Siaran Pers No. 28/PIH/KOMINFO/2/2010 tentang Rapat Dengar Pendapat Menteri Kominfo Tifatul Sembiring Dengan Komisi I DPR RI

(Jakarta, 24 Pebruari 2010). Menteri Kominfo Tifatul Sembiring beserta jajarannya dan didampingi juga oleh perwakilan dari Dewan Pers, Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia pada tanggal 4 Pebruari 2010 telah mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pimpinan dan Para Anggota Komisi I DPR-RI. RDP ini dilakukan atas dasar surat undangan DPR-RI No. PW.01/0976/DPR RI/II/2010 tertanggal 4 Pebruari 2010 yang ditanda-tangani oleh Wakil Ketua DPR-RI Priyo Budi Santoso dan ditujukan kepada Menteri Kominfo, dengan agenda pokok untuk membicarakan masalah-masalah aktual yang terkait dengan tugas dan wewenang Menteri Kominfo. Surat undangan Pimpinan DPR RI yang bertanggal 4 Pebruari 2010 ini perlu diinformasikan di awal dengan tujuan untuk menepis sepenuhnya anggapan sebagian publik, bahwa Menteri Kominfo diundang untuk RDP dengan Komisi 1 DPR-RI karena semata-mata terkait dengan isyu masalah perdebatan Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia. Anggapan tersebut adalah tidak benar sama sekali, karena uji publik mengenai RPM tentang Konten Multimedia baru diberitahukan kepada publik sejak tanggal 11 Pebruari 2010, sedangkan surat undangan RDP ini sudah dikirimkan pada tanggal 4 Pebruari 2010.

Bahwasanya pada saat RDP yang berlangsung secara terbuka tersebut muncul juga pertanyaan soal RPM tentang Konten Multimedia adalah benar, karena merupakan suatu isyu aktual yang sempat mencuat menjadi perdebatan hangat dan adalah hak Komisi I DPR-RI untuk mengajukan pertanyaan susulan terhadap masalah tersebut kepada Menteri Kominfo. Secara keseluruhan, daftar pertanyaan tertulis yang diajukan oleh Komisi 1 DPR RI (dan kemudian seluruhnya sudah dijawab secara komprehensif oleh Menteri Kominfo pada RDP tanggal 24 Pebruari 2010) adalah ringkasnya sebagai berikut:



1.
Penjelasan mengenai realisasi anggaran Kementerian Kominfo tahun 2009 berikut hambatan dan kendala serta juga untuk tahun 2010.
2.
Tindak lanjut kesimpulan RDP tanggal 23 November 2009.
3.
Penjelasan mengenai realisasi program 100 hari Kementerian Kominfo.
4.
Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kominfo.
5.
Pencanangan dukungan nyata terhadap TI dan komunikasi lokal serta pemanfaatan program IGOS.
6.
Tindak lanjut penertiban penggunaan frekuensi radio yang tidak berizin.
7.
Penyelesaian RPP tentang Frekuensi Radio Berbasis Pita dan kendalanya.
8.
Kebijakan Kementerian Kominfo mengenai keterlibatan perusahaan domestik dan asing dalam membangun jaringan telekomunikasi.
9.
Upaya Kementerian Kominfo dalam mengatasi keterbatasan infrastruktur TI di daerah-daerah perbatasan.
10.
Upaya Kementerian Kominfo dalam mendiseminasi informasi bagi masyarakat di daerah-daerah perbayasan dalam rangka mendukung integrasi nasional dalam kerangka NKRI.
11.
Tindak lanjut pemerintah mengenai rencana pembangunan landasan peluncuran roket untuk satelit-satelit di Biak dan beberapa tempat lain.
12.
Tingkat kemajuan dan kendala pembangunan Palapa Ring di wilayah Indonesia bagian timur.
13.
Kesiapan Kementerian Kominfo dalam rencana seleksi calon anggota baru Komisi Penyiaran Indonesia di tahun 2010.
14.
Penjelasan mengenai kasus pembongkaran menara telekomunikasi di Kabupaten Badung dan berikut upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatur masalah tersebut.
15.
Kesiapan menjelang pelaksanaan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik.
16.
Penjelasan Kementerian Kominfo mengenai maksud dan tujuan RPM tentang Konten Multimedia terkait dengan adanya penolakan publik mengenai akan dibentuknya Tim Konten Multimedia.



Secara keseluruhan acara RDP berlangsung dengan baik, lancar, konstruktif namun tetap dalam tataran kritis. Setelah Menteri Kominfo usai menyampaikan jawaban atas seluruh pertanyaan di atas, selanjutnya sejumlah anggota Dewan mengajukan cukup banyak pertanyaan dan komentar mulai dari masalah penataan menara telekomunikasi, permintaan agar Kementerian Kominfo duduk bersama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk terus mengatasi masalah menara telekomunikasi, keresahan sebagian publik terhadap dampak negatif internet yang belum terwakili dalam pro kontra RPM tentang Konten Multimedia, kelanjutan uji coba televisi digital, ketegasan Kementerian Kominfo dalam menagih kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh beberapa pemenang tender BWA, masalah Dewan Pengawas TVRI, tingkat sosialisasi bagi program 100 hari desa pinter dalam program USO (desa berbasis internet), intensifikasi program sosialisasi kebijakan publik yang dapat menjangkau lapisan pedesaan, masalah ISP yang illegal, masalah konsolidasi penyelenggara telekomunikasi akibat ketatnya persaingan bisnis, pengembangan desa informasi, dinamika kebebasan pers, keterlibatan masyarakat yang beragam dari berbagai unsur untuk menyikapi konten internet secara obyektif, masalah keterbatasan anggaran KPI, kronologis munculnya uji publik RPM tentang Konten Multimedia, dan masalah radio komunitas khususnya di wilayah yang sudah sangat crowded.



