Dinas KUKM Jabar Harus Konsolidasi

JATINANGOR,(GM)-
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Jawa Barat dinilai perlu meningkatkan konsolidasi kelembagaan dalam meningkatkan koperasi dan UKM yang ada di Jawa Barat. Terlebih konsolidasi kelembagaan sampai saat ini masih mengalami banyak kekurangan.

"Sebetulnya Jawa Barat mempunyai potensi yang besar sekali dalam pengembangan koperasi dan UKM. Bahkan infrastrukturnya pun sudah cukup bagus, hanya saja konsolidasi secara kelembagaan masih kurang dan perlu ditingkatkan," ujar Adi Sasono, Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) kepada wartawan di sela-sela acara seminar "Memantapkan Peran Gerakan Koperasi dalam Dinamika Perubahan Global" di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor, Senin (29/6).

Diungkapkan Adi Sasono, konsolidasi kelembagaan sangat perlu ditingkatkan, mengingat masih banyak pelaku UKM yang mempunyai ketergantungan terhadap sektor informal atau lintah darat. Hal tersebut jelas sangat merugikan para pelaku usaha.
"Oleh karena itulah konsolidasi ini perlu ditingkatkan, sehingga para pelaku UKM ini dapat bergabung dalam koperasi. Sehingga mereka bisa mendapatkan kemudahan akses baik permodalan maupun bantuan dari pemerintah. Apalagi Jawa Barat memiliki potensi yang cukup besar dalam industri kreatifnya," jelasnya.

Saat ini, lanjut Adi Sasono, pihaknya sedang berupaya semaksimal mungkin untuk mengembangkan koperasi yang ada di Indonesia, termasuk juga Jawa Barat. Salah satu langkah yang saat ini dilakukannya adalah melakukan pendekatan kepada perbankan, supaya pelaku UKM dapat mengakses permodalan secara mudah. Sehingga mereka tidak terjerat oleh para lintah darat.

Selain itu, saat ini sedang dikembangkan koperasi secara online. "Sudah ada 3.080 titik online se-Indonesia. Dengan sistem online ini semua koperasi yang ada di Indonesia dapat dipantau secara real time, oleh karena itulah sistem ini kita berdayakan," jelasnya.

Koordinasi lemah

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Provinsi Jawa Barat, Renne Riyadi mengatakan, perkembangan perkoperasian di Jawa Barat menghadapi kendala berupa masih lemahnya koordinasi kelembagaan. "Terutama dengan pihak perbankan dan pelaku UKM yang tidak sejalan," katanya.

Menurutnya, para pelaku UKM kesulitan dalam mengakses permodalan perbankan. Terlebih pihak perbankan sangat berhati-hati dalam mengucurkan dana pinjaman. "Oleh karena itulah kita berupaya semaksimal mungkin menjembatani hal itu," jelasnya. (B.99/eri.job)** (Sumber : www.klik-galamedia.com)