Abubakar Membantah, Asep Mamat Berkilah elite Politik Intervensi KPU

kamis, 19 juli 2012 00:48 WIB NGAMPRAH (GM) - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) seharusnya bersikap tegas dan patuh kepada ketetapan yang diputuskan KPU Jabar untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gabungan (Pilgab). Ketidaktegasan KPU tersebut disinyalir sarat kepentingan intervensi elite politik. "Adanya keinginan KBB untuk keluar dari agenda pilkada gabungan, kental dengan intervensi politik elite. Buktinya, bantuan anggaran Rp 19 miliar ditolak hanya demi kepentingan dan keuntungan partai semata, bukan masyarakat. Ini sangat disayangkan karena masyarakat menjadi korban," ujar Ketua DPC Partai Demokrat KBB Sally Febian, di Ngamprah, Rabu (18/7). Sally menegaskan, pernyataan Pemkab Bandung Barat yang sudah menyiapkan anggaran untuk pemilukada mandiri, terkesan angkuh dan sombong. Padahal, katanya, kemampuan anggaran dan kemapanan KBB, masih jauh di bawah tiga kabupaten lain yang menyatakan ikut pilgab. "Tiga daerah yang melakukan pilkada gabungan merupakan daerah yang sudah mapan. Tapi, mereka mau pilkada gabungan. Sementara KBB tidak mau mendapatkan bantuan, padahal kemampuan anggarannya masih di bawah daerah tersebut. Buktinya, sampai saat ini masih ada sekolah yang belum punya bangunan sehingga harus belajar di madrasah," beber Sally. Sally juga mengatakan, DPRD harus bertanggung jawab secara moral kepada rakyat ketika menyetujui penambahan anggaran untuk pelaksanaan pilkada mandiri di KBB. Karena menurutnya, mau tidak mau ada program pembangunan yang harus terhambat gara-gara dananya dipergunakan untuk pilkada mandiri. Karena sudah menjadi persoalan serius, Sally memandang perlu dibuat Panitia Khusus (Pansus) DPRD KBB untuk menangani masalah pilkada. "KBB yang tiga kali disclaimer menolak bantuan anggaran dari provinsi. Padahal manfaatnya bisa untuk efesiensi anggaran. Sangat disayangkan," kata Sally. Bupati membantah Menanggapi tudingan Sally, Bupati Bandung Barat, Abubakar membantah jika niatan KBB keluar dari kesepakatan pilgab karena adanya intervensi elite politik, terutama dari pihaknya. Ia menegaskan, Pemkab Bandung Barat menyerahkan persoalan tersebut ke DPRD KBB yang merupakan lembaga politik. Dengan begitu, katanya, apa yang menjadi ketetapan nanti, tidak akan keluar keputusan politis. "Sama sekali tidak ada yang namanya intervensi politik. Yang jelas kami di eksekutif hanya fokus kepada penyiapan anggaran untuk pilkada, baik bersama ataupun mandiri. Kami sudah menyiapkan semuanya," kata Abubakar. Disinggung bakal hilangnya bantuan anggaran sebesar Rp 19 miliar dari Pemprov Jawa Barat karena tidak mengikuti pilgab, Abubakar mengaku tidak ingin terjebak dalam persoalan tersebut. Ia menegaskan, secara nominal, bantuan itu memang cukup besar. Namun, katanya, harus dipertimbangkan juga payung hukum yang mendasarinya. "Ini bukan masalah anggaran dan penghematan, tapi persoalan dua penafsiran yang berbeda antara KPU dan DPRD. Jika ada titik temu di antara keduanya, kami akan ikut dan bukan terjebak kepada persoalan anggaran," ucapnya. Ketua KPUD KBB Asep Mamat menolak dituding tidak tegas dalam persoalan ini. Asep berkilah, KPUD KBB lebih memilih bersikap hati-hati untuk menghindari munculnya persoalan baru akibat salah memahami aturan. Dirinya tidak ingin mempersoalkan dan memperuncing perbedaan penafsiran antara KPU dan DPRD KBB terkait masa pemberitahuan dewan ke bupati soal masa akhir jabatan bupati. Dikatakannya, saat ini KPUD KBB berupaya fokus kepada tugas pokok dan fungsi untuk mempersiapkan pemilukada, baik gabungan maupun mandiri. "Kami sudah siap dengan dua opsi pemilukada bersama atau mandiri. Yang jelas, jika sinyal dari KPU provinsi, KBB harus pilkada bersama, maka tahapan siap digulirkan pada akhir bulan ini berbarengan dengan tahapan Pilgub Jabar yang akan dimulai pada 24 Juli ini," tuturnya. (B.84)** sumber galamedia