Bupati dan DPRD Harus Sepaham

selasa, 31 juli 2012 00:34 WIB NGAMPRAH (GM) - Bupati Bandung Barat dan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) dituntut sepaham dalam mekanisme dan proses penganggaran anggaran bagi keperluan Pilkada KBB. Masalahnya, kewenangan penganggaran pelaksanaan Pilkada KBB ada di tangan kedua belah pihak. "Sekarang tinggal bupati dan ketua DPRD untuk bisa sepaham dalam menanggapi keputusan KPU, di mana KPU KBB sudah bekerja keras dan menunjukkan konsistensinya dalam menjalankan tugas," kata Ketua DPC Partai Demokrat KBB, Sally Febian di Ngamprah, Senin (30/7). Sally berharap agar Bupati Abubakar dan Ketua DPRD KBB, Aa Umbara Sutisna mendukung langkah KPU tersebut. Pertimbangannya, karena KPU sudah mengkaji betul program dan tahapan tersebut sesuai dengan ketetapan KPU Jabar. Menurutnya, kelancaran penetapan kebutuhan anggaran bagi Pilkada KBB akan mendukung proses pesta demokrasi di Bandung Barat yang sudah di depan mata. "KPU sudah melakukan kajian dalam melaksanakan tahapan dan program dalam pilkada gabungan (pilgab)," katanya. Dikatakan, kewenangan ada tangan Bupati dan Ketua DPRD KBB, karena mereka yang memberi fasilitas anggaran dari APBD KBB kepada KPU. Pihaknya juga berharap agar keputusan KPU itu direspons positif dengan segera membangun kesepemahaman antara bupati dan DPRD. Jangan malah menunggu turunnya fatwa MA yang sampai sekarang pun tidak jelas fatwanya seperti apa, padahal kajian perundang-undangan sudah dilakukan terhadap pelaksanaan pilgab. "Bupati Abubakar dan Ketua DPRD KBB Aa Umbara Sutisna yang sama-sama dari PDI Perjuangan, diharapkan segera memberikan dukungan penganggaran kepada KPU. Jangan seperti sekarang yang terkesan dibiarkan berlarut-larut, dengan harapan pelaksanaan pilgab waktunya mundur," terangnya. Berpikir positif Saat ditanya mengenai kekuatan dan kewenangannya itu akan digunakan untuk menjegal pelaksanaan pilgab yang sudah ditetapkan KPU, mengingat selama ini PDI Perjuangan yang paling menolak keras dilaksanakannya pilgab, Sally mengaku belum melihat gejala ke arah itu. Namun, kalau memang peluang itu dimanfaatkan untuk itu, maka ia menilai hal tersebut sebagai strategi politik yang sangat picik dan bisa merugikan masyarakat KBB.sumber www.klik-galamedia.com