Akhirnya setelah seluruh pertanyaan dan komentar tersebut dijawab secara lengkap oleh Menteri Kominfo, maka RDP yang berlangsung sejak jam 11.00 sd 17.00 WIB tersebut (yang diselingi waktu istirahat sekitar 45 menit), RDP ditutup oleh Ketua Komisi I DPR Kemal Azis Stambul dengan membacakan kesimpulan sebagai berikut:



1.
Berkenaan dengan adanya rencana amandemen UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2009-2014, Komisi I DPR RI minta Kementerian Kominfo membentuk Tim yang bertugas mempersiapkan saran, masukan dan rancangan perbaikan terhadap UU tersebut, baik dari segi sanksi hukum maupun penjelasan yang rinci dan lengkap dari masing-gmasing pasal-pasal UU ITE khususnya pasal 27 sehingga tidak menimbulkan kontroversi dalam masyarakat.
2.
Komisi I DPR RI meminta agar Kementerian Kominfo melakukan kajian lebih mendalam dengan melibatkan semua stakeholder terhadap RPM Konten Multimedia sehingga ke depan regulasi yang dihasilkan dapat menjadi payung hukum yang melindungi kepentingan semua pihak. Dalam hubungan ini, Komisi I minta agar semua masukan, saran, dan keluhan baik dari pihak yang pro maupun kontra terhadap RPM Konten Multimedia, disampaikan kepada Komisi I DPR RI.
3.
Dalam rangka menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, Komisi I DPR RI menekankan kepada Kementerian Kominfo untuk melakukan koordinasi dengan Komisi I DPR RI maupun instansi terkait dalam menyusun berbagai produk hukumnya.
4.
Berkaitan dengan pembangunan menara telekomunikasi di berbagai daerah, Komisi I DPR meminta Kementerian Kominfo melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemkab/Pemkot dalam melakukan penataan, pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi terpadu, sehingga terjadi sinkronisasi dan menghindari tumpang tindih peraturan yang lebih tinggi atau peraturan yang sudah ada sebelumnya, serta melindungi kepentingan investasi dalam negeri maupun kenyamanan pengguna layanan telekomunikasi.
5.
Sehubungan dengan adanya permasalahan yang terjadi di LPP TVRI, Komisi I DPR RI bersama-sama dengan Kementerian Kominfo meningkatkan anggaran secara optimum dan berbasis kinerja, guna membangun LPP TVRI sebagai lembaga penyiaran yang bertugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan kebudayaan bangs a untuk kepentingan nasional. Sumber Depkomimpo .

Selanjutnya..... Selanjutnya...

PM China Berdialog di Dunia Maya Dengan Pengguna Internet

Minggu, 28 Pebruari 2010 06:40 WIB | Mancanegara | Asia/Pasifik | Dibaca 392 kali Beijing (ANTARA News/AFP) - Perdana Menteri China Wen Jiabao berencana untuk ambil bagian dalam sebuah dialog di dunai maya dengan para pengguna internet di seluruh China dan dunia, Sabtu, kata media pemerintah, sikap yang telah dilakukannya pada tahun lalu.

Dialog itu dijadwalkan dilakukan pada pukul 03.00 sore waktu setempat dan akan ditayangkan langsung di laman pemerintah pusat serta laman kantor berita pemerintah, Xinhua, menurut Xinhua, Sabtu.

Laporan itu tidak menyebutkan secara lengkap mengenai topik yang akan dibahas.
Wen pertama kali berbincang-bincang dengan pengguna internet pada Februari 2009, terkait dengan isu korupsi di kalangan pejabat dan kasus pelemparan sepatu oleh pelaku aksi unjuk rasa.

Dialog itu memperoleh tanggapan luas dengan masuknya ribuan pertanyaan dari masyarakat di China dan di luar negeri, termasuk beberapa diantaranya adalah tentang penghasilan yang dia peroleh, berapa lama dia tidur dalam sehari dan berapa banyak alkohol yang dia minum, kata Xinhua.

Wen berusaha untuk memberikan citra sebagai wakil rakyat, berlawanan dengan rekan-rekannya di Partai Komunis yang memerintah.

China adalah negara dengan pengguna internet terbesar di dunia dengan sedikitnya 384 juta pengguna, menurut data resmi.

Namun, internet di China juga dinilai sebagai salah satu yang paling ketat sensor, karena pihak berwenang menutup akses terhadap berbagai jenis isu yang dinilai mengancam pemerintahannya. (G003/K004)sumber www.antaranews.com

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Longsor Pasirjambu Ditemukan Empat Retakan, Warga Diungsikan

BANDUNG--MI: Seluruh warga dari tiga desa di perkampungan dekat daerah longsoran di Perkebunan Dewata, Ciwidey, diungsikan Sabtu (27/2), setelah tim ekspedisi Wanadri menemukan empat retakan di Cagar Alam Gunung Tilu, perbukitan Waladri, yang berpotensi menjadi longsor susulan. Kapolres Bandung AKBP Imran Yunus, di Ciwidey, Sabtu (27/2), mengatakan, temuan Wanadri itu masih harus dikaji tim ahli, yaitu para ahli geologi. Namun, untuk mengantipasi kejadian terburuk, katanya, seluruh warga yang perkampungannya terancam longsor susulan itu sudah diungsikan.

