Pengusaha Muda Minta Insentif Pajak untuk Gerakkan Pasar

JAKARTA - Perhimpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berharap pemerintah memberikan insentif pajak untuk sektor industri yang produknya bisa menggerakkan pasar domestik.

"Memang pemerintah telah mengeluarkan insentif pajak itu, namun sektor mana yang akan mendapat insentif pajak ini, dan kami berharap ke sektor yang bisa menggerakkan pasar domestik," kata Ketua HIPMI Erwin Aksa, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/12/2008)
Erwin juga menekankan, bahwa insentif tersebut jangan sampai salah sasaran. Dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah ini, HIPMI berharap gejolak perekonomian global tidak terlalu terpengaruh ke perekonomian Indonesia.

"Jangan sampai insentif pajak ini dinikmati oleh industri yang bahan bakunya dari impor, namun harus industri yang berbasis dan memiliki bahan baku dari dalam negeri, terutama usaha menengah kecil dan mikro (UMKM)," harapnya.

Erwin juga berharap dengan insentif pajak ini muncul lapangan kerja baru, sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang mengalami PHK (pemutusan hubungan kerja) dari industri yang kena dampak krisis global.

"PHK di saat ekonomi yang lesu ini memang biasa, namun jika ada lapangan kerja baru perekonomian pasti tidak terganggu," katanya.

Erwin menuturkan selain dari insentif pajak, HIPMI juga berharap dari kalangan perbankan untuk segera melonggarkan likuiditasnya. Kondisi ini telah menyulitkan dunia usaha untuk melakukan ekspansi maupun kebutuhan kredit guna melanjutkan dunia usaha. Untuk itu HIPMI juga mengharapkan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) segera direalisasikan guna menopang berjalannya sektor riil di Indonesia.

Menurut Erwin, belanja pemerintah masih menjadi andalan untuk menggerakkan sektor riil, untuk itu realisasi penyerapan anggaran APBN diharapkan bisa cair mulai Januari 2009.

Yang tidak kalah penting, lanjutnya, adalah kebijakan pemerintah untuk segera melakukan perbaikan birokrasi yang bisa menunjang pertumbuhan investasi di Indonesia.

"Birokrasi di Indonesia, apalagi sejak diterapkan otonomi daerah menjadi penghambat investasi, untuk itu kami berharap birokrasi segera dibenahi," tambah Erwin. (Tomi Sujatmiko/Sindo/rhs) (Sumber : www.okezone.com)