Rp 17,5 Miliar jadi Beban APBD

kamis, 19 juli 2012 00:48 WIB PADALARANG (GM) - Wakil Bupati Bandung Barat, H. Ernawan Natasaputra mengaku prihatin dengan adanya kecenderungan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat periode 2013-2018 akan dilaksanakan secara mandiri. Kemungkinan pelaksanaan digiring secara mandiri ini, sehubungan dengan tidak jelasnya sikap pemerintah daerah. Ketua DPD Partai Golkar KBB ini juga menegaskan, pemilukada mandiri tersebut telah mengabaikan efisiensi anggaran. "Saya prihatin kalau Pemilukada KBB digelar terpisah. Dari awal juga saya sudah menyapaikan keprihatinan ini. Karena dengan pelaksanaan mandiri, berarti bantuan gubernur sebesar Rp 17,5 miliar itu diabaikan. Sementara di sisi lain, kebutuhan masyarakat akan pembangunan masih begitu tinggi," kata Ernawan saat ditemui usai rapat koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) KBB dalam persiapan penyelenggaraan Pemilukada KBB di Hotel Endah Parahyangan, Rabu (18/7). Menurut Ernawan, sebagai Ketua Partai Golkar pihaknya menegaskan, apabila pemerintah telah mengabaikan bantuan untuk pelaksanaan Pemilukada KBB, berarti dana tersebut harus ditutupi APBD KBB. Padahal anggaran tersebut bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Seperti pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. "Saya prihatin dan kecewa, karena ini kezaliman terhadap masyarakat. Apalagi bantuan dana yang cukup besar Rp 17,5 miliar itu diabaikan," tegasnya. DPRD menyatakan menunggu fatwa MA untuk dijadikan dasar dalam mengambil sikap, apakah akan melaksanakan pemilukada bersama atau mandiri. (B.68)** sumber galamedia