Menko Polhukam: Rekomendasi Pansus Bank Century adalah Rekomendasi Politik, Bukan Hukum

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak merespon secara khusus setiap isu yang berkembang terkait dengan Pansus Bank Century. Tetapi Presiden dan jajaran kabinet senantiasa mencermati dan mengevaluasi setiap dinamika perkembangan di Senayan. Demikian dikatakan Menko Polhukkam Djoko Suyanto dalam keterangan persnya, usai mengikuti Sidang Paipurna Kabinet di Kantor Presiden, Kamis (25/2) siang.

Djoko mengatakan, proses Pansus Hak Angket Century adalah proses politik bukan hukum. “Dinamika yang ada di dalam kegiatan-kegiatan di Pansus tidak akan lepas dari kepentingan-kepentingan politik atau fraksi,” kata Djoko, yang dalam keterangan persnya didampingi Menhuk dan HAM Patrialis Akbar. “Apapun yang direkomendasikan oleh Pansus adalah rekomendasi politik, bukan rekomendasi hukum,” ia menambahkan.

Presiden SBY, lanjut Djoko Suyanto, mengatakan dinamika yang terjadi di Senayan atau Pansus Bank Century DPR wajar adanya. “Dinamika parlemen hanyalah proses pendewasaan demokrasi. Hasil dari proses Pansus Bank Century ini akan ditindaklanjuti,” Menko Polhukam menjelaskan.
Djoko menambahkan, Presiden SBY mengimbau seluruh jajaran kabinet agar pemerintahan tidak boleh berhenti dan tetap bekerja sesuai dengan apa yang mereka rencanakan setahun ke depan. “Jadi, kabinet harus tetap bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan Bapak Presiden,” ujar Djoko.

Terkait isu penyebutan nama di Pansus Century, Patrialis Akbar mengatakan bahwa penyelidikan Pansus Hak Angket ini tidak bersifat proyustisia. ”Kalau menyebut nama, menurut kami, itu adalah sesuatu yang kurang tepat karena azas praduga tak bersalah ini sudah diatur dalam KUHP kita maupun hukum internasional,” Patrialis menjelaskan.

Di akhir keterangannya, Djoko menganjurkan untuk terus mengamati proses Pansus Bank Century ini. “Tidak usah berandai-andai, ikuti saja prosesnya,” kata Djoko. (yun)
Srmber www.presidensby.info