Abaikan Kepentingan Politis di KBB

Sabtu, 23 Oktober 2010

CISARUA,(GM)- Reformasi birokrasi harus segera dilakukan Bupati Kab. Bandung Barat (KBB), Abubkar, sebagai langkah memperbaiki sistem pemerintahan daerah yang kinerjanya dinilai lemah. Kepentingan politis harus disingkirkan dalam menempatkan personel di berbagai lapisan. "Reformasi birokrasi harus segera dilakukan Bupati dan hindari kepentingan politis, kedepankan profesionalisme," kata Ketua Komite Percepatan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (KPP-KBB), Drs. Ade Rarmaja kepada "GM", Jumat (22/10) Menurutnya, reformasi yang dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus didasarkan pada tingkat profesionalisme personel yang akan ditempatkan. Oleh karena itu, Bupati harus memberikan kewenangan penuh kepada Kepala Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk melakukan kerjanya secara objektif dalam menempatkan para pejabat. Dalam tingkatan penilaian tersebut, Bupati jangan sungkan untuk mencoret nama-nama pejabat atau personel di berbagai lapisan yang rekam jejaknya tidak baik. Dengan kata lain, Bupati harus mempunyai keberanian dan ketegasan dalam upaya menentukan masa depan KBB. "Singkirkan kepentingan politis, selamatkan KBB dengan menempatkan personel secara profesional," tegas Ade. Dikatakan, penyusunan pejabat yang mengisi Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) KBB, sangat kental muatan politisnya. Bahkan bisa dikatakan penempatan personel saat itu merupakan euforia kemenangan dalam suksesi pemilukada. "Muatan politisnya sangat kental pada saat itu, sehingga banyak tim sukses yang bertugas seperti Baperjakat," katanya. Sehubungan dengan banyaknya campur tangan tersebut, penilaian kompetensi pegawai negeri sipil (PNS) yang akan menempati jabatan strategis seperti kepala dinas, cenderung diabaikan. Akses dukungan politis lebih mendominasi penempatan seseorang sebagai pejabat di lingkungan KBB dibandingkan dengan kemampuannya. "Jadi jika melihat pemetaan pada persoalan tersebut, dari awal memang sudah ada kesalahan. Kesalahan itu jangan diulangi lagi. Lakukan reformasi birokrasi dan tempatkan personel berdasarkan penilaian profesionalisme," katanya. (B.68)**

sumber www.klik-galamedia.com