Polda Jabar Selidiki Dugaan Mark Up Pembebasan Lahan Ibu Kota KBB Warga Mekarsari Dimintai Keterangan

Senin, 22 Februari 2010 NGAMPRAH,(GM)-
Sebanyak 30 warga Desa Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat dimintai keterangan oleh petugas Unit II Satipikor Polda Jabar. Mereka diperiksa terkait laporan dugaan mark up harga lahan bakal ibukota Kab. Bandung Barat yang dibebaskan Pemkab Bandung Barat di kantor Desa Mekarsari, Sabtu (20/2).

Pemeriksaan yang dipimpin Kompol Fama Dachi ini dilakukan secara maraton. Tujuh orang petugas memeriksa warga sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.

Fama Dachi mengatakan, pemeriksaan menindaklanjuti laporan yang masuk ke Polda Jabar terkait dugaan mark up dan pelanggaran teknis penjualan tanah untuk calon ibu kota Kab. Bandung Barat. Polda Jabar perlu mencocokkan laporan dugaan penyelewengan dan mark up dengan fakta di lapangan.

"Laporan yang masuk ke Polda Jabar pasti akan kami tindaklanjuti. Begitupun dengan laporan dugaan mark up harga tanah ini, polisi perlu menanyakan secara langsung kepada masyarakat terkait dengan dijualnya kepada siapa, berapa luasnya, harganya berapa, dan pertanyaan lainnya," katanya.

Pemeriksaan juga disaksikan oleh Kepala Desa Mekarsari, Didin Wardiman. Dijelaskannya, rencana pemeriksaan sudah dikoordinasikan dengan pihak desa, Selasa (16/2). Termasuk surat tugas No Pol B/431/II/2010/Dit Reskrim tanggal 18 Februari 2010 yang ditandatangani Direktur Reserse Kriminal, Kompespol Abdul Hakim Munsyarif.

Menurut Didin Wardiman, sebenarnya ada 54 orang yang diundang untuk datang, namun tidak semua hadir karena pemilik tanah di Mekarsari bukan semuanya warga sini. ”Mengenai adanya yang mengadukan ke Polda Jabar, saya tidak mengetahui hal tersebut," ujarnya.

Didin mengakui, harga jual lahan milik warga kepada pembeli (investor perorangan) tidak sama. Namun dari informasi di lapangan harganya berkisar antara Rp 40-55.000/meter.

Merasa dibohongi

Puskam (45), salah seorang warga Kp. Kiarapayung, RT 4/RW 3, Desa Mekarsari yang dimintai keterangannya oleh Polda Jabar, menuturkan, tanah seluas 120 m2 miliknya telah dijual kepada seorang investor (broker, red) pada bulan November 2009 seharga Rp 700.000/tumbak atau setara dengan Rp 50.000/meter. Puskam mengaku baru mengetahui bahwa Pemkab Bandung Barat mengalokasikan anggaran pembebasan tanah senilai Rp 70.000/meter setelah tanahnya dijual.

"Selisih Rp 20.000/meter itu sangat besar. Coba kalau dari awal pemerintah menginformasikan harga tanah yang akan dibebaskan, saya tak akan menjual kepada broker dengan harga yang jauh lebih murah," tuturnya.

Warga Mekarsari lainnya, Zaenal Abidin, mengaku dirinya merasa dibohongi broker yang telah membeli tanahnya seluas 440 tumbak di Blok Cinangela, Ds. Mekarsari, tanggal 19 Desember 2009. Ketika itu belum ada informasi bahwa pembebasan lahan untuk keperluan pusat pemerintahan KBB.

"Tanah yang saya jual hanya Rp 50.000/meter. Dengan demikian uang yang saya terima Rp 308 juta, padahal pagu dari Pemkab Bandung Barat Rp 70.000/meter. Terus terang saya merasa dibohongi dan dirugikan oleh broker," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komite Pembentukan Kab. Bandung Barat, Ade Ratmaja, ketika dimintai komentarnya, menyesalkan pembebasan tanah untuk pusat pemerintahan telah bersinggungan dengan hukum. Mestinya pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar proses pembebasan tanah sesuai dengan koridor aturan. "Paling saya sesalkan pemerintah tak mampu mencegah masuknya broker tanah," katanya.

Lebih memprihatinkan lagi, lanjutnya, dewan seakan-akan tutup mata dan telinga. "Padahal saya yakin mereka telah mencium aroma permaian tidak sehat dalam pembebasan lahan ini," sesalnya. (B.104)** Sumber www.klik-galamedia.com