Wagub Minta Menhut Hentikan GRPP Kelola Tangkuban Parahu

Pradipta Nugrahanto - detikBandung

Bandung - Pengelolaan objek wisata dan kawasan hutan lindung Tangkuban Parahu oleh PT. Graha Rani Putra Persada (GRPP) dinilai kurang bersahabat dengan lingkungan. Karenanya Wagub Jabar Dede Yusuf berencana mengajukan permohonan pada menteri kehutanan agar GRPP untuk menghentikan proyek tersebut.

"Selama ini GRPP berjalan karena ada putusan langsung dari Menhut. Padahal seperti kita ketahui bersama, kewenangan pengelolaan hutan lindung ada pada pemerintah daerah masing-masing," tutur Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf ketika ditemui wartawan di rumah dinasnya Minggu (4/10/2009).Meski begitu, Dede masih akan menunggu keputusan dari Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. "Kita tidak bisa langsung berjalan begitu saja, karena keputusan gubernur adalah penentu langkah selanjutnya," imbuh Dede.

Sembari menunggu, Dede berencana melakukan peninjauan ke lokasi untuk memastikan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk membenahi Tangkuban Parahu.

"Rencananya minggu depan saya akan ke lokasi. Kalau action plan kita sudah merumuskan, soal apa dan bagaimana wait and see aja deh," ujar Dede.

Pemprov Jabar sudah siap dengan sejumlah desain pengelolaan Tangkuban Perahu. Anggaran pun siap dialokasikan di RAPBD 2010. Tapi semua program tadi sulit direalisasikan karena Departemen Kehutanan tidak mengajak serta Pemda untuk ikut serta mengelola. Dephut tiba-tiba memberi izin pengelolaan ke GRPP tanpa rekomendasi daerah.
(dip/ema)
(Sember : www.detikbandung.com)