Dewan Beri Catatan pada LKPJ Bupati KBB

Sabtu, 04 Juli 2009 LEMBANG,(GM)-
DPRD Kab. Bandung Barat "menghadiahkan" berbagai catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2008 Bupati Bandung Barat, Abubakar yang disampaikan dalam rapat paripurna di Grand Hotel Lembang, Jumat (3/7). Catatan strategis yang berisi saran dan koreksi tersebut untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

"Kinerja pemerintahan tahun 2008 kurang memuaskan. Banyak persoalan yang belum berhasil dituntaskan. Pelayanan kepada masyarakat juga belum maksimal," kata Ketua DPRD Kab. Bandung Barat, Tatang Gunawan seusai rapat paripurna LKPJ di Grand Hotel Lembang.
Dewan menginventarisasi sejumlah persoalan yang terjadi sepanjang tahun 2008, antara lain masih terbatasnya kemampuan aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya, sehingga penyelesaian pekerjaan sering terhambat, program peningkatan IPM terhambat keterbatasan dana, dan jumlah pengangguran terbuka semakin bertambah.

"Belum terlihat ada prestasi fenomenal yang ditorehkan selama kepemimpinan bupati dan wakil bupati definitif. Salah satu penyebabnya pembentukan SOPD (satuan organisasi perangkat daerah) baru terbentuk setelah 6 bulan pemerintahan kepala daerah definitif, setelah sebelumnya selama satu tahun lebih dipimpin pejabat bupati," paparnya.

Lambat adaptasi

Tatang juga menyayangkan lambannya adaptasi sejumlah kepala SOPD yang terkena mutasi beberapa waktu lalu. "Saya lihat banyak kepala SOPD terlambat beradaptasi. Padahal, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan, tidak boleh ada jeda," ujarnya.

Penyerapan anggaran yang tidak maksimal pun tak luput dari sorotan dewan. Menurut Tatang, tak terserapnya anggaran sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Meski dipenuhi catatan, namun dewan menilai, sekalipun daerah otonom baru, Kab. Bandung Barat telah menunjukkan keseriusan dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Dalam laporannya, dewan juga memberikan saran kepada Pemkab Bandung Barat agar memprioritaskan 8 program penanganan, yaitu penanggulangan pencemaran Waduk Saguling, pembentukan perda, penanggulangan kemacetan di Jln. Padalarang dan Cimareme, penyelesaian aset, peningkatan SDM aparatur, penataan pasar tradisional, penyediaan air bersih yang merata, serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. (B.104)**
sumber galamedia