Surat yang dikirim ke Presiden itu Palsu

Para pengurus yang tergabung kedalam Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) telah kecolongan oleh ulah oknum yang mengatasnamakan Ketua Umum KPKBB dan sekertaris Umum KPKBB dengan menggunakan Kop surat KPKBB, cap dan tanda tangan serta isi surat yang ditujukan ke Presiden semuanya palsu karena KPKBB tidak pernah mengirimkan surat ke Presiden, keterangan tersebut disampaikan ketua umum KPKBB H . Endang Anwar ke Bandungbaratonline . Surat yang ditujukan ke Presiden dari Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) yang palsu itu bernomor : 26/KPKBB/VIII/2010 tertanggal 17 september 2010, dengan tembusannya anatara lain ke 1. Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum di Jakarta, 2. Kapolri, 3. KPK, 4. Kejaksaan Agung, 5. ICW, 6. Pimpinan DPR RI, 7. Komisi II DPR RI, 8. Gubernur Jabar, 9. Kapolda Jabar, 10. Kejaksaan Tinggi Jabar. 11. Ketua Komisi Kepolisian Nasional, 12. Kapolres Cimahi, 13 Kejaksaan Negeri Bale Bandung. Dalam isi surat yang jumlah halaman berikut lampirannya sebanyak 8 halaman itu diataranya berisi : Jika unsur dan aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak mampu melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, kami selaku unsur masyarakat yang melahirkan Kabupaten Bandung Barat mengusulkan agar Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat didemisionerkan bahkan Undang-undangnya dicabut kembali. Pernyataan isi surat itu telah melukai hati para tokoh pemekaran yang telah bersusah payah berusaha bertahun tahun mengorbankan harta tenaga dan pemikikirannya dalam memperjuangkan lahirnya Kabupaten Bandung Barat, masa diminta kembali dibubarkan itu namanya penghinaan dan penghianatan terhadap perjuangan yang telah dilakukan masyarakat Bandung Barat dan para tokohnya dalam mewujudkkan terbentuknya Kabupaten Bandung Barat ujar Endang Anwar. (BBO/AR).