Pusat Perkantoran Tunggu BPKP

rabu, 11 juli 2012 00:46 WIB BATUJAJAR (GM) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus segera menjawab surat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terkait pembebasan lahan untuk pembangunan pusat perkantoran di tengah masa transisi terbitnya Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Bangunan dan Kepentingan Umum. Sebab, jawaban dan petunjuk BPKP itu akan mendorong percepatan proses pembebasan lahan untuk pembangunan pusat perkantoran Pemkab Bandung Barat itu. Demikian disampaikan Ketua Komite Percepatan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB), H. Endang Anwar kepada "GM", Selasa (10/7). " masyarakat menuntut agar (lahannya) segera dibayar. BPKP harus cepat menjawab surat dari pemkab, sehingga ada kepastian hukum dengan terbitnya peraturan baru," kata Endang. Menurut Endang, langkah Pemkab Bandung Barat meminta kepastian secara tertulis untuk bisa melanjutkan transaksi pembebasan lahan pusat perkantoran dengan mengacu pada Peraturan Presiden No. 65. Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, merupakan hal yang wajar. "Alasan pemkab, jawaban dari BPKP itu dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemeriksaan. Oleh karena itu, wajar jika pemkab meminta penegasan dari BPKP bahwa pembebasan lahan untuk perkantoran bisa mengacu pada peraturan lama," ujarnya. Endang juga bisa memahami jika masyarakat mendesak pembayaran pembebasan lahan segera direalisasikan. "Memang, masyarakat juga sudah cukup lama menunggu. Jadi, intinya BPKP harus segera menjawab sehingga ada kepastian bagi pemkab untuk melakukan transaksi," tegasnya. Sebelumnya, 45 kepala keluarga (KK) warga Kp. Cinangela RT 02/RW 18, Desa Mekarsari, Kec. Ngamprah, mendatangi Pemkab Bandung Barat untuk meminta kepastian pembayaran lahan dan bangunan mereka sebesar Rp 7 miliar. (B.68)** sumber galamedia