Tiga perkampungan yang warganya diungsikan itu adalah kampung Cimeri, Gunung Maut, dan Karang Tengah, yang letaknya sekira 10 km dari kampung Dewata, Desa Tenjolaya, Pasirjambu, daerah yang pada Selasa (23/2) tertimbun longsor.

Menurut data dari Wanadri, empat retakan itu seluruhnya ada di perkebunan teh milik PT Chakra, yang seluruh retakannya menghadap ke lokasi longsor beberapa hari lalu. Panjang retakan itu delapan meter dengan lebar 100 meter pada daerah dengan ketinggian 1500 mdpl.

Pada Sabtu (27/2) siang, polisi memasang garis polisi sepanjang satu km memutari daerah longsor dan kawasan yang berpotensi longsor tersebut.

Adang Setiawan, 47, warga yang menempati Blok Cimeri, menyatakan, semula dia tenang saja seusai longsor Selasa. "Tapi, karena ada instruksi harus mengungsi, maka saya akan mengungsi saja ke kampung halaman di Garut," katanya. (Ant/OL-03)
sumber www.medi-indonesia.com

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Jawa Barat Butuh Ribuan Penyuluh Pertanian

Tenaga penyuluh pertanian diperlukan untuk menjaga Jawa Barat surplus pertanian. Arfi Bambani Amri. VIVAnews - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan pemerintahannya sangat fokus membangun sektor pertanian. Di samping terus memacu produksi komoditas unggulan, ke depan juga fokus pada upaya peningkatan nilai tambah komoditas, yang berdampak pada peningkatan pendapatan petani.

Untuk itu semua, pemerintah memerlukan tenaga penyuluh lapangan yang senantiasa mendampingi para petani agar lebih baik lagi. Namun, berdasarkan data, jumlah tenaga penyuluh lapangan yang ada masih sangat terbatas.Saat ini tenaga penyuluh yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada sebanyak 2.430 orang. Kemudian terdapat Tenaga Harian Lepas tenaga Bantu Penyuluhan Pertanian (THL-TBPP) sebanyak 1.940 orang. Jumlah tersebut masih belum mencukupi mengingat jumlah desa/kelurahan di Jawa Barat mencapai 5.863 buah.

“Apabila dibandingkan dengan jumlah desa di Jawa Barat yang mencapai 5.863 desa dan kelurahan, jumlah tenaga penyuluh yang ada masih kurang memadai," kata Heryawan dalam rilis ke VIVAnews. "Sehingga dapat dikatakan Jawa Barat sebagai penghasil beras sekaligus lumbung pangan masih sangat membutuhkan tenaga penyuluh guna menjaga kesinambungan swasembada pangan yang sudah diraih Jawa Barat,” ujar Heryawan di Gedung Negara Pakuan, Rabu 17 Februari 2010 sore.

Untuk itu Heryawan menyampaikan apresiasi atas respons dari Kementerian Pertanian RI yang memfasilitasi penambahan tenaga penyuluh. Selain itu, Kementerian juga merevitalisasi sarana dan prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Keduanya dilaksanakan melalui Program Farmers Empowerment Trough Agricultural Technology and Information (FEATI).

Program tersebut, lanjut Heryawan, dilaksanakan di 8 Kabupaten se-Jawa Barat, yaitu Kabupaten Subang, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Majalengka, Karawang, Sukabumi dan Garut, yang meliputi pembangunan 73 BPP baru pada tahun 2008 dan 2009 serta rehabilitasi 10 BPP lainnya. “Menurut rencana, pada tahun 2010 ini pun akan dibangun 30 BPP baru di Jawa Barat."

Sejalan dengan itu, Pemerintah Jawa Barat memberikan fasilitasi pendidikan berupa penyetaraan Diploma 3 dan beasiswa kepada para mahasiswa pertanian dari desa-desa di Jawa Barat mulai tahun 2009. Selain itu memberikan bantuan berupa 1.004 unit sepeda motor bagi penyuluh, pengamat organisme pengganggu tanaman dan pengamat benih pada tahun 2009. “Insya Allah, untuk tahun 2010 ini, Pemprov Jabar akan memberikan bantuan operasional Rp 150.000 perbulan kepada seluruh penyuluh pertanian lapangan PNS di Jawa Barat,” ujar Heryawan.Sumber VIVAnews.

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Jadi Pelobi Century Politisi Golkar: Staf Khusus SBY Liar

Irwan Nugroho - detikNews Jakarta - Lobi-lobi gencar yang dilakukan staf khusus Presiden SBY menjelang kesimpulan Pansus Angket Bank Century terus menuai kritik. Anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, menilai sikap staf khusus sebagai pelobi sudah di luar koridor tugasnya.

"Staf itu melobi ke sana ke mari hadir mewakili siapa? Kalau mewakili presiden, ada UU yang mengatur mengenai kekuasaan. Staf itu tidak bersifat operasional," kata Agun di sela-sela Rakernas Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (28/2/2010) malam.

Agun menambahkan, jika ingin gencar melobi, mengapa Partai Demokrat tidak mengirim pemimpinnya. "Kalau begitu mengapa tidak Anas (Urbaningrum, Ketua FPD-red) saja, Amir Syamsuddin (Sekjen PD-red) kek," kata Agun.

"Jadi jelas mereka itu (staf) liar! Jadi ini bentuk pendidikan politik yang tidak baik," cetus dia.
Mengenai rencana dua Staf Khusus Presiden Andi Arief dan Velix Wanggai melaporkan dugaan kepemilikan Letter of Credit (LC) fiktif politisi PKS Misbakhun, Agun mempertayakan legal standing mereka.

