Bupati Buol Diborgol

Sabtu, 7 Juli 2012 18:49 WIB BUPATI Buol Amran Batalipu yang dituduh menerima suap terpaksa disergap pada dinihari ketika sedang beristirahat. Bahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ia terpaksa diborgol, juga ketika kemudian diterbangkan ke Jakarta. Pihak keluarga bupati merasa keberatan dengan perlakuan yang dilakukan aparat kepada sang bupati. Sebagai pejabat negara seharusnya Bupati Buol tidak diperlakukan seperti seorang pejahat. Para penegak hukum tentunya mengerti bagaimana memperlakukan orang yang terlibat pelanggaran hukum. Ketika orang yang bersangkutan membahayakan aparat, maka tentu penegak hukum tidak mau berisiko. Bupati Buol termasuk orang yang tidak menghormati penegak hukum dan bahkan membahayakan. Ketika pekan lalu hendak ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi saat sedang menerima suap, ia mengerahkan anggota masyarakat untuk melindungi dirinya. Tidak hanya itu dengan menggunakan kendaraan, ia memerintahkan sopir untuk menabrak sepeda motor yang dipergunakan petugas KPK. Petugas KPK memilih untuk mundur ketika pendukung bupati mengeluarkan senjata tajam. Aparat KPK tidak mau konyol dan kemudian terjadi kondisi yang tidak kondusif, ketika mereka dihadapkan dengan masyarakat yang tidak tersangkut paut masalah hukum. Kita sengaja angkat kasus ini untuk menunjukkan contoh buruk dari seorang pejabat negara. Seharusnya sebagai seorang bupati, Amran seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Bukan hanya menjauhkan diri dari perbuatan tercela, tetapi harus menghormati yang namanya hukum. Penghormatan kepada penegak hukum merupakan bagian dari tanggung jawab kita menghormati hukum. Sebab aparat hukum bertindak bukan atas nama kepentingannya pribadi, tetapi ia berbuat atas nama hukum. Tindakan Bupati Buol untuk meminta atau menerima sogokan dari pengusaha yang berbisnis di daerahnya, sudah merupakan sebuah kekeliruan. Tanggung jawab seorang bupati untuk mendorong kemajuan daerahnya dengan mengundang investor untuk mau menanamkan modal di wilayahnya. Dengan hadirnya investasi, maka rakyat di daerahnya akan memiliki kesempatan menikmati pembangunan dengan mendapatkan pekerjaan. Ketika seorang bupati hanya memikirkan kesejahteraannya sendiri, maka ia bukanlah pemimpin yang sebenarnya. Apakah itu untuk kepentingan pendanaan kampanye untuk memperpanjang masa jabatan, itu sama saja dengan mengambil hak rakyatnya untuk bisa mengecap kehidupan yang lebih baik. Lebih parah lagi ketika ia mengerahkan rakyatnya untuk berhadapan dengan aparat penegak hukum. Kalau ia merasa tidak menerima suap, maka hadapi saja pemeriksaan hukum. Aparat pasti tidak akan menghukum orang yang tidak melakukan pelanggaran hukum. Dengan perlakukan yang diterima Amran, maka bukan hanya dirinya yang akan malu, tetapi juga keluarganya. Bagaimana seorang bupati harus ditangkap dengan cara seperti itu dan bahkan harus diborgol ketika dibawa ke Jakarta untuk diperiksa KPK. Pengalaman Amran seharusnya menjadi contoh bagi para pejabat negara lainnya. Kalau memang ingin dilihat sebagai orang terhormat, maka jagalah kehormatan itu. Jangan nodai kehormatan yang dimiliki, karena pasti ia akan menerima malu. Terutama bagi seorang pejabat negara yang harus diperhatikan keluarga mereka. Betapa keluarga akan menanggung malu sepanjang hidupnya, karena pemimpin keluarga mereka melakukan tindakan tercela dan kemudian diperlakukan seperti seorang pejahat. Kita mendukung langkah KPK untuk bertindak tegas. Bahkan KPK tidak perlu takut untuk mempermalukan pejabat negara yang melakukan perbuatan tercela. Mereka pantas menerima perlakuan itu, karena ia telah merugikan begitu banyak orang. Selalu kita katakan bahwa hukum memang harus tegas, keras, kaku, dan kejam. Hanya dengan itulah maka kita akan membuat orang berpikir dua kali untuk berbuat kejahatan. Kita bahkan tidak perlu ragu untuk mempermalukan pejabat negara yang korup, karena mereka tidak punya malu untuk mengambil haknya rakyat untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kita juga harus menghukum pengusaha yang menjerumuskan pejabat negara. Suap pasti melibatkan dua pihak. It's take two to tango. Pengusaha pun mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Sudah tidak zaman untuk sogok menyogok. Itu tidak akan memberikan manfaat apa pun bagi negara, justru hanya akan merugikan, karena tidak akan pernah ada makan siang yang gratis. sumber metrotvnews.com