksud Tony adalah terkait masih membumbungnya tingkat pembajakan software di Tanah Air. Berdasarkan data IDC, pada 2007 lalu tingkat pembajakan software di Indonesia mencapai 84 persen. Angka ini turun hanya satu persen dari tahun 2006 yang mencapai 85 persen.

"Bandingkan dengan negara tetangga kita misalnya, Malaysia. Tingkat pemabajakan di sana masih berkisar 60 persenan. Gap sekitar 20 persen ini kan cukup jauh," tukasnya.

Untuk itu, diperlukan inisiatif pihak berwajib untuk dapat menertibkan pengguna software bajakan ini. "Enforcement sudah ada, tapi perlu konsistensi dan volumenya juga harus ditingkatkan," lanjut Tony.

Bahkan, diutarakannya, Dubes Amerika Serikat Cameron Hume mengatakan bahwa penyebab Bill Gates mengeruk kesuksesan di AS adalah karena di Negeri Paman Sam itu lingkungan bisnisnya mendukung.

Kisah Klasik

Tony pun tak lupa untuk menceritakan kisah sukes yang sudah sering kali diceritakan orang Microsoft dan Business Software Alliance (BSA) ketika mengkampanyekan penggunaan software legal. Yakni, jika tingkat pembajakan software turun maka akan berdampak pula pada terciptanya lapangan kerja baru.

Diceritakannya, sebuah produsen software lokal asal Bali bernama Bamboomedia kerap menjadi partner Microsoft untuk membuat software-software sederhana. "ISV ini juga menjadi korban pembajakan dan mereka menyatakan jika pembajakan bisa ditekan maka perusahaannya bisa menambah karyawan hingga 80 orang lagi," kata Tony.

Jadi, pungkasnya, payung hukum dan penegakkan hukum yang lebih jelas dan ketat mutlak diperlukan untuk menyelematkan para ISV ini agar tetap hidup.

( ash / fyk ) (Sumber : www.detiknet.com)