"Mereka mengungkapkan itu punya legal standing apa? Mereka kan tidak bisa beropini. Dasar hukum pengangkatan dia apa? Kok sekarang bisa menyerang seperti itu? Apalagi ini melaporkan," katanya

"Makanya ini saya bilang praktek-praktek yang buruk dalam ketatanegaraan. Ini bodoh, mereka sama sekali nggak ngerti," kecamnya.
(lrn/lrn) sumber www.detik.com

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Menko Polhukam: Rekomendasi Pansus Bank Century adalah Rekomendasi Politik, Bukan Hukum

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak merespon secara khusus setiap isu yang berkembang terkait dengan Pansus Bank Century. Tetapi Presiden dan jajaran kabinet senantiasa mencermati dan mengevaluasi setiap dinamika perkembangan di Senayan. Demikian dikatakan Menko Polhukkam Djoko Suyanto dalam keterangan persnya, usai mengikuti Sidang Paipurna Kabinet di Kantor Presiden, Kamis (25/2) siang.

Djoko mengatakan, proses Pansus Hak Angket Century adalah proses politik bukan hukum. “Dinamika yang ada di dalam kegiatan-kegiatan di Pansus tidak akan lepas dari kepentingan-kepentingan politik atau fraksi,” kata Djoko, yang dalam keterangan persnya didampingi Menhuk dan HAM Patrialis Akbar. “Apapun yang direkomendasikan oleh Pansus adalah rekomendasi politik, bukan rekomendasi hukum,” ia menambahkan.

Presiden SBY, lanjut Djoko Suyanto, mengatakan dinamika yang terjadi di Senayan atau Pansus Bank Century DPR wajar adanya. “Dinamika parlemen hanyalah proses pendewasaan demokrasi. Hasil dari proses Pansus Bank Century ini akan ditindaklanjuti,” Menko Polhukam menjelaskan.
Djoko menambahkan, Presiden SBY mengimbau seluruh jajaran kabinet agar pemerintahan tidak boleh berhenti dan tetap bekerja sesuai dengan apa yang mereka rencanakan setahun ke depan. “Jadi, kabinet harus tetap bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan Bapak Presiden,” ujar Djoko.

Terkait isu penyebutan nama di Pansus Century, Patrialis Akbar mengatakan bahwa penyelidikan Pansus Hak Angket ini tidak bersifat proyustisia. ”Kalau menyebut nama, menurut kami, itu adalah sesuatu yang kurang tepat karena azas praduga tak bersalah ini sudah diatur dalam KUHP kita maupun hukum internasional,” Patrialis menjelaskan.

Di akhir keterangannya, Djoko menganjurkan untuk terus mengamati proses Pansus Bank Century ini. “Tidak usah berandai-andai, ikuti saja prosesnya,” kata Djoko. (yun)
Srmber www.presidensby.info

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Pesawat Pemadam Kebakaran Terbesar Di Dunia

Inilah Pesawat Pemadam Kebakaran Terbesar Di Dunia - Evergreen Supertanker, Pesawat Pemadam Kebakaran Terbesar Di Dunia ini dibuat dari Boeing 747. Evergreen memiliki ruang untuk tangki hingga 24.000 galon. dan dapat mematikan 105.000 hectar kebakaran... Evergreen menghabiskan biaya lebih dari $ 50 juta mengembangkan Supertanker dan berharap untuk menjualnya di seluruh dunia sebagai alat pemadam kebakaran udara utama.Lihat gambarnya aja yuk… Spoiler sumber :http://www.kaskus.us

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Polda Jabar Selidiki Dugaan Mark Up Pembebasan Lahan Ibu Kota KBB Warga Mekarsari Dimintai Keterangan

Senin, 22 Februari 2010 NGAMPRAH,(GM)-
Sebanyak 30 warga Desa Mekarsari, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat dimintai keterangan oleh petugas Unit II Satipikor Polda Jabar. Mereka diperiksa terkait laporan dugaan mark up harga lahan bakal ibukota Kab. Bandung Barat yang dibebaskan Pemkab Bandung Barat di kantor Desa Mekarsari, Sabtu (20/2).

Pemeriksaan yang dipimpin Kompol Fama Dachi ini dilakukan secara maraton. Tujuh orang petugas memeriksa warga sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.

Fama Dachi mengatakan, pemeriksaan menindaklanjuti laporan yang masuk ke Polda Jabar terkait dugaan mark up dan pelanggaran teknis penjualan tanah untuk calon ibu kota Kab. Bandung Barat. Polda Jabar perlu mencocokkan laporan dugaan penyelewengan dan mark up dengan fakta di lapangan.

"Laporan yang masuk ke Polda Jabar pasti akan kami tindaklanjuti. Begitupun dengan laporan dugaan mark up harga tanah ini, polisi perlu menanyakan secara langsung kepada masyarakat terkait dengan dijualnya kepada siapa, berapa luasnya, harganya berapa, dan pertanyaan lainnya," katanya.

Pemeriksaan juga disaksikan oleh Kepala Desa Mekarsari, Didin Wardiman. Dijelaskannya, rencana pemeriksaan sudah dikoordinasikan dengan pihak desa, Selasa (16/2). Termasuk surat tugas No Pol B/431/II/2010/Dit Reskrim tanggal 18 Februari 2010 yang ditandatangani Direktur Reserse Kriminal, Kompespol Abdul Hakim Munsyarif.

Menurut Didin Wardiman, sebenarnya ada 54 orang yang diundang untuk datang, namun tidak semua hadir karena pemilik tanah di Mekarsari bukan semuanya warga sini. ”Mengenai adanya yang mengadukan ke Polda Jabar, saya tidak mengetahui hal tersebut," ujarnya.

