Pilkada KBB Perlu Kejelasan Dasar Hukum

kamis, 28 juni 2012 00:54 WIB CIPEUNDEUY (GM) - Bupati Bandung Barat, Abubakar menjelaskan bahwa anggaran bukanlah satu-satunya alasan pro-kontra pelaksanaan pilkada gabungan antara Pilgub Jabar dan Pilkada Kabupaten Bandung Barat (KBB). Namun, ada yang lebih penting yang harus diperhatikan sebelum memutuskan untuk melaksanakan pilkada gabungan atau mandiri. "Anggaran tidak menjadi prioritas, karena yang kami butuhkan adalah kejelasan hukum atau kepastian hukumnya dalam pelaksanaan pilkada nanti," jelas Abubakar di Cipeundeuy, Rabu (27/6). Abubakar yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan KBB mengaku, persoalan yang dihadapi KBB dan kabupaten/kota lainnya berbeda. Karenanya ia ingin melihat secara objektif persoalan tersebut, dan menyerahkan semuanya kepada DPRD. Ketika mereka memutuskan apa pun hasilnya, pihaknya menegaskan akan mengikuti keputusan itu. "Keputusan ada pada dewan. Mereka ini yang menentukan pilkada KBB, apakah akan dilakukan secara mandiri atau bersama," tegasnya. Dikatakannya, meski KBB harus melakukan pilkada mandiri, tidak akan jadi soal. Sebab, sejauh ini pemerintah daerah sudah menganggarkan dana sebesar Rp 40 miliar dari APBD KBB untuk even politik tersebut. Jadi terlepas ada atau tidak adanya bantuan anggaran dari provinsi, ia mengatakan KBB siap menggelar pilkada. "Pilkada gabungan belum tentu akan menghemat anggaran. Sebab ketika pilkada gabungan digelar dan aturan hukumnya tidak jelas, dikhawatirkan akan menimbulkan chaos politik. Maka, tetap saja biaya yang dikeluarkan bisa tetap besar," tuturnya. Abubakar menambahkan, saat ini yang sedang terjadi adalah rivalitas antara DPRD dan KPUD KBB. Karena masing-masing lembaga merasa memiliki kewenangan paling besar untuk menentukan format pilkada yang akan digelar di Bandung Barat. Padahal menurutnya, hal itu adalah pembangunan dan hajat politik yang kewenangannya ada di DPRD. Batas waktu Mengenai batas waktu selama seminggu yang diberikan KPU Provinsi Jawa Barat kepada KBB untuk memberikan keputusan apakah akan ikut pilkada gabungan atau mandiri, Abubakar mengaku belum mendengar informasi tersebut. Ia menyerahkan hal itu kepada ahlinya (DPRD), dan sudah mewakilkan Sekda dan Asisten Pemerintahan KBB pada rapat koordinasi dengan KPU Jabar. "Saya belum mendengar soal tenggat waktu yang diberikan KPU Jabar kepada KBB. Tapi yang saya tahu, pada Senin kemarin ada rapat koordinasi masalah ini, dan diikuti oleh sekda serta asisten pemerintahan yang perkembangan terakhir hasil rapat itu saya belum tahu lantaran belum mendapat laporan," ujar Abubakar. Sampai detik ini polemik terkait penyelenggaraan pilkada gabungan atau mandiri di KBB masih terus bergulir. Meski KPUD KBB sudah mengatakan siap menggelar pilkada gabungan sesuai dengan instruksi KPU Jabar, namun masih ada pihak-pihak yang menginginkan KBB melakukan pilkada mandiri. Dalihnya karena merasa aturan hukum pilkada gabungan belum jelas, meski berulang kali KPU Jabar menjelaskan jika aturan hukum terkait pilkada gabungan sudah ada dan sah. (B.84)** sumber galamedia