Pendampingan Penerima Hibah dan Bansos Tidak Optimal Abubakar Kritik Kinerja Satker

selasa, 03 juli 2012 00:46 WIB BATUJAJAR (GM) - Bupati Bandung Barat, H. Abubakar mengkritik kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum optimal melakukan tugas pendampingan dalam pembuatan surat pertanggungjawaban (SPj) kepada masyarakat penerima hibah dan bantuan sosial (bansos). Padahal menurutnya, pendampingan itu diperlukan dalam rangka pembinaan tertib administrasi. "Pendampingan itu perlu untuk memberikan pendidikan. Karena mau besar, mau kecil, itu uang negara yang harus dipertanggungjawabkan," katanya kepada "GM", Senin (2/7). Abubakar menjelaskan, penyaluran hibah, bansos, dan bantuan keuangan lainnya dilakukan pemerintah melalui tahapan verifikasi proposal yang diajukan. Setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait, katanya, bantuan baru disalurkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. "Apabila bantuan di bidang peternakan, rekomendasi itu ada di Dinas Peternakan dan Perikanan. Begitu juga dengan bantuan pertanian dan pendidikan, ada di SKPD-nya masing-masing," jelasnya. Ia mengatakan, di setiap SKPD ada satuan kerja yang bertugas melakukan pendampingan terhadap penerima dana hibah dan basos, sehingga penggunaan anggaran dapat terpantau. "Melihat hal ini, memang tugas pendampingan yang dilakukan satker di SKPD belum optimal," tegasnya. Karena itu, Bupati meminta satker bekerja lebih optimal, sehingga laporan pertanggungjawaban bisa terus diperbaiki. "Laporan dari DPPKAD sebagai bendahara daerah, sejauh ini SPj berjalan dinamis. Dari sebelumnya Rp 62 miliar sudah berkurang menjadi Rp 57 miliar dan kemungkinan saat ini terus ada progres," katanya. (B.68)** sumber galamedia