Didin mengakui, harga jual lahan milik warga kepada pembeli (investor perorangan) tidak sama. Namun dari informasi di lapangan harganya berkisar antara Rp 40-55.000/meter.

Merasa dibohongi

Puskam (45), salah seorang warga Kp. Kiarapayung, RT 4/RW 3, Desa Mekarsari yang dimintai keterangannya oleh Polda Jabar, menuturkan, tanah seluas 120 m2 miliknya telah dijual kepada seorang investor (broker, red) pada bulan November 2009 seharga Rp 700.000/tumbak atau setara dengan Rp 50.000/meter. Puskam mengaku baru mengetahui bahwa Pemkab Bandung Barat mengalokasikan anggaran pembebasan tanah senilai Rp 70.000/meter setelah tanahnya dijual.

"Selisih Rp 20.000/meter itu sangat besar. Coba kalau dari awal pemerintah menginformasikan harga tanah yang akan dibebaskan, saya tak akan menjual kepada broker dengan harga yang jauh lebih murah," tuturnya.

Warga Mekarsari lainnya, Zaenal Abidin, mengaku dirinya merasa dibohongi broker yang telah membeli tanahnya seluas 440 tumbak di Blok Cinangela, Ds. Mekarsari, tanggal 19 Desember 2009. Ketika itu belum ada informasi bahwa pembebasan lahan untuk keperluan pusat pemerintahan KBB.

"Tanah yang saya jual hanya Rp 50.000/meter. Dengan demikian uang yang saya terima Rp 308 juta, padahal pagu dari Pemkab Bandung Barat Rp 70.000/meter. Terus terang saya merasa dibohongi dan dirugikan oleh broker," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komite Pembentukan Kab. Bandung Barat, Ade Ratmaja, ketika dimintai komentarnya, menyesalkan pembebasan tanah untuk pusat pemerintahan telah bersinggungan dengan hukum. Mestinya pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar proses pembebasan tanah sesuai dengan koridor aturan. "Paling saya sesalkan pemerintah tak mampu mencegah masuknya broker tanah," katanya.

Lebih memprihatinkan lagi, lanjutnya, dewan seakan-akan tutup mata dan telinga. "Padahal saya yakin mereka telah mencium aroma permaian tidak sehat dalam pembebasan lahan ini," sesalnya. (B.104)** Sumber www.klik-galamedia.com

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Bakal Ada Rel Kereta di Jembatan Selat Sunda

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah memutuskan akan membangun rel kereta di dalam Jembatan Selat Sunda (JSS). Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, rapat lintas departemen dalam tajuk Tim Nasional Pembangunan Selat Sunda memutuskan akan membangun jalan dan kereta api di JSS. "Jadi, bukan hanya untuk jalan," ucap Hatta, Selasa (16/2/2010).

Pemerintah juga menginginkan, lanjut dia, dibangun jaringan kabel dan serat optik yang selama ini masih berada di bawah laut. Soal hal itu, Hatta menjelaskan, masih akan dibahas oleh tim yang dipimpinnya itu.



Hatta menjelaskan, tidak hanya akan membahas soal sarana dan prasarana di sana, tetapi juga soal investor yang masuk. "Sampai saat ini belum ada satu investor pun yang sudah ditetapkan sebagai pemrakarsa," jelas Hatta.

Sebagaimana diketahui dalam keputusan presiden tentang Jembatan Selat Sunda diatur mengenai pembentukan Tim Nasional Jembatan Selat Sunda. Tim diketuai Menko Perekonomian, wakil ketua Menko Polhukam, ketua harian Menteri PU, dan wakilnya Menteri Perhubungan. Tim ini nanti diberikan hak kewenangan untuk bentuk pokja, seperti untuk menentukan skema pembiayaannya.

Untuk mematangkan pembangunan JSS, Hatta mengaku bakal memangil Gubernur Banten dan Lampung untuk membahas rencana pembangunannya pada pekan ini. Rencananya, kata Hatta, pembicaraan dengan kedua gubernur itu tidak hanya masalah pada kajian teknis pembangunan, tetapi juga soal cost sosial ekonomi. "Sosial ekonomi juga harus dipikirkan," ucap dia. (Martina Prianti/Kontan)
Sumber kompas.com .

Selanjutnya..... Selanjutnya...

"Lima Tahun" Lagi Kembaran Bumi Ditemukan !!!

Selubung misteri yang menyelimuti jagad raya mulai terkuak. Setelah pekan lalu sekelompok astronom Eropa mengabarkan penemuan tiga bumi super di dalam tata surya, belakangan sejumlah ilmuwan Amerika Serikat (AS) optimistis bakal segera menemukan kembaran bumi. Konon, planet yang identik dengan bumi itu pun terletak di Galaksi Bima Sakti.

Dalam laporan yang dipublikasikan space.com, pakar teori pembentukan planet Alan Boss menyatakan bahwa keyakinannya tentang kembaran bumi itu dilandasi penemuan tiga bumi super. ”Ditemukannya tiga planet seukuran bumi yang mengelilingi sebuah bintang telah membuka wacana kita bahwa mungkin tidak hanya bumi yang mempunyai banyak bintang. Bintang pun, bisa
jadi, juga memiliki lebih dari satu bumi, ” terang ilmuwan dari Carnegie Institution of Washington tersebut.

