Terkait Pilkada Bersama atau Mandiri KPU KBB Belum Bersikap

rabu, 20 juni 2012 00:55 WIB PADALARANG (GM) - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), belum bisa memutuskan apakah akan melaksanakan pilkada bersama atau mandiri. Pernyataan itu disampaikan Ketua KPUD KBB, Asep Mamat, saat dikonfirmasi terkait pelaksanaan Pilkada KBB yang saat ini masih menjadi perdebatan apakah akan dilakukan secara mandiri atau bersama dengan Pilgub Jabar. "Kami belum bisa memutuskan masalah itu. Hanya yang jelas, pada prinsipnya kami menyiapkan dua opsi, yakni pilkada bersama atau mandiri," jelasnya di Padalarang, Selasa (19/6). Asep mengatakan, pihaknya mengakui jika SK KPU Jabar soal pilkada bersama sudah diterima. Namun pihaknya juga mengapresiasi masukan dan aspirasi, baik dari parpol maupun anggota legislatif di DPRD KBB soal usulan pilkada mandiri. Karena itulah, pihaknya terus membahas mengenai kemungkinan-kemungkinan tersebut dengan berbagai elemen supaya dihasilkan suatu kebijakan yang tepat terkait pelaksanaan Pilkada KBB. Asep memastikan jika harus terpaksa dilakukan pilkada mandiri, konsekuensinya KBB tidak akan mendapatkan anggaran bantuan dari Pemprov Jabar sebesar Rp 19 miliar. Menurutnya, pendanaan nantinya hanya akan ditanggung sendiri oleh KBB. Pihaknya sudah mengajukan anggaran ke Pemda KBB sebesar Rp 40 miliar, dengan asumsi pelaksanaan pilkada dilakukan dua putaran. "Saat ini MoU penandatanganan alokasi bantuan Rp 19 miliar dari provinsi sedang dibahas dan KPUD KBB sudah mengirimkan utusannya. Namun saat ini pembahasannya masih berlangsung alot, apakah pelaksanaannya mandiri atau bersama," terang Asep. Tergantung bupati Sementara itu, kepastian KBB melaksanakan pemilukada bersama atau mandiri akan ditentukan dalam Memorandum of Understanding (MoU) Nota Hibah Pemilukada Gabungan antara Gubernur dan 4 kepala daerah, yaitu Kab. Sumedang, Kota Sukabumi, Kota Cirebon dan KBB pada pekan depan. Jika Bupati Bandung Barat, Abubakar hadir dan menandatangani nota kesepakatan, Pemilukada KBB digabungkan dengan pemilihan gubernur (pilgub) dan pemilukada di tiga daerah lainnya. "Kalau pada acara MoU tersebut Bupati KBB hadir dan menandatangani MoU, maka Pemilukada KBB akan dilaksanakan bersama dengan pilgub dan pemilukada di 3 daerah di Jabar. Kalau tidak, berarti KBB akan melaksanakan pemilukada tersendiri," ujar anggota Komisi A DPRD Jabar, Deden Darmansyah kepada wartawan, usai audiensi dengan KPU Jabar di Gedung DPRD Jabar, Jln. Diponegoro Bandung, Selasa (19/6). Sementara itu, Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat mengatakan, terkait persoalan ini, dalam waktu dekat anggotanya akan berkunjung ke DPRD dan Bupati KBB. "Secara prinsip kita tidak akan memperkeruh keadaan. Namun, kita ingin mencari solusi terkait masalah ini," jelas Yayat. (B.84/B.96)** Sumber Galamedia