Ketua DPRD Sumut Resmi Diberhentikan

MEDAN--MI: Abdul Wahab Dalimunthe secara resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Sumatra Utara (Sumut).

Pemberhentian dilakukan pada rapat paripurna dipimpin Pelaksana Harian Ketua DPRD Sumut Hasbullah Hadi di Medan, Selasa (28/10).

"Dengan disetujuinya pemberhentian Wahab Dalimunthe melalui rapat paripurna ini, maka selanjutnya kita akan menyampaikan usulan pemberhentian ini kepada Menteri Dalam Negeri," kata Hasbullah.

Wahab yang berasal dari Partai Golkar mengundurkan diri dari DPRD Sumut terhitung 14 Oktober lalu, menyusul keputusannya mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat pada Pemilu mendatang.

Politisi senior itu sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Tapanuli Tengah (1984-1989), Sekdaprov Sumut (1995-1998), Wagub Sumut (1998-2003) dan terakhir juga menjadi Ketua DPD Partai Golkar Sumut.

Untuk mengisi posisi unsur pimpinan dewan yang ditinggal Wahab, Partai Golkar telah mempersiapkan dua anggota fraksinya untuk dipilih dalam rapat paripurna dewan, yakni Aziz Angkat dan Zaman Gomo Mendrofa.(Media Indonesia)

RUU tentang Wilayah Negara Disahkan
Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU tentang Wilayah Negara. Seluruh fraksi secara bulat menyetujui diundangkannya RUU tersebut.

Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan dasar yuridis terhadap masalah sengketa perbatasan yang selama ini dihadapi Indonesia.

"Secara objektif selama ini negara kita belum mempunyai dasar hukum yang kuat untuk wilayah perbatasan. Ketika ada saling klaim, kita tidak punya dasar yuridis. Nah, dengan adanya UU ini kita sudah punya dasar hukum," ujar anggota Komisi I Hajriyanto Thohari.

Hal itu disampaikan Thohari usai Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2008).

Menurut Thohari, dalam undang-undang yang baru disahkan ini juga diatur mengenai pembentukan badan untuk mengelola wilayah perbatasan.

"Sekarang ini ada 37 lembaga yang menangani wilayah perbatasan, dari berbagai departemen, tapi tidak ada koordinasi. Dengan adanya uu ini, diharapkan bisa terkordinir dengan baik," jelas politisi Golkar ini.

Lebih jauh Thohari menjelaskan, badan pengelola perbatasan ini nantinya juga akan bertugas memajukan perekonomian perbatasan.

"Wilayah perbatasan memerlukan perlakuan khusus, terutama dalam aspek kesejahteraan. Agar tidak ada lagi warga negara kita yang menyeberang untuk mencari nafkah karena di negaranya tidak ada pekerjaan. Ini demi menjaga kehormatan dan kedaulatan bangsa," pungkasnya. (Detik)