Sejak awal 1990an, para astronom yakin adanya planet lain di luar tata surya bumi yang juga mengitari orbit masing-masing. Mereka menyatakan, ada sekitar 300 planet lain di luar tata surya bumi. Contohnya, beberapa planet yang terdeteksi mengorbit PSR 1257 pada periode 1990-an. Namun, sebagian besar planet di luar tata surya bumi itu diidentifikasi sebagai gumpalan gas raksasa seukuran Jupiter, yang lebih dikenal sebagai hot Jupiter.

”Sejauh ini, kami telah berhasil menemukan (planet lain seukuran) Jupiter dan Saturnus.Tapi, kini teknologi kami sudah semakin canggih dan mampu mendeteksi planet lain yang ukurannya lebih kecil, ” papar Geoff Marcy, astronom dari University of California di Berkeley. Dia menambahkan, para pakar sudahberhasil mengenali planet lain yang ukurannya sama atau bahkan lebih kecil dari Uranus dan Neptunus.

Marcy, Boss dan sekelompok astronom AS yang lain optimistis bahwa kembaran bumi itu akan ditemukan paling cepat lima tahun lagi. Menurut mereka, kembaran bumi tersebut bakal ditemukan dalam rangkaian sistem bintang yang berbeda dari yang dikenal selama ini. ”Jika selama ribuan tahun, manusia menatap bintang di langit dan bertanya-tanya tentang kemungkinan adanya bumi lain di luar sana, kini kita mulai tahu jawabannya.

Mungkin memang tidak terlihat, tapi setidaknya memang ada di sana, ” tandas Boss. Diakui kelompok astronom AS tersebut, tujuan proyek berburu planet selama ini adalah untuk menemukan kembaran bumi. ”Kami mencari kembaran-kembaran bumi. Analog yang berjalan, berbicara dan berbau seperti bumi yang kita tinggali selama ini, ” ungkap Marcy.

Saat ini, dia sedang berusaha lebih mengenal bumi super melalui W.M. Keck Observatory di Hawaii.
Kelompok astronom itu menyatakan bahwa planet kembaran bumi tersebut akan lebih berbatu. Namun, komposisi kimiawinya tidak akan jauh berbeda dengan bumi. Sama halnya dengan bumi, planet kembaran itu pun mengorbit dalam zona habitable bintangnya sendiri. Zona habitable merupakan jarak terjauh yang ditempuh planet saat mengorbit bintangnya, demi mendapatkan cairan sehingga bisa bertahan di permukaannya. Suhu zona itu pun cukup kondusif. Tidak terlalu panas seperti Venus atau terlalu dingin seperti Pluto. ” Saya duga, ada planet lain seperti bumi yang
memiliki sungai, danau, air terjun dan jurang-jurang yang juga indah, ” kata Marcy.

Ditambahkan Boss, penemuan planet lain dalam zona habitable adalah langkah pertama menuju penemuan kehidupan (alien) lain.Untuk menelusuri kemungkinan adanya kehidupan lain yang sudah lebih dulu menghuni planet di luar tata surya bumi tersebut, para astronom sudah menyiapkan
The James Webb Space Telescope (JWST). Rencananya, peralatan canggih itu akan diluncurkan ke luar angkasa pada 2013.



Read more: http://unic77.blogspot.com/2010/02/lima-tahun-lagi-kembaran-bumi-ditemukan.html#ixzz0fpnnfHd2

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Perjalanan Sejarah Pemekaran Daerah di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya memiliki Pemerintah Daerah yang terbagi menjadi pemerintah tingkat I atau Provinsi, dan pemerintah tingkat II atau Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah terbentuk dan seiring waktu mengalami pemekaran sebagai tuntutan perkembangan dan kemajuan daerahnya, yang hingga saat ini terdapat tak kurang dari 33 Provinsi serta lebih dari 400 Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia yang saling berlomba membangun daerah masing-masing dengan amanat dan semangat Otonomi Daerah.

Perjalanan Sejarah Pemekaran sejak berdirinya Republik Indonesia hingga sekarang, dituturkan dalam artikel ini disusun sesuai alur waktu perkembangannya.

1945Saat Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia terbagi dalam 8 provinsi yaitu Sumatera, Kalimantan (yang dahulu dikenal dengan nama Borneo), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Hingga periode tahun 1950, bentuk dan wilayah Indonesia mengalami perubahan berkaitan dengan masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

1950Indonesia memiliki 11 provinsi dengan dibaginya Sumatera menjadi 3 Provinsi (Sumatera Utara, Sumatera tengah, Sumatera Selatan) dan dibentuknya provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Berdasarkan Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi, yang ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 1950. 1956 Indonesia memiliki 17 provinsi dengan dibaginya Kalimatan menjadi 3 provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur) dituangkan dalam UU No.25 Tahun 1956, dibaginya Sumatera Tengah menjadi 3 Provinsi (Jambi, Riau, Sumatera Barat) Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958, dibentuknnya provinsi Daerah Istimewa Aceh terpisah dari Sumatera Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, dan dibentuknnya provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terpisah dari Jawa Barat.

1957Indonesia memiliki 18 Provinsi dengan dibentuknya provinsi Kalimantan Tengah Terpisah dari Kalimantan Selatan Berdasarkan UU No.21 Tahun 1957.

1959Indonesia memiliki 21 provinsi dengan dibaginya Sunda Kecil menjadi 3 provinsi (Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur) diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 14 Agustus 1959 (sumber: nusatenggaranews.com). Sedangkan UU No.27 Tahun 1959 memisahkan bagian utara dari daerah Kabupaten Kotabaru dan memasukkan wilayah itu ke dalam kekuasaan Propinsi Kalimantan Timur (sumber: kalselprov.go.id), dibaginya Sulawesi menjadi 2 provinsi (Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan) didasarkan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Sumber : Wikipedia)

1964Indonesia memiliki 24 provinsi dengan dibentuknya provinsi Lampung terpisah dari Sumatera Selatan, dibentuknya provinsi Sulawesi Tengah terpisah dari Sulawesi Utara, serta dibentuknya provinsi Sulawesi Tenggara terpisah dari Sulawesi Selatan berdasarkaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964.

1967 Indonesia memiliki 25 provinsi dengan dibentuknya provinsi Bengkulu terpisah dari Sumatera Selatan.

1969Indonesia memiliki 26 provinsi dengan dibentuknya Irian menjadi provinsi setelah PBB secara resmi menyerahkan Irian Barat kembali kepada Indonesia pada tahun 1963.

1975Indonesia memiliki provinsi ke-27 setelah Timor Timur Resmi bergabung dalam kedaulatan Republik Indonesia, hingga memisahkan diri menjadi Negara merdeka pada tahun 1999.

1999Indonesia kembali memiliki 27 provinsi dengan dibentuknya provinsi Maluku Utara terpisah dari Maluku berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 1999.

2000Indonesia memiliki 30 provinsi dengan dibentuknya provinsi Banten terpisah dari Jawa Barat, dibentuknya provinsi Bangka Belitung terpisah dari Sumatera Selatan, serta dibentuknya provinsi Gorontalo terpisah dari Sulawesi Utara.

2001Indonesia memiliki 31 provinsi dengan dibentuknya provinsi Irian Jaya Barat terpisah dari Irian yang berganti nama menjadi provinsi Papua.

2002 Indonesia memiliki 32 provinsi dengan dibentuknya provinsi Kepulauan Riau terpisah dari Riau.

2004 Indonesia memiliki 33 provinsi dengan dibentuknya provinsi Sulawesi Barat terpisah dari Sulawesi Selatan.

Hingga saat ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 33 Provinsi dengan lebih dari 400 Kabupaten/Kota.
Sumber APKASI.

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Pemberantasan Korupsi Butuh Ketegasan Presiden

Senin, 15 Februari 2010 20:02 WIB Penulis : Aryo Bhawono JAKARTA--MI: Pemberantasan korupsi membutuhkan ketegasan dari pemimpin negara. Kehadiran lembaga pemberantasan korupsi tidak dapat menimbulkan efek jera yang cukup bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Hal itu diungkapkan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara Franz Magnis Suseno. "Jika dikatakan bahwa korupsi adalah masalah budaya saya menolak. Saya cenderung melihat korupsi cenderung sebagai gerak bangsa. Pemimpin sangat penting pengaruhnya," ungkapnya dalam diskusi Publik Hak Setiap Individu Dalam Memberantas Korupsi di Jakarta, Senin (15/2).

Ia menyatakan kepemimpinan yang tegas dapat mengarahkan gerak bangsa. Menurutnya, korupsi itus endiri telah keluar dari tradisi. "Pemimpin, dalam hal ini Presiden yang menentukan arahnya," tegasnya.

Reformasi 1998 belum mampu menunjukkan keberhasilannya dalam memberantas korupsi yang terjadi semenjak orde baru. Kontrol masyarakat belum mampu memaksa kalangan pejabat untuk bertindak transparan. (AO/OL-06)sumber klik mediaindonesia.com

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Berita poto : Rombongan pengurus KOWABA tertahan Truk

Rombongan pengurus Koperasi Warga Bandung Barat (KOWABA) sabtu sore 13 pebruari 2010 yang bermaksud mengadakan penyuluhan kopersi kepada warga desa Citatah kec. Cipatat Kabupaten Bandung Barat, terpaksa tertahan berjam-jam karena jalan satu satunya yang menuju lokasi tempat pertemuan terhalang truk toronton yang membawa kontainer yang terpeleset sehingga menghalangi lalunntas kendaraan yang mau lewat. H. Zaenal Abidin yang turut serta dalam rombongan pengurus KOWABA terpaksa harus berjalan kaki bersama rombongan lainnya. (BBO/AR)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Berita poto : Banjir tumpah ke jalan desa Mekarsari Kec.Ngmprah

Saptu 13 pebruari 2010 air bah hujan seluruhnya membanjiri jalan di desa Mekarsari Kec.Ngamprah Kabupaten Bandung Barat yang menuju ke stasiun kereta padalarang sekitar pukul 14.00 , air bah seluruhnya membanjiri permukaan jalan tersebut, karena parit dipinggir jalan tersebut tidak dipelihara, dan cukup dangkal. Rencananya di desa ini akan menjadi pusat ibu kota Kabupaten Bandung Barat, dimana sebagian lahan sudah mulai dibebaskan. (BBO/AR)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Berita Photo :Perspectiv Monumen Emas Bandung Barat

Inilah gambar perspectiv Monumen Emas Bandug Barat, yaitu Tugu perjuangan masyarakat Bandung Barat dalam upaya memperjuangan berdirinya sebuah daerah otonom Kabupaten Bandung Barat. Tugu Monumen Emas Bandung Barat ini didesain dan dirancang oleh tim arsitek yang tergabung dalam PT. Cipta Prakarsa Bandung Barat, dalam upaya mengabadikan nilai-nilai perjuangan rakyat yang mempunyai keinginan dan cita-cita yang kuat, mulia dan luhur dalam mewujudkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat, serta oleh penggagagas Tugu Monumen Emas ini akan dijadika obyek wisata terpadu yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Bandung Barat, Semoga dapat berdiri dengan kokoh dan kuat serta dapat bermanfaat bagi dunia pariwisata, serta masyarakat. (BBO/AR)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Berita Foto : Desain Monumen Emas Bandung Barat

(Sumber Foto : Ade Ratmadja, 2010)

Para arsitek yang tergabung dalam PT.Cipta Prakarsa Bandung Barat sedang terus mendesain perencanaan Monumen Emas Bandung Barat, yang akan menjadi obyek wisata terpadu di Bandung Barat. Sekilas filosofi Monumen Emas Bandung Barat, yaitu semacam Tugu / menara yang merupakan tugu perjuangan rakyat Bandung Barat (KBB) dalam memperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat (KBB). Di bawah bangunan tugu terdapat bangunan berukuran 60 x 60 M luas 360 M yang didalamnya ada museum, ketinggian tugu/ monumen 108 M menjulang dan mengkerucut ke atas, diantara puncak terdapat ruang berkeliling kaca , untuk dapat sampai pada ruangan ini bisa naik melalui lif dan di dalam ruangan ini dapat dijadikan tempat untuk melihat panorama alam Bandung secara keseluruhan dari atas puncak tugu, terdapat pula bentuk kelopak bunga mekar berlapis emas, bahwa Bandung Barat menuju keemasan, dan bentuk kelopak bunga mekar adalah bahwa Bandung Barat berdiri hasil pemekaran dan perjuangan rakyat. Gambar di atas adalah bentuk perspective Obyek wisata terrpadu Monumen Emas Bandung Barat (BBO/AR).

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Obama Akan diberi Kartu Anggota Alumni SD 01 Menteng

Sebagaimana dikutip dari berita detik.com berbagai sambutan istimewa akan diberikan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama saat berkunjung ke SD 01 Menteng Jakarta pusat(Kakpus) nanti. Diantaranya, Barack Obama nanti akan diberi tanda alumni sekolah yang menjadi tempat belajarnya waktu kecil itu . (sumber detik.com)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Berita Foto : Silaturahmi Seluruh Pengurus DPD Paratai Golkar KBB

Sabtu 6 pebruari 2010 seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai golkar periode 2010-2015 melaksanakan silaturahmi dan perkenalan antara pengurus DPD P Golkar yang satu dengan yang lainnya pasca pelantikan kepengurusan DPD P Golkar KBB minggu lalu. Silaturahmi jajaran DPD Partai Golkar KBB dilaksanakan mengambil tempat lingkungan Vila Jico jl. Kolonel Masturi Lembang Kabupaten Bandung Barat. Acara dihadiri Ketua DPD Partai Golkar KBB Drs. H. Ernawan Natasaputra, para anggota praksi Golakar DPRD KBB seluruh pengurus, serta sejumlah undangan lainnya, pada acara silaturahmi sekaligus pembekalan program kerja partai. (BBO)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Berita Foto : SD BPK Cibaduyut Berkunjung ke Kota Baru Parahyangan

Sejumlah siswa Sekolah Dasar BPK Cibaduyut jumat 5 pebruari 2010 berkunjung ke Kota Baru Parahyangan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, salah satu yang dikunjunginya adalah sekolah yang ada di lingkungan Kota baru parahyangan. BBO)

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Warga Cijeungjing Kec.Padalarang Kebanjiran

Sekitar 9 kepala keluarga penduduk kp.Cijeungjing RT.04/RW.13 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, secara mendadak hari senin tanggal 1 Februari 2010 sekitar pukul 14.00 tiba-tiba rumahnya terendam banjir , seiring hujan yang mendadak besar. Kesembilan keluarga yang rumahnya terendam banjir dengan ketiinggian di atas lutut tersebut anatara lain: Euis, Pepen, Nanas, Odang, Juju, Entat, Cucu, Imas, Uri. Banjir disebabkan karena hujan cukup deras juga lingkungan drainase disekitar penduduk tidak memadai, serta padat penduduk dan perdanmpingan dengan PT. Mustika Fortuna Abadi. Menurut Euis salah satu warga yang rumahnya ikut terendam, dari dulu kami tidak pernah ada banjir, tetapi setelah PT. Mustika Fortuna Abadi yang membangun kawasan SPBBE yang melola LPG maka kami sekarang tertimpa banjir ujar Euis (BBO/ACS).

Selanjutnya..... Selanjutnya...

Berita Foto : Antara Menara Eiffel di Paris dan Tugu Monas di Jakarta

Kalau Menara Eiffel yang ada di Paris Prancis, yang dibangun pada tahun 1889 dengan ketinggian 325 M atau (1.063 kaki) menara tertinggi di dunia termasuk kedalam 7 Keajaiban di Dunia, sementara yang satunya ada di Indoneia yaitu Candi Borobudur. Mungkin saja Tugu Monas di Jakarta terbangun karena terinspirasi dengan adanya Menara Eiffel. Tidak ada salahnya jika Ade Ratmadja saat ini sedang mendesain Tugu Monumen Emas Bandung Barat dengan tim arsitek untuk menjadi obyek wisata terpadu di Bandung Barat, kerena terinspirasi oleh nilai-nilai juang rakyat Bandung Barat dalam Mendirikan Kabupaten Bandung Barat, sekaligus untuk meletarikan nilai-nilai perjuangan rakyat Bandung Barat yang kuat,luhur dan mulia itu, serta terinspirasi adanya Menara Eiffel di Paris dan Tugu Monas di Jakarta, Ade bilang : "Serupa Tapi Tak Sama, tapi harus bisa berdiri dan terbangun menjadi obyek wisata di Kabupaten Bandung Barat" (BB)/ACS).

Selanjutnya..... Selanjutnya...